Gaji Hakim Dalam Konsepsi Islam - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, July 8, 2020

Gaji Hakim Dalam Konsepsi Islam


M. Nur Rakhmad, S.H.

Hakim mempunyai posisi yang sangat penting dan krusial, karena dialah orang yang memutuskan perkara di tengah masyarakat. Karena itu, posisi hakim ini mengharuskan pemangkunya harus kredibel, orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan. Seorang hakim tidak akan bisa memperolah kedudukan yang mulia seperti ini, kecuali melalui pembuktian yang dia tunjukkan dengan prilakunya yang bisa diterima masyarakat, jauh dari syubhat dan kuat dalam memegang prinsip.

Sangat menarik membicarakan gaji Hakim didalam Sistem ketatanegaraan dalam Islam dibandingkan dengan sistem Ketatanegaraan dalam Sistem Sekuler baik yang menganut Sistem Common Law yang sistem negaranya Kerajaan Monarkhi Absolut atau parlementer, maupun dibandingkan dengan sistem Civil Law yang sistem Ketatanegaraannya adalah Presidensil atau Republik. Bahkan pemberian gaji yang tinggi di beberapa sistem tersebut masih menimbulkan Potensi adanya KKN diantara para penegak hukum diantara pilar penegak hukum dari Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim pun masih sering ditemukan.

 Walaupun diantara mereka sudah merasakan gaji yang lebih cukup dibandingkan masyarakat pada umumnya. Bahkan negosiasi perkara juga berpotensi muncul karena unsur kesadaran hukum bukan muncul dari ketaqwaan. Tidak adanya upaya saling mengingatkan dan terutama kesadaran hukum yang muncul dari ketaqwaan tersebut mengakibatkan filosofi "Tegakkan Keadilan walaupun Langit Runtuh" itu hanya menjadi angan-angan saja.

Dalam Islam Seorang hakim seharusnya berwibawa, sederhana, dan jauh dari perkara yang bisa merusak harga dirinya dan menyebabkannya tidak layak menjadi hakim, tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat sehingga tidak terpengaruh dengan mereka. Tidak bersenda gurau dengan orang lain dalam forum atau majelis mereka. Karena semuanya itu bisa mengikis wibawanya, sementara dia membutuhkan wibawa dan harga diri.

Tutur katanya juga harus berisi dan bernilai tinggi, jauh dari kata yang sia-sia, cabul, kotor, olok-olok dan merendahkan martabat orang lain.

Terkait gaji hakim yang dimaksud di sini adalah gaji yang diberikan oleh Khilafah sistem Ketatanegaraan dalam Islam kepadanya dari Baitul Mal sebagai kompensasi dari tugas yang dipikulnya. Sebagian fuqaha' ada yang menyatakan, bahwa status gaji yang diambil oleh hakim tersebut hukumnya makruh, kecuali jika dia membutuhkan. Sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan al-Maziri dari mazhab Maliki menyatakan, bahwa orang yang diangkat menjadi hakim dan tidak membutuhkan gajinya, maka dia tidak berhak mengambil sedikit pun dari Baitul Mal sebagai kompensasi dari tugasnya. Namun, jika dia membutuhkan, maka hukumnya mubah.

Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali, setelah mengutip pendapat sejumlah fuqaha’ dalam masalah ini berkomentar, "Yang benar adalah boleh mengambil gaji sebagai kompensasi atas pekerjaan hakim – dalam kondisi apapun. Sebab, Abu Bakar radhiya-Llahu 'anhu ketika diangkat menjadi khalifah, maka para sahabat menetapkan kompensasi untuk beliau sebesar dua dirham setiap hari. 'Umar radhiya-Llahu 'anhu juga memberikan kompensasi kepada Zaid, Syuraih dan Ibn Mas'ud, serta menginstruksikan kompensasi tersebut untuk orang yang menjalankan peradilan. Selain karena masyarakat membutuhkannya. Jika itu tidak boleh, maka hak-haknya akan terabaikan." (Lihat, Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz IX/38)
'Umar bin al-Khatthab pernah menulis surat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu 'Ubaidah al-Jarrah ketika keduanya dikirim ke Syam, yang isinya, "Perhatikanlah orang-orang shalih di antara kalian, lalu angkatlah mereka menjadi hakim, kemudian lapangkanlah urusan mereka, serta berikanlah kompensasi kepada mereka dan cukupilah kebutuhan mereka dengan harta Allah." (Lihat, Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz IX/38; ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasyuqi, Juz IV/138)

Dari sini bisa dipahami, bahwa seorang hakim berhak menerima gaji dari negara, dan gajinya pun tidak hanya sekedar pas-pasan, tetapi bisa dipatok dengan jumlah yang tinggi hingga kebutuhannya terpenuhi, dan dia pun tidak perlu mempunyai bisnis sampingan. Inilah kebijakan yang dijalankan oleh 'Umar. Bahkan jika perlu potensi munculnya KKN baik dari seluruh kebutuhan hidup keluarganya diupayakan untuk dipenuhi oleh Negara dan paling terutama adalah meningkatkan ketaqwaan masing-masing terutama penegak hukum tersebut dan terkhususnya Hakim.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here