Konsep APBN Dalam Islam - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, August 6, 2020

Konsep APBN Dalam Islam


Yuli Sarwanto (Analis dari FAKTA)

Islam memiliki konsep penyusunan APBN. Tentu prinsip dasar dan kaidah-kaidah penyusunan sangat berbeda dengan prinsip penyusunan APBN dalam ekonomi konvensional.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perbedaan prinsip yang paling mendasar antara APBN konvensional dan APBN Khilafah adalah menyangkut sumber-sumber utama pendapatannya maupun alokasi pembelanjaan-nya. Sumber-sumber penerimaan APBN negara Khilafah, yang lebih dikenal dengan sebutan Kas Baitul Mal, sama sekali tidak mengandalkan dari sektor pajak. Bahkan negara sedapat mungkin untuk tidak memungut pajak dari rakyatnya. Sumber-sumber utama penerimaan negara untuk Kas Baitul Mal seluruhnya telah digariskan oleh syariah Islam. Paling tidak ada 3 sumber utama, yaitu:

a. Sektor kepemilikan individu, seperti: sedekah, hibah, zakat dsb. Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain.

b. Sektor kepemilikan umum, seperti: pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan dsb.

c. Sektor kepemilikan negara, seperti: jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, 'usyur dsb.

Jika sumber utama penerimaan negara sudah jelas, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan ketentuan pembelanjaannya?

Seorang kepala negara (Khalifah) dalam negara Khilafah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan anggaran belanjanya tanpa harus meminta persetujuan Majelis Umat (atau DPR dalam sistem ekonomi kapitalisme).

Penyusunan anggaran belanja negara Khilafah juga tidak terikat dengan tahun fiskal sebagaimana yang ada dalam sistem ekonomi kapitalisme. Khalifah dalam menetapkan anggaran belanjanya hanya tunduk pada garis-garis atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.

Khalifah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pos-pos pengeluarannya,dan besaran dana yang harus dialokasikan, dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya, berdasarkan pada ketentuan yang telah digariskan oleh syariah Islam, agar jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang-orang kaya saja (QS al-Hasyr [59]: 7).

Khalifah, dalam menetapkan pos-pos pembelanjaannya, paling tidak harus mengikuti enam kaidah utama dalam pengalokasian anggaran belanjanya, yaitu:

1. Khusus untuk harta di Kas Baitul Mal yang berasal dari zakat, pos pengeluarannya wajib hanya diperuntukkan bagi delapan ashnaf sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam al-Quran.

2. Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap dari Baitul Mal untuk keperluan jihad dan menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin.

3. Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap dari Baitul Mal untuk memberikan gaji (kompensasi) atas jasa yang telah dicurahkan untuk kepentingan negara, yaitu: pegawai negeri, hakim, tentara, dsb.

4. Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat wajib, dalam arti, jika sarana tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan kemadaratan bagi rakyat. Contohnya adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, masjid, air bersih dsb.

5. Pos pembelanjaan wajib yang bersifat kondisional, yaitu untuk menanggulangi terjadinya musibah atau bencana alam yang menimpa rakyat. Contohnya adalah terjadinya paceklik, gempa bumi, banjir, angin taufan, tanah longsor dsb.

6. Pos pembelanjaan untuk pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat tidak wajib, dalam arti, sarana tersebut hanya bersifat penambahan dari sarana-sarana yang sudah ada. Jika sarana tambahan tersebut tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kemadaratan bagi rakyatnya.

Tatacara Cara Pembelanjaan dan Solusi untuk Menutup Kekurangan Anggaran

Bagaimana tatacara seorang Khalifah dalam mengatur pengeluaran sekaligus dalam menutup kekurangan anggarannya? Tatacara pengeluaran yang harus dijadikan pegangan oleh seorang khalifah dalam mengatur pembelanjaannya dikembalikan pada jenis-jenis dari pos pengeluaran sebagaimana yang telah diperinci dalam bab sebelumnya.

Untuk pos pengeluaran yang pertama, pengeluaran yang harus dilakukan oleh seorang khalifah hanya mendasarkan pada banyaknya zakat yang masuk ke Kas Baitul Mal, kemudian disalurkan pada delapan ashnaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Quran. Jika harta dari zakat itu tidak ada dalam Kas Baitul Mal atau harta zakatnya sudah habis, Khalifah tidak perlu mencari pinjaman lagi untuk membayar zakat bagi rakyatnya.

Untuk pos pengeluaran dari butir kedua sampai butir kelima, Khalifah harus mengeluarkan harta dari Kas Baitul Mal sebagai kewajiban yang harus segera ditunaikan oleh negara terhadap hak-hak yang harus diterima oleh rakyatnya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jika Kas Baitul Mal mengalami kekurangan, harus dilihat lebih lanjut. Jika pemenuhan kekurangan itu tidak segera diberikan akan dapat menyebabkan terjadinya kemadaratan yang serius, Khalifah harus segera mengupayakan pemenuhan kekurangan harta tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara membebankan kewajiban tersebut kepada kaum Muslim, dari kalangan yang kaya saja, dalam wujud penarikan pajak (dharîbah). Penarikan pajak tersebut hanya bersifat temporal. Jika kekurangan tersebut sudah terpenuhi, penarikan pajak tersebut harus dihentikan.

Namun, jika pemenuhan kekurangan itu dikhawatirkan tidak akan menimbulkan kemadaratan yang serius, pemenuhan kekurangan tersebut dapat ditunda sampai adanya pemasukan harta lagi, barulah pembayaran harta itu diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Untuk butir yang keenam, pengeluarannya harus mendasarkan pada ketersediaan Kas Baitul Mal. Jika dalam Kas Baitul Mal masih ada kelebihan dana, pengeluaran untuk pos ini dapat dilakukan oleh Khalifah. Namun, jika Kas Baitul Mal tidak mempunyai kelebihan dana, pengeluarannya harus ditunda sampai memperoleh pemasukan yang baru.

Demikian gambaran singkat mengenai konsep dan prinsip pembelanjaan negara dalam sistem Kekhilafahan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here