Ironi Krisis Pangan Di Negara Subur - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, September 18, 2020

Ironi Krisis Pangan Di Negara Subur


Hadi Sasongko (Direktur Poros)

Pada Maret lalu (17/3)  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk membuka seluruh Persetujuan Impor (PI) pangan. Tujuannya, agar aktivitas impor bahan pangan bisa segera dilakukan guna mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah penyebaran virus corona atau covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Ia mengatakan perintah tersebut merupakan keputusan yang didasari hasil pemantauan ketersediaan pasokan 11 komoditas pangan di dalam negeri.

"Menko sudah meminta Mendag mengeluarkan seluruh persetujuan impornya dan tadi pagi sudah kami pantau beberapa di antaranya sudah keluar. Sebut saja beras, gula, yang kami diskusikan ada 11 komoditas," ungkap Susiwijono, Selasa sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

Potensi ancaman krisis pangan di negara agraris yang tanahnya subur dan gemah ripah loh jinawi menjadi ironis. Krisis pangan yang terjadi di Indonesia adalah buah dari kebijakan dan praktik privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi sebagai inti dari Konsensus Washington.

Akibat praktik itu semua, negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan, yakni kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi di sektor pangan. Saat ini di sektor pangan, kita telah bergantung pada mekanisme pasar yang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa.

Krisis pangan juga disebabkan oleh kebijakan dan praktik yang menyerahkan urusan pangan kepada pasar (1998, Letter of Intent IMF) serta mekanisme perdagangan pertanian yang ditentukan oleh perdagangan bebas (1995, Agreement on Agriculture, WTO). Negara pun dikooptasi menjadi antek perdagangan bebas dan melakukan liberalisasi terhadap hal yang seharusnya merupakan state obligation terhadap rakyat.

Beberapa kebijakan mempermudah perusahaan besar yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 1/1967 tentang PMA, UU No. 4/2004 tentang Sumber Daya Air, Perpres 36 dan 65/2006, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, dan yang termutakhir UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan kemudahan regulasi ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka.

Karena itu, Pemerintah harus membuat perencanaan yang jelas, terukur dan terarah dalam mengatasi persoalan krisis pangan dan melepaskan diri dari perangkap yang dipasang negara-negara kapitalis. Apalagi ketahanan pangan bukan sebatas dimensi ekonomi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ketahanan sosial politik bangsa. Jika Pemerintah tidak mampu membuat strategi yang jitu, maka taruhannya adalah kerawanan pangan yang semakin meluas. Saat ini saja ada beberapa kabupaten yang rawan pangan.

Salah satu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah upaya peningkatan produksi pangan, khususnya beras yang menjadi makanan pokok bangsa Indonesia. Tidak kalah penting lagi adalah penguatan stok pangan yang dimiliki Pemerintah.

Meski banyak kendala dalam penyediaan pangan untuk rakyat, pemerintah harus tetap menjamin seluruh kebutuhan primer masyarakat, terutama soal pangan. Yang lebih penting lagi bagaimana meningkatkan daya beli sehingga masyarakat mudah mengakses ketersediaan pangan. Apa artinya swasembada pangan jika daya beli masyarakat tetap lemah.

Ketahanan pangan merupakan salah satu masalah strategis yang hukumnya wajib diperhatikan penguasa. Untuk itu, ketahanan pangan yang tangguh harus didukung dengan kekuatan politik karena menjadi bagian dari kekuatan negara dalam menjaga kedaulatan negara dari intervensi asing. Apalagi kini, isu pangan menjadi alat politik bangsa-bangsa barat guna mempengaruhi situasi politik suatu negara.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here