Kontroversi Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Tata cara Pemilihan dan pengangkatan Anggota KKI Sesuai aturan perundangan. Indikasi Pelanggaran Melawan Hukum ?? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, August 25, 2020

Kontroversi Pengangkatan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Tata cara Pemilihan dan pengangkatan Anggota KKI Sesuai aturan perundangan. Indikasi Pelanggaran Melawan Hukum ??




Oleh
Abd. Halim, dr.SpPD.SH.MH.MM.FINASIM
The Banua Law Center Banjarbaru

Setelah mendapat penolakan secara tertulis dari beberapa organisasi profesi dan asosiasi dan juga dari anggota KKI demisioner tertanggal 18 Agustus 2020. Surat ditandatangi para ketua organisasi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar menunda pelantikan para anggota KKI yang baru karena dianggap nama anggota KKI tersebut bukan yang diusulkan organisasi IDI.

Namum surat tersebut dianggap angin lalu saja oleh Presiden dan Menkes sehingga hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Presiden mengambil sumpah dan melantik anggota KKI sesuai dengan surat Keppres nomor 55 /M tahun 2020 di Istana Negara.

Bagaimana sebenarnya kedudukan dan fungsi KKI dalam dunia kesehatan dan praktek kedokteran ?

Lembaga Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menurut pasal 1 ayat 3 UU nomor 29 tahun 2004 adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI (pasal 4 ayat 2 UU 29 2020).
Tujuan dibentuk KKI dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa KKI dibentuk dengan tujuan untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. Dalam pasal 6 juga ditegaskan fungsi Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai yaitu fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. 

Mengenai tugas dan wewenang KKI diatur dalam pasal 7 dan 8 UU 29 TAHUN 2004
Pada Pasal 7 ayat (1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas : 
1. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; 
2. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. 
Pada ayat (2) untuk Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran 
gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan 
kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan. 

Kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia sesuai pasal 8 adalah
1. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; 
2. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
3. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; 
4. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; 
5. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 
6. Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan 
7. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. 

Adapun Susunan Organisasi dan Keanggotaan menurut pasal 11 
1. Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas: Konsil Kedokteran; dan Konsil Kedokteran Gigi. 
2. Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas 3 (tiga) divisi, yaitu : 
a. Divisi Registrasi; 
b. Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan 
c. Divisi Pembinaan. 

Struktur pimpinan KKI menurut pasal 13
1. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
2. Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi. 
3. Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi. 

Dalam Pasal 18 UU nomor 29 tahun 2004 dijelaskan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. warga negara Republik Indonesia; 
2. sehat jasmani dan rohani; 
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 
4. berkelakuan baik;
5. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia; 
6. pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali untuk wakil dari masyarakat; 
7. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan 
8. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia. 

Melihat dari tujuan, tugas dan kewenangan yang dimiliki KKI sangat fundamental dan luar biasa dalam menentukan arah pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia. Maka Orang orang yang menjadi anggota KKI harus diisi oleh orang yang mempunyai kredibilitas, integritas dan pengetahuan yang luas dan terlepas dari kepentingan suatu kelompok kepentingan apalagi oligarki kekuasan yang saat ini menyelimuti rezim pemerintahan sekarang. 

Dalam pasal 14 UU 29 tahun 2020 dijelaskan pada ayat (1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuah belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari : 
1. Organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang; 
2. Organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang; 
3. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang; 
4. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang; 
5. Kolegium kedokteran 1 (satu) orang; 
6. Kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang; 
7. Asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang; 
8. Tokoh masyarakat 3 (tiga) orang; 
9. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan 
10. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang. 
Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan dan Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 14 ayat 3 dan 4 UU 29 tahun 2004.

Untuk melaksanakan amanah UU nomer 29 tahun 2004 berkenaan dengan Konsil Kedokteran Indonesia maka pemerintah mengeluarkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA yang ditandatangani oleh Presiden DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO pada tanggal 15 Mei 2008 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang intinya sama dengan yang diamanatkan oleh UU nomer 29 tahun 2004 yaitu harus usulan dari organisasi profesi dan asosiasi.

Organisasi profesi dan Asosiasi yang dimaksud sudah melakukan tugasnya dalam pengusulan orang orang yang dianggap mempunyai kompetensi, kredibiltas, integritas dan wawasan yang luas tentang kebangsaan dan pendidikan kesehatan dan kedoktetan sehingga dapat mengemban tugas KKI yang diamanatkan UU Nomor 29 tahun 2004.

