Benang Kusut - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, August 5, 2020

Benang Kusut



Hadi Sasongko (Dir. POROS)

Demokrasi adalah sebuah doktrin pemerintahan, bahwa kedaulatan ada pada rakyat, baik dalam memilih sumber (rujukan) hukum yang akan diberlakukan di atas mereka, memilih siapa penguasa yang akan menerapkan hukum itu, maupun memilih apa yang mereka anggap mendatangkan manfaat bagi mereka.  Secara singkat, demokrasi adalah "dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat".

Karena rakyat yang dimaksud adalah manusia, sedangkan manusia itu tempat salah dan lupa, tempat kepentingan lebih diutamakan dari persahabatan, tempat prediksi jangka panjang dilingkupi keterbatasan, maka produk demokrasi sering kontradiktif.  Demokrasi di Amerika berakibat malapetaka untuk Irak dan Afganistan. Demokrasi di Belanda melegalisasi pernikahan sejenis dan menghalalkan narkoba. Demokrasi di Indonesia juga berdampak sangat negatif, baik yang terkait dengan prosedurnya maupun substansinya.

Secara prosedural, demokrasi di Indonesia dengan rangkaian Pemilu dan Pemilukada berbiaya sangat tinggi, sehingga ketika sang terpilih berkuasa, dia atau "investor"-nya akan mati-matian berusaha agar modal kembali dan meraup laba.  Ini akan memicu korupsi baik secara langsung (korupsi APBN/APBD atau menerima gratifikasi dari rekanan) atau secara tak langsung melalui pembuatan peraturan yang tampak sah secara hukum namun menguntungkan dirinya, keluarganya, kroninya, atau investor baik domestik maupun asing.

Karena hanya mendapat kontrak lima tahunan, politisi yang relatif bersih pun hanya berpikir bahwa dalam lima tahun itu dia harus menghasilkan "QuickWin", yakni suatu kebijakan yang populis, maksudnya yang hasilnya dapat cepat dirasakan rakyat.  Jarang sekali politisi dalam sistem demokrasi yang berani mengambil kebijakan yang visioner, yakni yang mendasar dan berjangka panjang, yang justru baru akan dipanen atau dinikmati oleh penggantinya, yang belum tentu satu partai atau satu ide dengan dirinya. Di negara-negara maju yang relatif bersih dari korupsi, kebijakan pemerintahnya untuk menyenangkan rakyat terbukti dalam jangka panjang membuat utang negara semakin besar.  Karena utang ini dibuat dengan mekanisme penerbitan surat utang atau obligasi, maka dalam jangka panjang, ini akan membuat APBN semakin berat untuk membayar utang atau nilai uang akan tertekan oleh inflasi.

Di Indonesia, tidak cuma oknum - oknum politisi yang gemar menghalalkan segala cara demi pemenangan permainan demokrasi lima tahunan. Sekarang ini ada indikasi para birokrat senior juga mulai tertarik pada permainan itu, karena setelah pensiun dari PNS, mereka bisa masuk partai dan melamar jadi anggota dewan. Kalau mereka terpilih, maka lima tahun kemudian mereka dapat pensiun anggota dewan.  Mereka juga masih bisa melamar ke jabatan politik yang lain, seperti menjadi bupati atau bubernur; juga setelah lima tahun dapat pensiun.  Kalau ini semua terjadi, aturan yang ada saat ini akan memungkinkan mereka mendapat tiga pensiun sekaligus (PNS, Anggota Dewan, Kepala Daerah).  Mungkin saja untuk langkah pertama, mereka harus membawa "mahar" yang diperlukan. 

Para penggiat demokrasi liberal secara substansial sering menolak atau menunda penerimaan terhadap penerapan syariah Islam, dengan alasan, karena itu belum diperintahkan oleh konstitusi.  Namun, penolakan terhadap syariah Islam seperti ini berdampak sangat negatif, karena lantas banyak sekali perbuatan bodoh yang dilakukan orang—dengan alasan tidak melanggar hukum dan banyak sekali perbuatan cerdas yang tidak dilakukan—dengan alasan tidak diperintahkan. Padahal andaikata kita tidak menunggu demokrasi, tetapi langsung mengacu pada syariah Islam, kekosongan ini tidak akan terjadi.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here