Terindikasi adanya Pembuatan Melawan Hukum (PMH) Sang Menkes dalam Polimik Penetapan Anggota KKI Apa langkah Hukum kita dan PB IDI ??? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, August 28, 2020

Terindikasi adanya Pembuatan Melawan Hukum (PMH) Sang Menkes dalam Polimik Penetapan Anggota KKI Apa langkah Hukum kita dan PB IDI ???


Oleh.
Abd. Halim, dr. SpPD.SH.MH.MM.FINASIM
Candidat Doktor Ilmu Hukum UNISSULA
Pusat Kajian Hukum dan Pelayanan Publik
The Banua Law Center Banjarbaru.

Masih berkenaan dengan kontroversi pengangkatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tulisan ini yang merupakan seri kelima menekankan pada apa yang harus dilaksanakan oleh PB IDI, PB PDGI dan Asosiasi yang mempunyai hak untuk pengusulan anggota KKI. 

Tanggapan Sang Menkes

Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya pada tanggal 19 Agustus 2020 menyampaikan kronologis proses penetapan usulan anggota KKI dan penetapannya oleh Presiden berdasarkan Keppres 55/ M tahun 2020. Berikut penjelasanya :
PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2020-2025
1. Berdasarkan Pasal 14 UU No 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran, keanggotaan KKI berjumlah 17 orang yang terdiri atas unsur organisasi profesi kedokteran, organisasi profesi kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, tokoh masyarakat, Kementerian Kesehatan; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sedangkan persyaratan untuk menjadi anggota KKI diatur dalam Pasal 18 UU No 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu WNI, sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan YME, berkelakukan baik, batas usia, memiliki pengalaman praktik kedokteran minimal 10 tahun, cakap, jujur, memiliki moral integritas yang tinggi, reputasi yang baik, dan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya.
3. Selain itu bagi calon anggota KKI yang berstatus PNS juga harus bersedia diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi anggota KKI sebagaimana diatur dalam UU No 5 Th 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No 11 Th 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
4. Keanggotaan KKI masa bakti 2014-2019 ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang berakhir pada tanggal 26 Mei 2019. 
5. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KKI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
6. Berdasarkan kedua peraturan tersebut masing-masing unsur mengusulkan kepada Menteri Kesehatan paling lambat 4 bulan sebelum masa bhakti anggota KKI periode berjalan berakhir dan Menteri Kesehatan mengusulkan kepada Presiden paling lambat 2 bulan sebelum masa bakti keanggota KKI periode berjalan berakhir.
7. Dalam prosesnya sejak bulan Februari 2019, Kemenkes telah meminta usulan nama calon anggota KKI masa bakti 2019-2024 kepada pimpinan masing-masing unsur namun usulan dari masing-masing unsur tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tidak membuat surat pernyataan melepaskan jabatan pada saat dilantik menjadi anggota KKI, mengundurkan diri dari PNS kalo yang diusulkan adalah sebagaia PNS, dan satu orang diusulkan oleh dua unsur.
8. Hingga masa bhakti keanggotaan KKI Periode 2014-2019 berakhir, calon anggota KKI yang diusulkan belum memenuhi persyaratan, sehingga keanggotaan KKI masa bakti 2014-2019 diusulkan oleh Menteri Kesehatan kepada Presiden agar Masa Bhakti KKI tersebut dilakukan perpanjangan, atas permohonan perpanjangan tersebut keanggotaan KKI 2014-2019 diperpanjang selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KKI Periode Tahun 2014-2019. 
9. Selanjutnya hingga batas waktu perpanjangan tersebut berakhir, anggota KKI yang diusulkan disulkan dari masing-masng unsur belum memenuhi persyaratan, sehingga Menteri Kesehatan kembali mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan perpanjangan. Atas usulan tersebut masa bakti anggota KKI periode 2019-2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019. Perpanjangan untuk kedua kalinya dilakukan tanpa adanya batas waktu.
10. Seiring dengan Pergantian Menteri Kesehatan pada bulan Oktober 2019 Menteri Kesehatan yang baru tetap melakukan proses penggantian keanggotaan KKI dengan pertimbangan bahwa KKI adalah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting seperti melakukan registrasi dokter/dokter gigi dan penetapan standar Pendidikan, hal ini apabila berlarut larut maka akan berdampak pada kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk kesejahteraan dokter dan dokter gigi 
11. Untuk menyelesaikan persoalan keanggotaan KKI yang tidak ada kunjung penyelesaianya dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas proses penggantian keanggotaan KKI dilakukan perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang mengatur bahwa dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan: a. tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia; b. jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau c. calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, Menteri Kesehatan dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.
12. Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2019, Menteri Kesehatan mengusulkan calon anggota KKI yang memenuhi persyaratan kepada Presiden dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur.
Dari informasi yang penulis dapatkan yaitu pernyataan dari ketua PB IDI dan salah seorang anggota IDI yang dicalonkan dan diusulkan oleh PB IDI, bahwa PB IDI sudah berulangkali menyampaikan usulan nama sesuai permintaan Kemenkes dan pesyaratan yang sesuai dengan aturan perundangan. Disebutkan bahwa PB IDI sudah menyampai beberapa kali usulan yaitu yang pertama kali pada bulan Februari 2019 dan terakhir dibulan Desember 2019. Anggota yang diusulkan menurut PB IDI sudah memenuhi pensyaratan yang diminta kemenkes.

