Khilafah Adalah Mahkota Kewajiban, Neoliberalismelah Poros Ancaman - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, July 17, 2020

Khilafah Adalah Mahkota Kewajiban, Neoliberalismelah Poros Ancaman

M. Arifin (Tabayyun Center)

Khilafah, isim fa'il-nya Khalifah adalah terminologi yang sangat akrab dengan kaum Muslim di negeri ini. Apalagi pada setiap malam bulan Ramadhan, mayoritas kaum Muslim selalu menyebut-nyebut dan mengingat istilah itu. Tentu karena Khilafah adalah ajaran Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kaum Muslim setelah Rasulullah saw. wafat lebih dari 1000 tahun hidup sejahtera dalam naungan Khilafah.

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan makna Khilafah. Beliau menyebutkan, "Khilafah, Imamah Kubra dan Imaratul Mu'minin merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama." (Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 9/881).

Kata khilafah banyak dinyatakan dalam hadis, di antaranya:

إنَّ أَوَّلَ دِيْنِكُمْ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُوْنُ خِلاَفَةً وَرَحْمَةً

Sesungguhnya (urusan) agama kalian berawal dengan kenabian dan rahmat, lalu akan ada Khilafah dan rahmat (HR al-Bazzar).

Kata khilafah dalam hadis ini memiliki pengertian: sistem pemerintahan, pewaris pemerintahan kenabian. Ini dikuatkan oleh sabda Rasul saw.:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُم الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ

Dulu Bani Israel dipimpin dan diurus oleh para nabi. Jika para nabi itu telah wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Sungguh setelah aku tidak ada lagi seorang nabi, tetapi akan ada para khalifah  yang banyak (HR al-Bukhari dan Muslim).

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum Muslim di dunia untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah ke seluruh alam.  Sejatinya antara syariah atau ajaran Islam secara kaffah tidak bisa dilepaskan dengan Khilafah.  Ini juga yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam al-Ghazali: "Agama adalah pondasi dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya akan roboh. Sesuatu yang tidak ada penjaganya akan terlantar."

Karena itu Khilafah adalah ajaran Islam. Mewujudkan eksistensinya adalah sebagai kewajiban layaknya kewajiabn lain dalam syariah Islam. Bahkan keberadaan Khilafah merupakan "taj al-furud (mahkota kewajiban)". Jika Khilafah hilang, banyak hukum-hukum Islam terabaikan.

Tanggal 3 Maret 1924, Barat kemudian meruntuhkan institusi Khilafah Utsmani di Tukri lewat tangan Musthafa Kemal Attaturk. Kaum Muslim kemudian kehilangan perisai umat tersebut. Negeri Islam kemudian dikerat-kerat seiring dengan berlangsungnya penjajahan.

Meski kemudian negeri-negeri Islam itu merdeka secara fisik, imperialisme tidaklah berhenti. Penjajahan kemudian berubah bentuk antara lain menjadi penjajahan pemikiran. Penjajahan pemikiran tersebut berlangsung hingga sekarang, termasuk penjajahan terminologi. Terminologi Khilafah, misalnya,  sedemikian rupa dimonsterisasi. Akibatnya, syariah Islam yang tegak dengan sistem Khilafah menjadi momok yang sangat menakutkan.

Syariah dan Khilafah bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Islam dan rangkaian ajaran syariahnya, termasuk Khilafah,  bukanlah musuh negeri ini. Musuh sejati negara saat ini adalah  Kapitalisme-Liberalisme. Inilah yang secara nyata semakin memperpuruk kehidupan bangsa.

Liberalisme-Kapitalisme  menjadikan sistem ekonomi di negeri ini secara nyata mengikuti paham neo-liberalisme. Paham ini meniscayakan pengurangan peran negara dalam sektor ekonomi. Bahkan negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu (korporat) yang sangat diperlukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Pengurangan peran negara di sektor ekonomi tersebut melalui privatisasi sektor publik, pencabutan subsidi komoditas strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat, penghilangan hak-hak istimewa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melalui ketentuan perundang-undangan, yang menyamadudukkan BUMN dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).

Neo-liberalisme sejatinya merupakan upaya pelumpuhan peran negara untuk mencapai negara korporasi (corporate state), yaitu ketika negara dihela oleh persekutuan jahat politikus dengan pengusaha. Keputusan-keputusan politik yang diambil akhirnya  tidak lagi berpihak kepada rakyat, namun untuk kepentingan segelintir pengusaha swasta, domestik maupun asing.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here