Keterangan yang direlesae oleh kementerian kesehatan tanggal 19 Agustus 2020 untuk menjelaskan permasalahan pemilihan dan pengangkatan anggota KKI sebagai berikut : PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2020-2025
1. Berdasarkan Pasal 14 UU No 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran, keanggotaan KKI berjumlah 17 orang yang terdiri atas unsur organisasi profesi kedokteran, organisasi profesi kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, tokoh masyarakat, Kementerian Kesehatan; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sedangkan persyaratan untuk menjadi anggota KKI diatur dalam Pasal 18 UU No 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu WNI, sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan YME, berkelakukan baik, batas usia, memiliki pengalaman praktik kedokteran minimal 10 tahun, cakap, jujur, memiliki moral integritas yang tinggi, reputasi yang baik, dan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya.
3. Selain itu bagi calon anggota KKI yang berstatus PNS juga harus bersedia diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi anggota KKI sebagaimana diatur dalam UU No 5 Th 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No 11 Th 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
4. Keanggotaan KKI masa bakti 2014-2019 ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang berakhir pada tanggal 26 Mei 2019. 
5. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KKI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. 
6. Berdasarkan kedua peraturan tersebut masing-masing unsur mengusulkan kepada Menteri Kesehatan paling lambat 4 bulan sebelum masa bhakti anggota KKI periode berjalan berakhir dan Menteri Kesehatan mengusulkan kepada Presiden paling lambat 2 bulan sebelum masa bakti keanggota KKI periode berjalan berakhir.
7. Dalam prosesnya sejak bulan Februari 2019, Kemenkes telah meminta usulan nama calon anggota KKI masa bakti 2019-2024 kepada pimpinan masing-masing unsur namun usulan dari masing-masing unsur tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tidak membuat surat pernyataan melepaskan jabatan pada saat dilantik menjadi anggota KKI, mengundurkan diri dari PNS kalo yang diusulkan adalah sebagai PNS, dan satu orang diusulkan oleh dua unsur.
8. Hingga masa bhakti keanggotaan KKI Periode 2014-2019 berakhir, calon anggota KKI yang diusulkan belum memenuhi persyaratan, sehingga keanggotaan KKI masa bakti 2014-2019 diusulkan oleh Menteri Kesehatan kepada Presiden agar Masa Bhakti KKI tersebut dilakukan perpanjangan, atas permohonan perpanjangan tersebut keanggotaan KKI 2014-2019 diperpanjang selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI Periode Tahun 2014-2019. 
9. Selanjutnya hingga batas waktu perpanjangan tersebut berakhir, anggota KKI yang diusulkan disulkan dari masing-masng unsur belum memenuhi persyaratan, sehingga Menteri Kesehatan kembali mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan perpanjangan. Atas usulan tersebut masa bakti anggota KKI periode 2019-2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019. Perpanjangan untuk kedua kalinya dilakukan tanpa adanya batas waktu.
10. Seiring dengan Pergantian Menteri Kesehatan pada bulan Oktober 2019 Menteri Kesehatan yang baru tetap melakukan proses penggantian keanggotaan KKI dengan pertimbangan bahwa KKI adalah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting seperti melakukan registrasi dokter/dokter gigi dan penetapan standar Pendidikan, hal ini apabila berlarut larut maka akan berdampak pada kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk kesejahteraan dokter dan dokter gigi 
11. Untuk menyelesaikan persoalan keanggotaan KKI yang tidak ada kunjung penyelesaianya dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas proses penggantian keanggotaan KKI dilakukan perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang mengatur bahwa dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan:
• tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
• jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau 
• calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, 
• Menteri Kesehatan dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.
Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2019, Menteri Kesehatan mengusulkan calon anggota KKI yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur.

Menurut informasi yang penulis dapatkan bahwa PB IDI sudah mengusulkan beberapa nama dari IDI sebagai satu satunya orgsnisasi profesi dokter sesuai UU nomor 29 tahun 2004 yaitu surat nomor 0067.4/PB/E/02/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang isinya mengusulkan 3 Nama calon anggota KKI dari PB IDI dan 2 nama calon dari MKEK. 

Disimak dari penjelasan dari kementerian kesehatan bahwa yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu 
tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tidak membuat surat pernyataan melepaskan jabatan pada saat dilantik menjadi anggota KKI, untuk mengundurkan diri dari PNS kalo yang diusulkan adalah sebagai PNS, dan satu orang diusulkan oleh dua unsur.

Persoalan ini berlarut larut padahal menurut penulis sederhana saja permasalahan ini kalau dikomunikasi dengan baik antara unsur dan menkes. Terutama kalau tidak ada kepentingan terselubung dan konflik interes serta pemasalahan dendam pribadi dengan PB IDI dan MKEK. Ada beberapa isue besar yang membuat tidak harmonisnya kemenkes dan pemerintah dengan IDI seperti penolakan IDI terhadap program DLP seperti hasil Munas IDI di Kaltim beberapa tahun lalu dan pemerintah tetap melaksanakan program DLP dan bahkan sudah menerbitkan Sertifikat Kompetensi DLP. 

