Politik dan Politisi Jangan Terjebak Dalam Siklus Money Power - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, July 8, 2020

Politik dan Politisi Jangan Terjebak Dalam Siklus Money Power


Hadi Sasongko (Direktur Political Grassroots)

Di tengah semakin derasnya arus penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh masyarakat, termasuk sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, meminta RUU itu dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Masyarakat berharap penguasa berpihak pada kepentingan rakyat di tengah suasana himpitan ekonomi di tengah pandemi corona saat ini. Rakyat tentu berharap elit politisi tidak sekadar berlomba meraih kekuasaan.

Rakyat berharap para politisi memiliki konsepsi yang benar, agar mereka peduli terhadap urusan umat. Konsepsi politik adalah kekuasaan, telah menyeruak dan mengisi setiap benak umat manusia. Konsepsi politik seperti ini muncul sejak adanya ide pemisahan agama dengan negara (sekulerisme), dan para penganutnya didominasi oleh ide mengambil jalan tengah (kompromi). Barat (Eropa dan Amerika yang menjadi kiblat politik dunia saat ini) telah menyebarkan konsep-konsep politik berdasarkan sekulerisme dan kompromi. Konsepsi inilah yang dipelajari para pelajar ilmu politik di seluruh dunia.

Jika ditelaah, baratlah yang menyebarkan paham politik mereka ke seluruh dunia untuk diadopsi. Mereka melakukan penjajahan ideologis dengan menjadikan ideologi nya menjadi ideologi dunia. Ideologi sekuler-kapitalis dijadikan sebagai satu-satunya landasan dalam memandang dunia dan memecahkan problematika manusia.

Barat juga melakukan penjajahan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasilnya, masyarakat hanya mengenal sistem dan konsepsi politik ala barat. Tidak heran jika kita berbicara tentang negara, maka yang tergambar di benak umat manusia adalah negara nasional (nation state), jika kita berbicara tentang sistem negara, yang tergambar hanya kerajaan dan republik. Jika kita berbicara tentang pemerintah, yang terbayang hanyalah presiden, perdana menteri, menteri, dan kabinet serta turunannya. Jika kita berbicara tentang aktivitas politik, maka yang tergambar adalah menjadi anggota legislatif dan penguasa.

Maka lahirlah para politisi yang semata-mata mencari kekuasaan, para politisi pragmatis. Dalam buku "mahalnya demokrasi memudarnya ideologi,” anggota DPR RI Pramono Anung, mencatat, bahwa rata-rata kebutuhan dana bagi seorang caleg DPR, adalah Rp 3,3 milyar pada tahun 2009. Tahun 2014 ini, ongkos tersebut diperkirakan naik hingga 1,5 kali lipat, sekitar 4,5 milyar. Berdasarkan risetnya, Pramono Anung juga mensinyalir bahwa motivasi para caleg ini pun hanyalah kekuasaan dan faktor ekonomi. Secara praktis, politisi yang sekarang malang melintang di panggung politik Indonesia adalah para politisi pragmatis.

Barat telah melahirkan para politisi muslim yang pragmatis. Bekerja hanya untuk mencari uang dan kekuasaan. Para politisi ini mengikuti Barat tanpa membuang sedikitpun tsaqofah barat tentang politik. Jalan dan cara berpolitik, serta tujuan politiknya sama. Jalan demokrasi, dan bertujuan meraih kekuasaan. Ketika kekuasaan telah ada di tangan, para politisi muslim pun kembali mengikuti Barat dalam menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga nyaris tidak ada bedanya antara politisi dan partai politik islam dengan sekuler. Sama-sama menerapkan demokrasi, sama-sama menjalankan sistem republik, kompromi dan moderat dalam menjalankan politik dalam dan luar negerinya. Hasilnya, sama-sama membahayakan ummat karena yang terjadi adalah siklus money-power, more money-more power.

Kebijakan yang diambil oleh para politisi pragmatis adalah politik transaksional. Yaitu, transaksi kebijakan politik dengan modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal untuk meraih laba/keuntungan. Tidak heran jika kebijakan-kebijakan negara banyak menguntungkan pemilik modal (kapitalis). Bahaya lain adalah meningkatnya korupsi, sebagai konsekuensi pengembalian modal dan mencari keuntungan. Wajar, jika parlemen di Indonesia, didaulat sebagai lembaga terkorup dan paling kreatif dalam korupsi dibanding lembaga negara lainnya.

Lalu dimana kepentingan rakyat? Di mana tanggung jawab politisi yang sudah menjabat sebagai wakil rakyat atau penguasa terhadap rakyat? Adakah kamus melayani dan mengatur urusan rakyat? Sudah pasti hilang ditelan kesibukan bertransaksi bisnis mencari untung dan kreatif dalam korupsi.

Untuk itulah perlu adanya perubahan mindset, paradigma berfikir pada umat Islam tentang politik. Perlu adanya edukasi, dan pembinaan, untuk menyadarkan umat bahwa konsepsi politik yang diterapkan di dunia saat ini adalah konsepsi yang berasal dari ideologi kapitalis-sekuler yang membahayakan umat, dan menambah panjang deretan penderitaan umat. Umat perlu dipahamkan bahwa ada konsepsi politik lain yang hakiki yang bisa membawa umat pada kemajuan dan kemuliaan. Yaitu konsepsi politik Islam. Umat perlu dipahamkan bahwa politisi Islam adalah sosok politisi yang memperhatikan urusan rakyat, dan mengaturnya sesuai dengan kehendak Pemilik Alam Semesta. Umat juga perlu dipahamkan, bahwa mereka perlu menjadi para politisi Islam Ideologis agar bisa mengubah kondisi keterpurukan yang terjadi saat ini.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here