Apakah Institusi Islam Pernah Tegak Di Nusantara? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, September 19, 2020

Apakah Institusi Islam Pernah Tegak Di Nusantara?


Suardi Basri (El Harokah Research Center)

Sejumlah pihak meragukan bahwa institusi Islam pernah hadir di nusantara. Padahal jika kita pelajari sejarah, ulama memiliki peran besar dalam penyebaran Islam, pembentukan institusi politik Islam dan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam di nusantara. Setelah Islam berkembang dan menjelma menjadi sebuah institusi, hukum-hukum Islam diterapkan secara menyeluruh dan sistemik. Hal ini tampak dalam bidang peradilan, dengan diterapkannya hukum Islam sebagai hukum negara yang menggantikan hukum adat yang telah dilaksanakan di Aceh (Samudera Pasai) pada abad ke-17. Abdul Rauf Singkel, seorang ulama, misalnya, menduduki jabatan qâdhi (hakim) dengan sebutan Qadli al-Malik al-Adil di Kesultanan Aceh. Abdul Rauf menulis kitab sebagai patokan (qanun) penerapan syariah Islam, berjudul Mir'at at-Thullab, dengan mengacu pada kitab Fath al-Wahhab karya Abi Yahya Zakariyya al-Anshari (825-925 H); juga mengacu pada Fath al-Jawwâd, Tuhfat al-Muhtâj, Nihâyât al-Muhtâj, Tafsîr Baydhawi, al-Irsyâd dan Syarh Shahîh Muslim. Mir’at at-Thullab mengandung semua hukum fikih Imam Syafii, kecuali masalah ibadah. Peunoh Daly, dalam disertasinya hanya menguraikan sebagian kandungan Mir’at at-Thullab, terdiri dari: hukum nikah, talak, rujuk, hadlanah dan nafkah.

AC Milner mengatakan bahwa Aceh dan Banten merupakan Kerajaan Islam Nusantara yang paling ketat melaksanakan hukum Islam sebagai hukum negara. Demikian pula di Banten, hukuman terhadap pencuri dengan memotong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, dan seterusnya berturut-turut bagi pencurian senilai 1 gram emas telah dilakukan sejak tahun 1651-1680 M di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sejarah Banten menyebut syaikh tertinggi dengan sebutan kyai ali atau ki ali, yang kemudian disebut dengan kali (qadli yang di-Jawa-kan). Orang yang memegang jabatan ini sekitar tahun 1650 M diberi gelar Faqih Najmuddin. Gelar inilah yang dikenal selama dua abad selanjutnya. Qâdhi pada awalnya dijabat oleh seorang ulama dari Makkah, tetapi belakangan setelah tahun 1651 qâdhi yang diangkat berasal dari keturunan bangsawan Banten. Qâdhi di Banten mempunyai peranan yang besar dalam bidang politik, misalnya penentuan pengganti Maulana Yusuf.

Sultan Iskandar Muda menerapkan hukum rajam terhadap putranya sendiri yang bernama Meurah Pupok, yang berzina dengan istri seorang perwira. Sultan berkata, "Mati anak ada makamnya, mati hukum kemana hendak dicari."

Kesultanan Aceh Darussalam mempunyai UUD Islam bernama Kitab Adat Mahkota Alam. Sultan Alaudin dan Iskandar Muda memerintahkan pelaksanaan kewajiban shalat lima waktu dalam sehari semalam dan ibadah puasa secara ketat. Hukuman dijalankan kepada mereka yang melanggar ketentuan.

Kesultanan Demak sebagai Kesultanan Islam pertama di Jawa memiliki jabatan qadhi, yang dijabat oleh Sunan Kalijaga. De Graff dan Th Pigeaud mengakui adanya jabatan tersebut, dengan Sunan Kalijaga sebagai pejabatnya. Di Kerajaan Mataram, pertama kali dilakukan perubahan tata hukum karena pengaruh hukum Islam oleh Sultan Agung. Dialah yang mengubah peradilan pradata (Hindu) menjadi peradilan surambi. Disebut demikian karena peradilan ini bertempat di serambi Masjid Agung. Perkara kejahatan yang menjadi urusan peradilan ini dihukumi menurut Kitab Kisas, yaitu kitab undang-undang hukum Islam pada masa Sultan Agung. Penghulu pada masa Sultan Agung itu mempunyai tugas sebagai mufti, yaitu penasihat hukum Islam dalam sidang-sidang pengadilan negeri, sebagai qâdhi atau hakim, sebagai imam masjid raya, sebagai wali hakim, dan sebagai amil zakat.

Dalam bidang keluarga dan sosial kemasyarakatan, Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan bahwa Malikus Saleh melaksanakan perintah yang dianjurkan ajaran Islam, seperti merayakan kelahiran anaknya dengan melakukan ’aqîqah dan bersedekah kepada fakir miskin; mengkhitankan anaknya; melakukan tatacara penguburan mayat, mulai memandikan, mengkafani, sampai menguburkannya.

Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari menulis buku Kitâb an-Nikâh yang khusus menguraikan tentang fikih muamalah dalam bidang hukum perkawinan berdasarkan fikih mazhab Syafii. Kitab ini telah dicetak di Turki. Uraian singkat kitab ini menjadi pegangan dalam bidang perkawinan untuk seluruh wilayah Kerajaan.

Dalam bidang pertanahan, terutama tentang hak pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari telah menjelaskan ketentuannya dalam kitab Fath al-Jawwâd, yang isinya memuat ketentuan fikih di antaranya terkait ihyâ’ al-mawât (menghidupkan tanah mati). Dalam pasal 28 UU dijelaskan bahwa tanah pertanian yang subur di daerah Halabiu dan Negara adalah di bawah kekuasaan Kerajaan. Karena itu, tidak boleh seorang pun melarang orang lain menggarap tanah tersebut, kecuali memang di atas tanah itu ada tanaman atau bukti lainnya bahwa tanah itu sudah menjadi milik penggarap terdahulu. Ketentuan ini memang sesuai dengan ketentuan fikih Islam, yang menyatakan bahwa tanah yang belum digarap (tanah mawât) di bawah kekuasaan raja (negara), dan siapa saja yang menggarapnya adalah yang memilikinya.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Islam dan syariahnya sudah menyatu dan terimplementasi secara menyeluruh dan sistemis


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here