Gini Gaes, Apakah Demokrasi Memberikan Jalan Kepada Islam? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, August 3, 2020

Gini Gaes, Apakah Demokrasi Memberikan Jalan Kepada Islam?



Adam Syailindra (Koordinator Forum Aspirasi Rakyat)

Demokrasi diklaim memberikan jalan kepada semua ideologi termasuk Islam untuk berkembang, sementara Khilafah hanya membolehkan ideologi Islam. Yang melontarkan argumentasi itu biasanya kaum liberal. Jawabannya dua poin. Pertama: benar demokrasi memberikan jalan kepada semua ideologi, termasuk ideologi Islam, tetapi itu semu belaka. Mengapa? Sebab, selalu ada batas-batas tertentu yang tak dapat dilampaui oleh ideologi Islam. Batas ini merupakan garis demarkasi ideologis absolut yang tak mengenal toleransi, yaitu tuntutan penegakan Negara Islam (Khilafah). Jika garis demarkasi ideologis itu masih aman, kelompok dengan ideologi Islam dibolehkan berkembang. Namun, begitu garis "sakral" itu nyaris terlanggar atau terlampaui, demokrasi mempunyai mekanisme politik yang sangat kejam dan brutal untuk memberangus ideologi Islam. Contohnya, di Aljazair ketika FIS sebagai parpol Islam telah memenangkan pemilu tahun 1990-an lalu. Militer Aljazair, yang didukung Prancis, kemudian secara brutal membatalkan kemenangan tersebut. Contoh terakhir di Mesir, ketika Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK) pimpinan Mursi memenangkan Pemilu tahun 2012. Militer Mesir di bawah Jenderal Abdul Fatah as-Sisi yang didukung AS, lalu melakukan kudeta terhadap Presiden Mursi pada tahun 2013, guna menghancurkan kemenangan kelompok Islam tersebut.

Kedua: benar Khilafah hanya membolehkan ideologi Islam, karena memang itulah yang menjadi tuntutan akidah dan syariah Islam. Sebab, Khilafah adalah negara berasaskan akidah Islam. Wajar dalam Khilafah tidak boleh ada kelompok atau parpol yang tidak berasaskan Islam.

Namun, itu tak berarti aspirasi dan kritik dari warga negara non-Muslim (ahludz-dzimmah) menjadi terlarang secara mutlak dalam Khilafah. Ada dua saluran formal  yang dapat digunakan non-Muslim untuk menyampaikan kritik/aspirasi. Saluran pertama: Lembaga wakil rakyat, baik Majelis Umat, yakni suatu lembaga wakil rakyat pada level negara, maupun Majelis Wilayah, yaitu suatu lembaga wakil rakyat pada level propinsi (semacam DPRD). Lewat dua lembaga formal itu aspirasi atau kritik warga non-Muslim dapat disalurkan. Warga negara non-Muslim boleh menjadi anggota Majelis Umat atau Majelis Wilayah. Hanya saja, wewenangnya dibatasi hanya untuk menyampaikan pengaduan (syakwa) atau penyalahgunaan kekuasaan atas non-Muslim. Saluran kedua: Media massa karena media massa boleh dimiliki oleh setiap warga negara, baik Muslim atau non-Muslim. Tentu kritik yang disampaikan tidak boleh keluar dari bingkai Syariah Islam (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, 1/291-295).

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here