Penikmat dan Korban Demokrasi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, August 5, 2020

Penikmat dan Korban Demokrasi



Mahfud Abdullah (Dir. Indonesia Change)

Ketika demokrasi dipandang hanya sebagai alat, maka orang akan cenderung memandang bahwa demokrasi bisa "diperalat" atau bahkan "dinikmati", termasuk untuk perjuangan Islam.  Mereka akan masuk ke dalam sistem pemerintahan, baik sebagai anggota legislatif, ekeskutif maupun yudikatif.

Kalau alat ini tetap diperlakukan sebagai alat, sedangkan tujuannya tetap idealisme, misalnya syariah, maka penggunaan demokrasi ini akan berhadapan dengan sejumlah kendala ataupun jebakan yang dipersiapkan pihak lain, baik itu yang bernama tata tertib, tekanan stakeholder, maupun budaya organisasi.

Banyak tata tertib yang membelenggu mekanisme kerja di parlemen.  Misalnya, rancangan undang-undang atau Perda harus diusulkan Pemerintah.  Meski DPR sendiri memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan UU, ada persyaratan yang cukup berat, seperti dukungan sejumlah anggota atau sekian puluh ribu konstituen. Belum tanggung jawab penyiapan anggaran pembahasan bila hak inisiatif ini dipakai.

Pada sisi lain, para pemangku kepentingan—baik perorangan, korporasi maupun kelompok masyarakat—tak  henti-hentinya menekan anggota Dewan baik untuk memperjuangkan aspirasinya, ataupun sekadar minta perhatian (baik secara moril maupun materil) pada berbagai kepentingannya, yang kadang tidak terkait persoalan masyarakat.  Begitu terpilih menjadi anggota, ratusan proposal permohonan bantuan/dana akan berdatangan. Ada yang minta sekolah atau pesantrennya direnovasi, ada yang minta bantuan hukum untuk kasusnya di pengadilan, ada PNS yang minta dukungan agar menduduki jabatan tertentu, dan tentu saja ada yang minta dibantu memenangkan tender pada dinas atau departemen tertentu.  Sebagian besar mengaku sebagai konstituen yang memiliki kontribusi sehingga politisi tadi terpilih.  Ini membuat fokus anggota dewan tadi terpecah, tak lagi pada persoalan politik agung, tetapi pada banyak persoalan remeh-temeh.

Pada awalnya mereka ingin menjadi "pemeralat demokrasi" atau "penunggang demokrasi". Namun, pada akhirnya mereka justru bisa menjadi "korban demokrasi".

Adapun kalau memang niatnya ingin menjadi "penikmat demokrasi", maka pintu telah terbuka lebar.  Sebelumnya perlu diluruskan, bahwa melakukan hal-hal yang diijinkan oleh syariah, dan kebetulan juga diijinkan oleh undang-undang produk demokrasi, tidak bisa dikatakan sebagai "menikmati demokrasi".  Kalau seseorang di masa kini dapat mengemukakan pendapat Islam di depan publik, dapat bebas berorasi mengkritik pemerintah yang abai urusan umat, atau bebas menerbitkan majalah Islam tanpa takut dibreidel, maka itu bukanlah menikmati demokrasi, karena itu memang diwajibkan syariah, baik itu diijinkan atau dilarang oleh UU produk demokrasi.

Justru sebaliknya, "menikmati demokrasi" yang sesungguhnya itu adalah ketika orang menikmati berbagai kemaksiatan yang dilindungi UU produk demokrasi, misalnya menikmati riba ala perbankan, menikmati judi ala Pasar Modal, menikmati miras berijin, menikmati aurat di layar TV, menikmati penjarahan sistemik SDA... dsb. Demikian juga, pendukung sistem demokrasi di dalamnya termasuk ada juga yang menjadi para politisi, kader dan simpatisan yang menghalalkan segala cara agar sistem yang melegalkan maksiat tadi tetap tegak.

Adapun mereka yang bekerja secara profesional di dunia akademisi, birokrasi, BUMN, maupun bisnis serta mengupayakan tatanan kehidupan yang lebih baik, mereka tidak bisa disebut pendukung [sistem yang rusak itu], sekalipun mereka adalah PNS, penegak hukum maupun para pembayar pajak, kecuali bila aktivitas mereka memang terkait langsung dengan maksiat.

Jalan untuk menegakkan syariah pastilah bukan jalan yang mudah dan ringan, tetapi jalan yang sukar dan mendaki. Namun, manusia memang secara naluriah lebih cenderung mencari jalan yang mudah dan ringan.  Benarlah kata al-Quran:

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ.

Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (QS al-Balad [90]: 10-11).

Demokrasi dengan one-man one-vote (setiap orang satu suara) memaksa para pelakunya untuk menggunakan logika jumlah.  Dalam waktu pendek, tidak mudah meraih jumlah pendukung yang signifikan.  Yang termudah adalah dengan menjual "sesuatu" yang gampang diterima oleh massa.  Kadang sesuatu itu masih dapat berupa gagasan (misalnya "sembako gratis" atau citra "bersih"), kadang berupa public-figure seperti da'i kondang, artis terkenal atau mantan pejabat yang populer, dan yang paling murahan adalah sesuatu yang sifatnya fisik seperti bantuan uang atau materi lainnya.  Semua hal mudah ini jelas berakibat lunturnya ideologi partai.  Para pemilih bahkan tim sukses pun tidak lagi melihat ideologi atau visi partai yang umumnya terlalu abstrak di benak mereka.  Mereka terpaku pada yang "gampang diterima massa".

Demokrasi prosedural juga memberikan waktu yang terbatas pada siapapun yang terpilih.  Para legislator dan kepala daerah umumnya hanya diberi waktu lima tahun.  Setelah itu kartu akan dikocok ulang.  Khusus para kepala daerah bahkan hanya dapat dipilih ulang sekali saja.  Waktu lima tahun tentulah bukan waktu yang cukup untuk perubahan dalam skala ideologi. Revolusi di manapun membutuhkan masa transisi cukup panjang yang biasanya dirasakan cukup berat.  Rasulullah saw. yang merevolusi kaum Muhajirin dan Anshar pun dalam sepuluh tahun pemerintahannya dapat dikatakan era transisi, ditandai dengan puluhan perang yang harus mereka alami.  Tentu saja tidak mudah untuk mengukir tonggak keberhasilan dalam lima tahun dan menunjukkannya ke para pemilih agar mereka memperpanjang mandatnya.  Karena tidak mudah ini, maka dalam masa lima tahun itu terjadilah politik pragmatisme, yakni mengejar kemanfaatan jangka pendek. Dibuatlah berbagai aturan yang dapat memperkokoh kedudukan partai, baik dari segi dana, SDM maupun organisasi. Upaya ini dapat berasal dari pundi-pundi lembaga yang mereka kuasai (legislatif, eksekutif, yudikatif) maupun dari unsur-unsur eksternal seperti bantuan dari pihak swasta ataupun bantuan non pemerintah dari Luar Negeri. Semuanya tentu ada kompensasinya. Tidak heran bahwa banyak partai yang semula sangat sederhana, tiba-tiba jadi memiliki gedung kantor yang megah lengkap dengan fasilitas kendaraan mewah dan perlengkapan lainnya setelah kadernya ada yang duduk di parlemen atau pemerintahan.

Ketika mereka telah duduk di pemerintahan, tampaklah bahwa ada 1001 persoalan bersamanya.  Ada aturan-aturan yang saling menopang dan membelit, yang tidak dapat diubah satu-persatu begitu saja. Kadang-kadang seorang menteri atau kepala daerah berpikir bahwa jika suatu aturan dibuat di instansinya, maka dia dapat berinisiatif untuk mengubah atau bahkan mencabutnya.  Namun ternyata, banyak aturan yang terkait dengan peraturan lain, atau bahkan terkait dengan perjanjian internasional.

Contoh: aturan bunga bank (yang sudah difatwa haram oleh MUI).  Kalau suatu kepala daerah ingin membuat perda, misalnya hanya bank-bank dengan sistem syariah yang boleh beroperasi di daerahnya, pasti akan digugat oleh bank-bank konvensional dengan alasan persaingan usaha, dan perda tersebut pasti akan kalah saat Judicial Review, karena menyalahi undang-undang.  Kalau Menteri Keuangan bersama Gubernur BI akan mensyariahkan undang-undang perbankan, pasti digugat oleh IMF, Bank Dunia dan WTO, sebab Indonesia punya kesepakatan-kesepakatan internasional bidang moneter dan perdagangan.  Hal ini juga terjadi dalam perkara pertanahan, pertambangan, kehutanan, pendidikan, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Adanya globalisasi makin mempersulit posisi tersebut. Kalau bukan disentil oleh IMF, Bank Dunia atau WTO, kita akan didemo oleh LSM-LSM asing, atau diberitakan miring oleh jaringan pers internasional.  Para aktivis syariah akan distempel fundamentalis, ekstrimis atau radikalis.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here