Di Balik Santernya Opini Khilafah - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, August 29, 2020

Di Balik Santernya Opini Khilafah


Slamet Sugianto – Pusat Kajian dan Analisis Data

Santernya Opini tentang Khilafah seolah merefresh sebuah hasil penelitian yang berjudul : Dampak Komunikasi Politik dan Opini Publik terhadap Perilaku Masyarakat, oleh Raden Mas Jerry Indrawan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik - UPN Veteran Jakarta, Desember 2017, dalam Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, yang menunjukkan bahwa di era digital ini media adalah sarana paling efektif dalam pembentukkan opini publik. Selain itu, partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam dunia politik juga dipengaruhi oleh proses komunikasi politik dan opini publik yang beredar di tengah-tengah mereka. Khilafah telah menjadi opini publik melalui medsos maupun media massa mainstream.

Santernya opini tentang Khilafah setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

I. Faktor Internal 
A. Dalam tinjauan Fiqih 

1. Khilafah disebut sebagai ajaran Islam dengan kewajiban fardhu khifayah sebagaimana tertuang dalam buku mata pelajaran Madrasah maupun dalam buku karangan H. Sulaeman Rosyid.

2. Kewajiban mengangkat Imam atau Kholifah adalah kewajiban yang disepakati oleh para Ulama Imam Madzab dari 4 Imam Madzab. Sekalipun tidak disebut secara spesifik tentang Khilafah tapi itu sudah secara otomatis saat membahas orangnya pasti juga membahas sistem pemerintahannya. Nama pemimpin berkesesuaian dengan penyebutan nama sistem pemerintahannya. Numlecatuur yang tidak terpisah antara nama orang dan nama sistemnya. Pimpinannya disebut kholifah dan sistemnya disebut khilafah. Ini logika yang sangat sederhana.

3. Langkah yang dilakukan Kemenag menempatkan topik Khilafah dari bahasan fiqih menjadi bahasan tarikh atau sejarah tidak merubah esensi dan urgensi Khilafah sebagai ajaran Islam.

B. Dalam tinjauan Tarikh/Sejarah 

1. Saat dibahas dalam persoalan tarikh atau sejarah pun dengan munculnya filem dokumenter JKDN – Jejak Khilafah Di Nusantra berdasar hasil skripsi 500 halaman oleh Sejarahwan Muda Milenial Nicho Pandawa dengan basis argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan secara akademik semakin memperkuat legitimasi opini Khilafah sebagai ajaran Islam. Sulit dibantah adanya keterkaitan antara fakta keberadaan khilafah Islamiyah jaman Abasiyah dan Ustmaniyah dengan Kesultanan Kesultanan di Nusantara. Terlepas dari kontroversi seputar bentuk keterkaitannya apakah dalam konteks keilmuan dakwah, perdagangan, hubungan diplomatik atau hubungan kekuasaan sebagai vassal bagian dari wilayah kekuasaan kekhilafahan Islam. 

2. Di tengah tidak terbantahkannya bukti sejarah antara lain : diterimanya Islam di Samudra Pasai dan Aceh dengan nol darah istilah Prof. Dr. Faridz Wajdi  dan perlunya membangun perspektif baru melihat fakta sejarah di atas basis kepentingan umah yang bertolak belakang kepentingan sejarahwan yang membangun perspektif terhadap fakta sejarah berdasar pada kepentingan para penjajah (orientalis).

3. Patron teori tentang sejarah masih banyak menggunakan teori Weberian (Max Weber) yang hanya fokus pada kajian satu sosok secara mendalam misalnya Peter Cerey yang hanya fokus membahas tentang Pangeran Diponegoro. Jarang yang menggunakan teori Durheimian (Emile Durheim) yang mencoba mengaitkan antara sosok yang satu dengan sosok yang lain dalam kesatuan rangkaian perspektif melihat fakta sejarah. Di Indonesia hanya satu orang dan beliau sudah meninggal yang menggunakan teori Durheimian ini yakni Prof Kuntowijoyo. JKDN lebih cocok disebut menggunakan pendekatan teori Durheimian. Itulah yang disajikan oleh para sejarahwan muda milenial semacam Nicho Pandawa dalam komunitas literasi sejarah.

C. Dalam tinjauan Legal Standing 

1. Tidak ada penyebutan secara tertulis dalam produk aturan mulai konstitusi hingga produk aturan terkecil dalam tata urutan perundangan yang menyebut bahwa khilafah sebagai paham yang terlarang maupun bertentangan dengan Pancasila. Hanya berupa penyebutan diktum paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan berpotensi menjadi celah multi tafsir. Dan mengacu pada UU Ormas tahun 2013 bahwa yang dimaksud paham yang bertentangan dengan Pancasila sudah jelas yakni Atheisme, Komunisme, Marxime, Leninisme. Sayangnya tidak dimasukkan juga Kapitalisme Liberal yang banyak diduga mengilhami prolegnas. Di tengah dugaan upaya mendowngrade bahkan mengganti Pancasila menjadi Tri Sila dan Eka Sila dan sekaligus merealisasikan lembaga antibody penafsir tunggal Pancasila melalui RUU HIP dan RUU BPIP.