Dalam Pasal 18 UU nomor 29 tahun 2004 dan pasal 4 PP nomer 35 tahun 2008 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 dijelaskan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. warga negara Republik Indonesia; 
2. sehat jasmani dan rohani; 
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; 
4. berkelakuan baik;
5. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia; 
6. pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali untuk wakil dari masyarakat; 
7. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan 
8. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia. 

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 UU nomor 29 tahun 2004 bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI (pasal 4 ayat 2 UU 29 2020).

Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan dan Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 3 dan 4 UU 29 tahun 2004.

Untuk melaksanakan amanah UU nomer 29 tahun 2004 berkenaan dengan Konsil Kedokteran Indonesia maka pemerintah mengeluarkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA yang ditandatangani oleh Presiden DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO pada tanggal 15 Mei 2008 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang intinya sama dengan yang diamanatkan oleh UU nomer 29 tahun 2004 yaitu harus usulan dari organisasi profesi dan asosiasi.

Dugaan tindakan PMH sang Menkes.

Tindakan Menkes dr Terawan dalam melakukan perubahan terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Menjadi sumber permasalahan dari kontroversi dan disharmonisasi antar lembaga ini dengan organisasi profesi dan asosiasi. Dengan mengubah pasal 6 ini maka Menteri Kesehatan dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden tanpa dari usulan organisasi profesi dan asosiasi seperti diamanatkan oleh UU nomer 29 tahun 2004 pasal 14.

Tindakan Sang Menkes ini merupakan tindakan melebihi kewenangannya dalam mengubah pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 sehingga mengeleminir atau meniadakan amanah pada 14 ayat 3 dan 4 UU nomer 29 tahun 2004 . Demi memuluskan pengusulan dan penetapan anggota KKI sesuai kehendak hatinya sang Menkes. Tindakan ini sebagai abuse of power. 

Persyaratan Berhenti dari ASN

Dalam tatanan dan hirarki Hukum dan Perundangan seperti dijelaskan dalam pasal 7 dan 8 UU nomor 12 tahun 2011 dan UU nomor 15 tahun TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Bahwa Permenkes yang secara hirarki berada di bawah UU dan PP tidak bisa meniadakan materi pasal yang sudah jelas dan tidak multitafsir. Seperti pasal 14 UU nomor 2004 itu. Berlakunya sebuah asas hukum 
LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI
yaitu apabila ketentuan peraturan (UU) yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya/penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah.Jika terjadi pertentangan antara UU yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang lebih tinggi.

Menilik penjelasan sang Menkes terutama point nomer 7 dan 11 penulis menganalisa hal itu bukan alasan pembenaran untuk mengubah pasal 6 Permenkes 496 tahun 2008. Persyaratan mundur dari ASN tidak ada dalam persyaratan dalam Pasal 18 UU nomor 29 tahun 2004 dan pasal 4 PP nomer 35 tahun 2008 dan pasal 4 Permenkes Nomor 496/2008 . Yang ada adalah " melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia." 

