Keahlian dan Kewenangan klinik "dokter cadangan dan relawan " dalam penangangan pasien covid. Kontroversi Sang Menkes menjawab masifnya kematian dokter. - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, September 16, 2020

Keahlian dan Kewenangan klinik "dokter cadangan dan relawan " dalam penangangan pasien covid. Kontroversi Sang Menkes menjawab masifnya kematian dokter.


Oleh.
Abd. Halim, dr. SpPD. FINASIM. SH. MH. MM
Pusat Kajian Hukum dan Pelayanan Publik
The Banua Law Center.

Sebagai seorang dokter  penulis merasa terhenyuh  dan menahan rasa kecewa  membaca berita yang viral hari ini dan menjadi pembicaraan yang hangat bagi sejawat dokter yaitu pernyataan menkes dr Terawan dalam penanggapi kondisi banyaknya dokter yang wafat akibat terpapar covid19. Seperti  disampai  Ketua Tim Mitigasi covid19 PB IDI bahwa angka kematian dokter sudah melebihi 115 orang per tanggal 13 september ini.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) juga mencatat ada 78 perawat meninggal selama masa pandemi. Ketua Umum PPNI Harif Fadilah mengatakan jumlah tersebut tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. "Per data 14 September ada 78 perawat meninggal semenjak masa pandemi Maret," ucapnya.

Kematian dokter sebanyak 115 dokter dengan asumsi 1 dokter melayani 2500 maka menggambarkan rakyat Indonesia hampir 300 ribu akan kehilangan pelayanan dari dokter, begitu juga dengan meninggalnya dokter gigi dan perawat. Apalagi dengan meninggalnya dokter spesialis yang saat ini masih dirasakan kurang di Indonesia. 

Pernyataan sang Menkes bahwa  masih ada dokter maupun tenaga medis "Cadangan"  yang siap disebar ke lapangan untuk membantu penanganan pasien covid-19. Ada juga yang sudah ditempatkan di rumah sakit rujukan.

"Yang sudah ditempatkan ada sebanyak 16.286 orang tersebar di rumah sakit COVID-19 dan laboratorium sarana kesehatan untuk melayani terkait COVID-19," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin 14 September 2020. Terawan bilang, jumlah itu masih belum terhitung yang tengah disiapkan untuk cadangan. Sebanyak 3.500 dokter hingga 685 relawan dan 800 tenaga nusantara sehat siap dipanggil jika suatu saat benar-benar dibutuhkan.

"Termasuk di dalamnya ada dokter spesialis paru, anastesi, penyakit dalam dan juga tenaga kesehatan lain seperti perawat, dokter umum, dan sebagainya yang siap di deploy-kan. Dan siap membantu bila ada penambahan tenaga yang dibutuhkan," tambahnya.

Siapa dan apa dokter dan nakes nusantara siaga yang dimaksud sang menkes ?? 
Hampir dipastikan bahwa mereka adalah dokter umum  yang baru lulus dari Fakultas Kedokteran dan Lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) diselenggarakan oleh negara bagi calon dokter Indonesia untuk mendapatkan gelar dokternya dan kompetensi sebagai dokter umum. Yang kemudian sesuai regulasi yang berlaku dalam   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang  Pendidikan Kedokteran  dan Permenkes NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA bahwa dokter yang baru lulus ini akan menjalani  program dokter internsip di wahana yang ditunjuk oleh kemenkes . 

Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. (pasal 1 ayat 1 PMK 39 2017). 

Kewenangan klinik yang diberikan kepada dokter internsip.
Setiap peserta Internsip wajib  mendapat pendampingan dan suvervisi dari seorang dokter senior sebagai pendamping, Kegiatan pendampingan Internsip antara lain meliputi:

Supervisi layanan medik guna meningkatkan pengalaman Peserta.
1. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan Peserta• .
2. Membantu pengembangan profesionalisme Peserta• .
3. Memberi umpan balik positif dan konstruktif kepada Peserta untuk memastikan pencapaian dan tujuan internsip• .• 

Dokter yang menjalankan Praktik Wajib memiliki SIP. “Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP”.  Pasal 3 ayat (2) Permenkes 2052/2011 menjelaskan: “SIP bagi dokter Peserta Program Internship berupa SIP Internship dengan kewenangan yang Sama dengan dokter”

Kewenangan seorang dokter dijelaskan dlm Pasal 20 ayat (1) Permenkes 2052/2011 dan UU PRAKTIK Kedokteran Pasal 35 ayat (1) ;” Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:

a. mewawancarai pasien;
b. memeriksa fisik dan mental pasien• ;
c. menentukan pemeriksaan penunjang• ;
d. menegakkan diagnosis• ;
e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien• ;
f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi• ;
g. menulis resep obat dan alat kesehatan• ;
h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi• ;
i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek• .• 

Pasal 10 PMK 39 tahun 2017  Peserta program Internsip mempunyai kewajiban 1. bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi; 

2. mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif; 
3. bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika.

