Jangan Ada Ulama Dan Aktivis Yang Dikriminalisasi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, September 2, 2020

Jangan Ada Ulama Dan Aktivis Yang Dikriminalisasi


Ahmad Rizal (Direktur Indonesia Justice Monitor)

Ada sejumlah upaya dari pihak - pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis. Bila kita telaah mungkin ada 3 faktor, pertama, karena menguatnya kekuatan umat Islam, yang direpresentasikan oleh Aksi Bela Islam 1, 2 dan 3 dan juga spirit 212. 

Penulis menduga menguatnya kekuatan Islam yang digerakkan dan dipegang bukan oleh kelompok status quo bisa jadi sangat mengkhawatirnya mereka. Jika selama ini kekuatan umat Islam terpecah, dan tidak solid, maka aksi - aksi umat akhir - akhir ini telah berhasil menyatukan kekuatan yang berserakan ini. Lebih mengerikan lagi, karena kelompok status quo itu bisa dikatakan telah terdelegitimasi, dan kehilangan kontrol pada umat.

Kedua, munculnya kekuatan baru yang digerakkan dan dipegang oleh bukan kelompok status quo ini mendorong penguasa, melalui aparatnya, untuk melakukan tekanan, mulai dari aspek litigasi, opini, bahkan provokasi kelompok yang kontra, bahkan kriminalisasi sedemikian rupa, dengan tujuan untuk menundukkan mereka. Jurus-jurus yang selama ini berhasil mereka gunakan dalam menangani isu terorisme ternyata tidak mempan menundukkan mereka.

Ketiga, muncul sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa adanya kelompok anti Islam, baik yang berbasis agama maupun ideologi, yang menjadi pemangku kekuasaan jelas merasa terancam kekuasaannya. Mereka tidak hanya mewakili kekuasaan diri dan kelompok mereka, tetapi juga kekuatan asing dan aseng yang ingin mencengkram dan menjajah negeri ini.

Adapun terkait ajaran Islam khilafah, ketika negara melarang ajaran Islam, sama saja negara telah melanggar konstitusi berupa kebebasan beragama serta beribadat sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut. Berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam khilafah, adalah bagian dari ibadat penting umat Islam sebagai, termasuk dakwah amar makruf nahi munkar.

Lagipula, hingga saat ini tidak ada satu pun amar putusan juga produk hukum lain di luar putusan pengadilan administrasi yang menyebut khilafah sebagai paham atau ajaran terlarang. Khilafah adalah bagian dari Islam, sah dan legal untuk terus didiskusikan sebagai bagian dari penunaian kewajiban dakwah Islam.

Khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang baik dalam surat keputusan tata usaha negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966. Artinya, sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan di tengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here