Hal ini sudah sangat jelas diatur dan disebutkan dalam PP nomer 35 tahun 2008 seperti penulis sampaikan dibawah ini :
Pada Pasal 12 
1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dinaikkan pangkatnya setiap kali secara reguler oleh instansi induknya setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pada Pasal 13 
1. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. 
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh instansi induknya apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pada Pasal 14 
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan, pembinaan kepegawaiannya tetap dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pernyataan tertulis sang Menteri yang disampaikan juru bicara kemenkes bahwa tidak ada calon yang diusulkan memenuhi syarat sesuai aturan peundangan yang berlaku terutama masalah status ASN yaitu calon anggota KKI yang berstatus PNS harus bersedia diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi anggota KKI. . " Yang mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural sebagaimana diatur dalam UU No 5 Th 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah No 11 Th 2017 tentang Manajemen PNS kata sang Menkes.

Dari penuluran dan informasi hal ini terhadap calon yang diusul PB IDI sudah sesuai dan memenuhi persyaratan administrasi tersebut. Kalau hal ini benar maka Sang Menteri bisa terindikasi perbuatan melawan hukum yaitu Pembohong Publik oleh Pejabat Negara. Pembohongan publik selain dilarang dalam UU ITE, juga terdapat sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE. Sanksi yang diatur adalah pidana penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebesar 1 milyard rupiah. Apalagi jika berita bohong di publik telah beredar dan menimbulkan keonaran (kegaduhan) yang sifatnya meluas dan massal. Maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan hukum sebagai akibat dari pembohongan kepada publik.

Apa yang seharusnya dilakukan PB IDB

Harapan penulis bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan baik secara mediasi dan konsolidasi secara transfaran dan duduk bersama antara menteri kesehatan dan anggota KKI dan organisasi profesi dan asosiasi . Dengan harapan legalitas kepengurusan KKI dan produk hukum mempunyai kekuatan hukum yang legal.

Yang pertama dilakukan oleh PB IDI dan PB PDGI dan Asosiasi lainya adalah
1. Menyampaikan secara terbuka mengenai tuduhan Sang Menkes bahwa tidak ada calon yang memenuhi persyaratan sehingga dianggap tidak ada calon yang diusul Organisasi Profesi dan Asosiasi.
2. Menghadap kepada Bapak Presiden Joko Widodo secara langsung menyampai akar permasalahan dan polimik ini dan mediasi masalah ini.
3. Tetap menjaga soliditas dan kekompakan anggota dan pengurus IDI di pusat dan daerah.
4. Memungkinkan untuk melakukan tindakan jalur hukum yaitu seperti penulis uraikan dalam artikel ketiga bahwa : 
• PB IDI dapat melakuka gugatan ke PTUN karen Keppres termasuk Keputusan Tata Usaha Negara untuk menilai keabsahan atau tidaknya Keppres dari proses pencalonan yang cacat secara hukum dan tidak memasukan Permeskes No 81 tahun 2019 sebagai Konsideran Keppres tersebut.
• Melakukan Uji Materi terhadap pasal 6 Permenkes 81 tahun 2019 terhadap UU nomer 29 tahun 2004 . Ada indikasi tindakan inskontisional sang menkes . Karena dengan pasal tersebut sang Menkes mengusulkan kepada Presiden calon anggota tanpa harus meminta usulan ke organisasi profesi dan asosiasi. Dengan pengujian pasal tersebut dan berandai tuntutan kita dikabulkan majelis hakim maka demi hukum Keppres batal dan cacat hukum.

Bagi kita dan juga organisasi profesi dapat juga melakukan gugatan apabila muatan materi dalam Keppres 55/M tahun 2020 yaitu nama dan orang yang diangkat bermasalah secara administrasi dan adanya indikasi pemalsuan identitas. Misal nya beredar isue di media rekam jejak salah satu anggota KKI yang mempunyai gelar Profesor dan ternyata itu abal abal dan juga rasionalisasi adanya STR dan SIP seorang dokter yang beberapa tahun terakhir di Luar Negeri. Salah satu persyaratan pembuatan STR adalah sertifikat kompetensi (serkom) dokter dari kolegium dan untuk mendapat serkom, seorang dokter harus mendapat minimal 150 SKP dari kegiatan ilmiah dan pelayanan praktek kedokteran. Maka dalam hal ini kita dan PB IDI bisa melakukan investigasi masalah ini dan mempersalahkan isi muatan Keppres tersebut.

Demikian tulisan ini, semoga bisa bermanfaat dalam menyelasaikan polimik ini dan sebagai bahan diskusi kita.

Banjarbaru, 24 Agustus 2020
* Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel..
NPA IDI : 133677.
NPA PAPDI : 1182009005802427


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here