Isue lain adalah Konflik pribadi antara Menkes dr Terawan dengan IDI dan MKEK sudah bermula dari Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik drTerawan Agus Putranto sebagai menteri kesehatan dalam Kabinet Indonesia Maju masih menuai pro dan kontra. Sebab, dokter yang dikenal dengan terapi 'cuci otak' itu diketahui tersandung kasus pelanggaran kode etik. Dilansir CNBC Indonesia tanggal 25.Oktober 2019 bahwa beredar surat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia. Mereka menolak menolak rekomendasi dr Terawan sebagai menkes. Surat bertanggal 30 September 2019 itu ditujukan untuk Jokowi. Ada tindakan bapak menkes juga yang disinyalir sebagai balas dendam mencopotan dan menarikan kembali dekan FK UPN Jakarta. Seperti diberitakan oleh tempo.com tanggal 31 Mei 2020 bahwa Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Erna Hernawati mengaku kaget saat menerima surat dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tentang penarikan Dekan Fakultas Kedokteran, Prijo Sidipratomo. Erna mengatakan masa jabatan Prijo sebenarnya baru berakhir pada 2022 alias dua tahun lagi. “Baru selesai Januari 2022,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 31 Mei 2020. Pada Mei 2020 ini drTerawan mengirimkan surat penarikan terhadap mantan Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI yang pernah menjatuhkan sanksi kepadanya itu. Secara pribadi dr Prijo dalam wawancara dengan media bahwa tindakan terhadap dirinya merupakan tindakan balas dendam terhadap dirinya dan sudah melaporkan masalah ini ke komnas HAM.
Dalam kasus penanganan wabah pandemi covid19 banyak usulan dan pernyataan dari organisasi profesi dokter dan dokter Spesialis tidak digubris oleh pemerintah dan bahkan Presiden Joko Widodo pernah meminta PB IDI tidak memperkeruh suasana pandemi dengan penyataan dari IDI. Seperti dalam berita yang dilangsir dari detikcom hari rabu 22 April 3020 ^Jokowi Minta IDI Sampaikan Data 1.000 Kematian: Jangan Perkeruh Suasana^ 

Beberapa hari yang lalu beredar surat dari beberapa ketua IDI wilayah seperti IDI Kalsel dan NTB yang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter Asing ke Indonesia. Pada tanggal 13 Agustus 2020 seperti diberitakan oleh CNN.com bahwa Pemerintah berencana membangun rumah sakit internasional dan mempermudah  dokter spesialis asing masuk ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Panjaitan. Ia juga mengatakan akan memberikam kemudahan bagi dokter asing itu memberikan visa khusus kepada mereka supaya proses administrasi yang diperlukan untuk masuk ke Indonesia bisa lebih mudah dengan  multiple visa bagi dokter asing ," kata Luhut  dalam webinar yang digelar Apindo, Kamis (13/8).

Dengan alasan untuk menyelesaikan persoalan keanggotaan KKI yang tidak ada kunjung penyelesaianya menkes melakukan perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Adapun isi pasal 6 tersebut adalah apabila calon diusulkan unsur pengusul dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada unsur pengusul untuk melengkapi persyaratannya. Menkes telah melakukan perubahan pasal 6 itu untuk menunjuk langsung orang orang dari unsur yang mempunyai hak mengusulkan tanpa berkoordinasi dengan pengusul dalam kasus ini PB IDI dan MKEK.
Isi perubahan pasal 6 tersebut adalah :
1. Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
2. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau 
3. Valon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, 
4. Menteri Kesehatan dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.
Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2019, Menteri Kesehatan mengusulkan calon anggota KKI yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur.

Dari penjelasan diatas, penulis melihat ada indikasi perbuatan melawan hukum dari Menkes dr Terawan dalam pengusulan nama nama anggota KKI periode 2020 - 2025 yang dilantik Presiden hari ini Rabu 19 Agustus 2020 yang seharusnya dalam keadaan apapun sesuai pasal 14 ayat 3 UU nomor 2004 bahwa pengusulan anggota KKI harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Apalagi masalahnya hanya sepele dan sederhana seperti persyaratan surat pernyataan dan tidak dikembalikan ke pengusul. Penulis yakin pengusul yaitu PB IDI dan MKEK pasti sudah mengetahui aturan tata cara pengusulan dan pengangkatan anggota KKI.
Demikian tulisan kedua hari ini tangal 19 Agustus 2020 menyikapi isue masalah KKI dan sebagai bahan diskusi kita.

Banjarbaru, 19 Agustus 2020
Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
Anggota Kongres Advokat Indonesia
Candidat DOKTOR ILMU HUKUM


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here