Compromise - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, August 3, 2020

Compromise



Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)

Demokrasi sering dikatakan bersifat kompromis sehingga memberikan ruang bagi semua pihak. Sering dikatakan inilah prinsip "take and give", yaitu mengambil dan memberi. Artinya, tak bisa satu golongan mengambil semuanya, melainkan hanya mengambil sebagian, sedangkan sebagian lainnya harus diberikan kepada golongan lainnya. Tujuannya agar tercipta kompromi yang pada gilirannya akan menimbulkan harmonisasi masyarakat dan stabilitas politik.

Tampaknya argumentasi itu sangat indah dan luhur. Namun, dalam praktiknya, justru umat Islam yang lebih banyak menjadi korban. Yang dikorbankan acapkali bukan hanya soal kedudukan atau jabatan, melainkan ajaran Islamnya itu sendiri. Sebagai contoh: Dalam sidang-sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan RI tahun 1945, ada dua aspirasi mengenai bentuk negara. Sebagian menginginkan Negara Islam yang menerapkan syariah Islam. Sebagian lagi menolak syariah Islam dengan aspirasi negara nasional yang sekular. Akhirnya, ditempuh kompromi sehingga lahir sila pertama Piagam Jakarta 1945 yang berbunyi: Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya. Jadi, syariaht Islam tidak diterapkan kepada semua warga negara, juga tidak ditolak sama sekali, melainkan dicari komprominya, yakni diterapkan kepada Muslim saja.

Padahal sila pertama yang kompromistis ini sebenarnya tidak sesuai dengan Islam. Sebabnya, Islam mestinya diterapkan kepada seluruh warga negara, bukan hanya kepada warga negara Muslim. Kepada non-Muslim diterapkan syariah Islam yang mengatur hukum publik (public order), seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan seterusnya. Adapun dalam urusan privat, seperti dalam masalah akidah, ibadah, pernikahan, busana, makanan, minuman, warga non-Muslim dipersilakan menganut dan menjalankan agamanya masing-masing, dalam bingkai syariah Islam (Muqaddimah ad-Dustur, Taqiyuddin An-Nabhani, 1/27-35).

Jadi, sifat kompromis dalam demokrasi terbukti telah mengorbankan norma syariah Islam, bukan hanya mengorbankan jabatan atau kedudukan seseorang. Yang lebih menyedihkan lagi, pasal kompromistis yang ditetapkan 17 Agustus 1945 itu hanya berumur satu hari. Pada hari berikutnya, 18 Agustus 1945, pasal itu mengalami perubahan lagi atas prakarsa Bung Hatta yang berpaham sekular, dengan menghapuskan tujuh kata, yaitu "Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya." Walhasil, demokrasi yang kompromis telah terbukti mengorbankan norma syariah Islam, sesuatu yang wajib dihindari oleh umat Islam.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here