2. Tidak ada penyebutan bahwa HTI yang disinyalir sebagai garda terdepan pendakwah ajaran Islam khilafah sebagai organisasi terlarang dalam produk aturan manapun dan apapun pasca dicabut status badan hukumnya dalam sidang PTUN. Keberadaan aktifitas dakwahnya secara individual maupun komunal dengan tidak menggunakan atas nama HTI tetap sah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Penyamaan HTI dengan PKI adalah bentuk kedunguan hukum dan sejarah. Bahkan disebut sebagai bagian dari strategi neo PKI dengan selalu menyudutkan dan mengkriminalisasi ajaran dan umat Islam melalui tokoh tokohnya.

D. Dalam tinjauan Gerakan Dakwah Islam 

1. HTI yang sudah dicabut status badan hukumnya dengan Khilafah sebagai ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam yang lain sebagai materi dakwahnya adalah sebuah entitas yang diikat oleh aqidah yang kuat dengan kesatuan pemikiran dan perasaan yang dibentuk oleh pemikiran dan hukum yang dipahami, dipelajari dan diyakini. Entitas ini tidak bertumpu pada kekuatan sosok atau figur melainkan di atas basis kekuatan pemikiran dan metode dakwah Rasullullah SAW yang diyakini. Setiap upaya mengkriminalisasi sosoknya hanya akan memantik munculnya sosok sosok baru yang lebih militan sebagai pendakwah melalui gerakan pemikiran dengan karakter dakwah la madiyah, fikriyah, inqilabiyah dan siyasiyah.

2. Munculnya entitas ini di tengah problem sistemik umat Islam sedunia yang merindukan datangnya janji Allah SWT sebagai solusi problem sistemik sedunia dengan Islam

3. Dengan karakter gerakan dakwah Islam seperti ini maka akan sangat berpotensi menjadi entitas yang bisa diterima oleh masyarakat yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya dukungan publik

Alhasil Opini tentang Khilafah memiliki legitimasi aspek fiqih, tarikh, legal standing, dan gerakan dakwah Islam yang kuat sehingga berpotensi meraih dukungan umat yang semakin meluas dan mengkristal.

II. Faktor Eksternal 

1. Gagalnya sistem Kapitalisme Liberal Sekuler menjawab tantangan problem sistemik global dengan Demokrasi sebagai pilar sistem ketatanegaraannya

2. Gagalnya sistem Kapitalisme Global ditandai dengan Potensi Resesi di masa Pandemi sekalipun potensi tersebut sudah nampak sebelum Pandemi. Kegamangan dalam kebijakan fiskal maupun moneter. Dilema antara penyelamatan ekonomi dengan penyelamatan kesehatan. Hutang semakin membumbung tinggi di tengah turunnya pendapatan pajak. Turunnya tingkat konsumsi masyarakat di tengah gini ratio yang kian menganga. Pengangguran akibat lesunya industri dan dunia usaha. Sekalipun dilakukan upaya kebijakan penyelamatan ekonomi. 

3. Problem sistemik politik karena cacat paradigmatik dan implementatif Demokrasi. Isu kekinian soal Presidential dan Parliamentary Threshold 0 persen, oligarki, inkonstitusional dictaktorship, judicial review berbagai prolegnas dll mengonfirmasi kecenderungan problem tersebut. Sementara Demokrasi adalah sistem politik yang menjadi basis implementasi berbagai kebijakan publik berakar dari Kapitalisme Liberal.

Dukungan dan diterimanya opini oleh Si Empunya Kekuasaan 

Bertemunya opini publik secara meluas yang dibangun di atas kesadaran umum dan politik hingga menjadikan banyak publik menyatu dalam entitas dakwah. Diperkuat oleh dukungan opini melalui jalan dakwah oleh si Empunya Kekuasaan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan karena memahami dan menerima Islam sebagai solusi sistemik atas problem sistemik. Akibat gagalnya penerapan Kapitalisme liberal. 

Hal ini akan menjadi tonggak perubahan sistemik melalui momentum perubahan sistem politik. Yang menjadi titik tolak munculnya peradaban agung seluruh struktur dan kultur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmoni, adil dan makmur. Tanpa merubah kesepakatan kesepakatan nasional yang tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan bisa mengayomi dan melindungi sebagaimana karakter Islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin dan kaffatan lin nas. Hingga terwujud iklim kehidupan global yang bisa menaungi dan melindungi nation state nation state di negeri negeri muslim tanpa sekat wilayah dan bangsa sebagai satu kesatuan. Mewujudkan kemaslahatan manusia baik muslim maupun kafir dengan environment global bernama Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

Disinilah urgensi bertemunya hakekat Khilafah sebagai bagian dari Ikhtiar Kewajiban dan Khilafah sebagai Janji Nubuwwah sebagaimana yang telah tersurat maupun tersirat dalam banyak nash nash Al Qur’an maupun Al Hadits. Wallahu a’lam bis showab. []


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here