75 Tahun: Antara Kelimpahan Kekayaan Alam Dan Realisasi Pengelolaan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, August 13, 2020

75 Tahun: Antara Kelimpahan Kekayaan Alam Dan Realisasi Pengelolaan


Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)

Indonesia merupakan negara besar. Luas wilayah teritorialnya sekitar 5 juta km2. Sekitar 1,9 juta km2 berupa daratan sedangkan 3,1 juta km2 berupa lautan. Jika ditambah dengan zona ekonomi eksklusif, luas wilayah Indonesia menjadi lebih dari 7,5 juta km2, dengan luas wilayah laut menjadi 5,8 juta km2. Bila kita sandingkan peta Indonesia di daratan Eropa maka wilayah Indonesia meliputi Inggris sampai dengan sebagian wilayah Rusia.

Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah 240 juta jiwa, kurang lebih sama dengan jumlah penduduk seluruh negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa. Berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia berada pada urutan keempat terbesar di dunia setelah RRC, India dan Amerika Serikat. Dengan luas yang begitu besar tentu potensi kekayaan alamnya juga banyak dan beragam.

Kekayaan alam Indonesia melimpah-ruah.  Kekayaan hayati Indonesia seperti hutan, luasnya yang tersisa menurut Bank Dunia sekitar 94.432.000 ha pada tahun 2010. Sekitar 31,065,846 ha di antaranya adalah hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia memiliki 10% luas hutan tropis yang masih tersisa.

Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang besar. Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 dengan panjang garis pantai 81.000 km. Sekitar 7% (6,4 juta ton/tahun) dari potensi lestari total ikan laut dunia berasal dari Indonesia. Kurang-lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut dengan potensi produksi sekitar 47 juta ton/tahun. Kawasan pesisir yang sesuai untuk usaha budidaya tambak diperkirakan lebih dari 1 juta ha dengan potensi produksi sekitar 4 juta ton/tahun.

Berdasarkan uraian di atas, kekayaan-kekayaan itu adalah milik umat yang tidak boleh diprivatisasi kepada individu atau perusahaan betapapun besarnya perusahaan itu. Disamping itu, menempatkan kekayaan-kekayaan umat di tangan perusahaan-perusahaan kapitalis itu akan membawa ancaman bencana. Karena perusahaan-perusahaan kapitalis selalu terancam bangkrut dari satu waktu ke waktu lain. Berbagai akibat krisis finansial 10 tahun terakhir masih belum begitu jauh dari pandangan kita.

Saatnya Kelola Dengan Konsep Islam 

Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki sistem ekonomi yang khas. Di dalamnya ada konsep bagaimana mengelola sumberdaya alam ini.  Menurut pandangan Islam, hutan, air dan energi adalah milik umum. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api." (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah) (Imam asy- Saukani, Nayl al-Awthar, hlm. 1140). Maka dari itu, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta (corporate based management), tetapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara (state based management) dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk.

Untuk pengelolaan barang tambang dijelaskan oleh hadis riwayat Imam at-Tirmidzi dari Abyadh bin Hammal yang menceritakan dirinya pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma'u al-'iddu)." Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Tariklah tambang tersebut dari dia." (HR ati-Tirmdizi).

Yang menjadi fokus dalam hadis ini tentu saja bukan "garam", melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul saw. mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, beliau menarik kembali pemberian itu. Karena itu, penarikan kembali pemberian Rasul saw. dari Abyadh adalah 'illat dari larangan individu untuk memiliki sesuatu yang menjadi milik umum, termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak. Karena itu menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, berbagai barang tambang yang jumlahnya sangat besar migas, batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya termasuk milik umum yang tercakup dalam pengertian hadis di atas.

Sistem ekonomi Islam yang pernah diterapkan pada masa Kekhilafahan Islam selama ratusan tahun terbukti secara empiris mampu mensejahterakan rakyatnya pada masa lalu. Khilafah bahkan menjadi mercusuar bagi negara-negara lain di dunia. Karena itu, masuk akal jika Indonesia ingin sejahtera, tidak ada pilihan lain kecuali kembali pada Islam, termasuk dalam mengelola kekayaan alamnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan politik ekonomi Islam, kekayaan alam Indonesia akan menjadi pos penerimaan negara yang sangat besar. Ini sangat berbeda dengan kondisi sekarang saat pos penerimaan negara dalam APBN justru didominasi oleh pajak. Hasil kekayaan alam justru dinikmati oleh swasta, baik lokal maupun asing, sedangkan rakyat tetap menderita. Kondisi ini tidak akan terjadi jika kekayaan alam dikelola berdasarkan sistem ekonomi Islam.

 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here