Demokrasi dan Pseudo Suara Mayoritas - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, September 24, 2020

Demokrasi dan Pseudo Suara Mayoritas


Oleh : Kurdiy AtTubany (Swasembada Center)

Tok, Pemerintah dan DPR Sepakat Meneruskan Tahapan Pilkada. Demikian judul berita sebuah media online yang berbasis di Jakarta. Ya, ditengah tuntutan penundaan pilkada oleh berbagai pihak Pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislative) tetap dengan pendiriannya untuk melanjutkan tahapan pilkada. Suara penundaan pilkada itu disuarakan diantaranya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), banyak Lembaga Swadaya Masyarakat serta para tokoh negeri ini. Saking kerasnya tuntutan penundaan pilkada bahkan GNPF Ulama, FPI dan PA 212 bahkan membuat seruan bersama untuk memboikot pilkada.

Tetapi hasil akhirnya adalah pemerintah dan DPR tetap dengan sikapnya melanjutkan tahapan pilkada. Artinya suara publik seakan diabaikan. Pengabaian atas suara rakyat ini tentu bukanlah pertama kali, masih hangat dalam ingatan bagaimana luasnya penolakan atas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-undang Minerba juga tidak didengarkan alias diabaikan.

Pertanyaanya, dengan mengambil contoh kasus tuntutan penundaan pilkada yang bisa dikatakan penolaknya adalah representasi rakyat, lalu suara siapa yang sesungguhnya para elit dengarkan? Kepentingan siapa yang oleh pemerintah dan DPR sedang layani?

Kalau dikatakan demokrasi adalah dimaknai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, ditambah dengan adagium terkenalnya suara rakyat adalah suara Tuhan, yang bermakna kebenaran, maka kondisi ini sungguh memberikan gambaran telak dan gamblang bahwa rakyat tak dalam posisi sebagai subyek dalam system politik demokrasi.

Demokrasi mengagungkan pendapat mayoritas. Suara mayoritas adalah kebenaran dalam klaim demokrasi. Maka, meski kita memperjuangkan yang Haq yang datangnya dari Sang Maha Pencipta, jika tidak didukung dengan suara mayoritas maka kebenaran itu akan tereliminasi, digantikan dengan 'kebenaran' versi demokrasi, yaitu suara mayoritas.

Dalam demokrasi, wakil rakyat di parlemen lah yang memutuskan dan mengesahkan suatu undang-undang untuk diberlakukan di tengah masyarakat, tentunya berdasarkan suara mayoritas, bukan berdasarkan halal haram. Dengan mekanisme seperti ini, ketetapan Allah SWT yang pasti (Qoth'i) yang tertuang di dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya memerlukan persetujuan dari hamba-hamba Allah. Jika pendapat mayoritas anggota parlemen bertentangan dengan apa yang tertuang dalam Kitab-Nya, maka yang akan dimenangkan adalah pendapat mayoritas anggota parlemen.

Wakil rakyat yang ada di parlemen di klaim sebagai wakil rakyat meski tidak mewakili kepentingan rakyat. Karena demokrasi benar-benar berintikan perwakilan. Sampai-sampai, kesejahteraan rakyat pun telah diwakili oleh anggota parlemen dan kroni-kroni penguasa. Mereka bertambah sejahtera sementara rakyat semakin menderita.

Meski demokrasi menyatakan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, dimana rakyat berdaulat menentukan nasib sendiri dengan membuat UU sendiri. Rakyat yang mana? Karena senyatanya, tidak mungkin mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat atau ditanyai satu per satu tentang satu perkara hukum. Maka mekanisme pembuatan hukum dilakukan melalui perwakilan di Badan Legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Maka, rakyat yang dimaksud bukanlah rakyat dalam arti sesungguhnya, namun perwakilan orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan. Jadi, hakikatnya apa yang terjadi di parlemen bukanlah mewakili suara rakyat, tetapi mewakili segelintir orang yang 'berkepentingan'.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here