Selain kewajiban tersebut diatas pada pasal 11 yaitu 
1. mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan;
2. mendapat pendampingan dari dokter yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping;.

Bagaimana dengan relawan dan tenaga kesehatan nusantara sehat ? 

Nusantara Sehat merupakan sebuah terobosan Kemenkes dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan dari segi pendistribusian dan pemerataan tenaga kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di DTPK.  Peserta NS adalah para tenaga profesional kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Program NS ini diperuntukan dokter pasca internsip dan nakes baru lulus.  

Seperti kita ketahui semua bahwa covid19 adalah penyakit baru  dan masih minim  serta terus berkembang  pengetahuan tentang hal ini. Awalnya hanya diduga menyerang sistem saluran  napas dan paru paru saja. Tapi saat ini telah dibuktikan bahwa infeksi covid19 bisa menyerang dan bermanifestasi klinik ekstra paru dan biasanya berat dan fatal.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat  dokter dan nakes yang dimaksud dokter cadangan oleh sang menkes adalah dokter muda dan baru lulus dan purna tugas internsip dan penulis sangat yakin belum mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kompetensi yang utuh dan mendalam tentang cara penangangan pasien covid19 terutama pada treatment kasus pasien yang dirawat di RS  yaitu kasus sedang dan berat serta kritis. Penulis yang juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang sudah 28 tahun jadi dokter merasa kewalahan terhadap perkembangan ilimu dan penanganan pasien covid19 . 
Dilihat dari kompetensi dan kewenangan klinik yang dimiliki sejawat dokter tersebut yang merupakan dokter umum maka pemanfaatan mereka banyak digarda depan preventif dalam kegiatan 3T di fasyankes primer dan di IGD RS atau ditempat fasilitas isolasi mandiri dan pengawasannya.   Sedang dalam perawatan di ruang rawat RS sudah kompetensi dan kewenangan klinik dokter spesialis.
Penulis berkeyakinan bahwa cadangan dokter spesialis yang dimaksud oleh sang menteri adalah sejawat PPDS yang baru lulus pendidikannya dan diperdayakan demgan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis yang awal berupa WKDS.

Penyebutan Dokter Cadangan siap diterjunkan melawan covid19. Pernyataan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto soal masih banyaknya tenaga kesehatan cadangan yang jumlahnya mencapai 3.500 dokter hingga perawat untuk menangani pandemik Covid-19 di tanah air menuai kontroversi.
Ucapan pembantu Presiden Joko Widodo itu tidak menunjukkan empati kepada para dokter dan nakes yang telah gugur. Bagaimana tidak, perjuangan seorang dokter yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 seolah dijadikan "stok". Komunikasi publik sejumlah menteri di kabinet Jokowi sangat buruk dan kurang berempati dengan korban terutama para dokter. Pernyataan itu bisa diinterpretasi seolah olah dokter itu barang yang ada di gudang dan bidak dalam permainan catur yang dikorban dalam sebuah pertempuran. 

 Di Indonesia tenaga kesehatan menghadapi resiko kematian cukup tinggi dibanding koleganya di negara lain dalam musim pandemi Covid-19 dengan beberapa penyebab antara lain masih minimnya APD yang standar, stress dan kelelahan fisik atau Burnout.

Mungkin karena latar belakang sang menkes adalah prajurit TNI , dimana dalam sistem pertahanan dan keamanan negara ada istilah pasukan cadangan yang sehari hari tinggal dibarak-barak dan siap diterjunkan bila ada perang atau kebutuhan mendesak. Berbeda dengan dokter sebagai seorang profesional dibidang kesehatan dan selama ini saat dibutuhkan baik dalam keadaan biasa apalagi pandemi ini. Seperti kita ketahui bahwa menurut WHO ratio dokter dan per 1000 penduduk di Indonesia merupakan urutan terendah kedua di Asia Tenggara yaitu 0.4 per 1.000 penduduk. Dan  Rasio dokter spesialis di Indonesia juga rendah, hanya 0,13 persen per 1.000 penduduk. Istilah Cadangan tidaklah tetap dalam kondisi kekurangan dan disparitas dalam pemerataan penyebaran dokter.
Dokter yang mempunyai DPJP covid19

Berdasarkan Keputusan KKI nomor  NOMOR 18/KKI/ KEP/III/ 2O2O TENTANG KEWENANGAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT COVID 19 DI INDONESIA. Tersirat dalam isi SK ini bahwa dokter yang secara langsung mempunyai kewenangan klinik dalam menangani pasien yang terinfeksi covid19 adalah dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-subspesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dokter spesialis anak-subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, serta dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi intensif.  

Penanggulangan bencana wabah penyakit Covid-19 ) pada masa darurat bencana di Indonesia diperlukan ketersediaan tenaga medis sesuai kewenangan dan kompetensinya dan  saat ini keberadaan dan ketersediaan  dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-subspesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dokter spesialis anak-subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, serta dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi intensif, masih sangat terbatas jumlah dan hanya ada di pusat pendidikan dan rumah sakit besar dan tidak terdistribusi merata RS di Indonesia. Dan tidak semua RS mempunyai dokter Spesialis Paru,  Maka  perlu didukung oleh dokter dan dokter spesialis lainnya untuk dapat melakukan penanganan pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dengan pneumonia di fasilitas pelayanan kesehatan baik FKTP dan FKTL. 

Karena keterbatasan  dan ketidakmerataan dokter tersebut di Indonesia maka dengan SK tersebut diatas memberi kewenangan klinik bagi dokter diluar dimaksud dalam SK KKI tersebut.  Yang isinya memberi kewenangan tambahan kepada dokte umum dan dokter spesialias lainya.
Memberi kewenangan kepada dokter dan/ atau dokter spesialis untuk menjadi Dokter Penanggung Jawab Penanganan Pasien Covid-I9 di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter, dengan kompetensi tambahan penatalaksanaan Covidc19 berdasarkan modul tambahan yang diberikan oleh Kolegium masing-masing.

Kasus berat yang memerlukan pelayanan lanjut di Intensive Care Unit (ICU) dilakukan alih rawat kepada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-sub spesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dokter spesialis anak subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi intensif1. .
Modul tambahan terkait Protokol Penanggulangan Covid- 19) yang diterbitkan oleh Kolegium terkait dan/atau Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada kementerian yang didistribusikan melalui  berbagai media agar dibaca dan dipelajari2. .

Memberi kewenangan kepada dokter untuk melaksanakan skrining dan pengawasan terhadap pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam pengawasan (PDP) yang melakukan isolasi mandiri dan penanganan pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan pneumonia ringan di fasilitas pelayanan kesehatan3. .

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa kondisi status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit  Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana4. .
Update  kasus covid 19 di Indonesia

Update sebaran kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia per Selasa (15/9/2020). Berdasarkan laporan data pada akun Twitter @BNPB_Indonesia, Selasa (15/9/2020) sore, tercatat ada 3.507 kasus baru. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 225.030 orang. Untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 2.660 orang. Sedangkan 8.965 pasien positif virus corona dilaporkan meninggal dunia. Belum ada tanda tanda kearah penurunan kurve dan terkendalinya. 

Penambahan tertinggi masih di DKI dan diikuti Jawa Timur.  Per hari ini, DKI Jakarta mencatat kasus baru terbanyak dengan jumlah penambahan 1.076, sehingga total ada 56.175 kasus.
Gas dan rem program penanggulan covid19

Ketua Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto menjelaskan maksud penanganan pandemi dengan strategi gas dan rem yang dikemukakan Presiden Joko Widodo. Pada strategi rem, pemerintah berupaya menekan penyebaran pandemi dan mencari vaksin untuk virus baru tersebut.  Sementara pada strategi gas, ia menambahkan, pemerintah mendorong perekonomian melalui dukungan dan stimulus yang digelontorkan kepada masyarakat hingga industri. Yang didorong adalah terkait jaring pengaman sosial, jaring pengaman sektor riil dan sumber pendanaan yang pemerintah lakukan melalui penjaminan dan seatbeltnya adalah jaring pengaman sektor keuangan," jelas Airlangga.Ia mengatakan, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan.
Penyataan ini agak berbeda dengan yang diutarakan presiden joko widodo akhir2 ini yang mana menurut pakar epidemologi bahwa presiden siuman dan menyadari bahwa penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Wabah covid19 ini lebih diutamakan adalah masalah wabah itu sendiri. 

Upaya Rem bukan hanya vaccin tapi juga mengevaluasi secara mendasar apakah PP 21 tahun 2020 yang menetapkan PSBB sebagai cara penanggulan KKM  sesuai Keppres no 11 tahun 2020. Perlu penerapan UU no 4 tahun 1984 dan UU no 6 tahun 2018 secara utuh sehingga bisa menerapkan hukum sanksi seperti yang diatur dalam UU tersebut.

Demikian tulisan ini sebagai respon kondisi sekarang sebagai pencerahan dan bahan diskusi kita.
Banjarbaru, Pagi 16 September 2020

Penulis
Dokter Ahli Utama/Pembina Utama Madya
RSDI dan KLINIK UTAMA HALIM MEDIKA
Anggota Kongres Advokat Indonesia dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
Ketua Bidang Advokasi Medikolegal PAPDI Cabang Kalsel.
NPA IDI : 133677


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here