Keruwetan Demokrasi Mengatasi Kemiskinan Ekstrim Dampak Pandemi Covid-19 - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, September 25, 2020

Keruwetan Demokrasi Mengatasi Kemiskinan Ekstrim Dampak Pandemi Covid-19


Mahfud Abdullah (Dir. Indonesia Change)

Mengutip republika.co.id Organisasi badan amal Oxfam menyatakan pandemi corona dapat mendorong sekitar setengah miliar orang di dunia ke dalam kemiskinan. Badan tersebut telah menghitung dampak krisis terhadap kemiskinan global karena berkurangnya pendapatan atau konsumsi rumah tangga.

"Krisis ekonomi akan lebih dalam dari krisis keuangan global 2008. Perkiraan menunjukkan bahwa kemiskinan global dapat meningkat untuk pertama kalinya sejak 1990," ujar Oxfam dalam sebuah pernyataan.

Dalam laporannya, Oxfam memperkirakan berbagai macam skenario, dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan dari Bank Dunia. Mulai dari kemiskinan ekstrem yang didefinisikan sebagai hidup dengan 1,90 dolar AS sehari atau kurang, hingga garis kemiskinan yang lebih tinggi dengan penghasilan kurang dari 5,50 dolar AS sehari.

Di bawah skenario paling serius, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem akan meningkat 434 juta orang menjadi 922 juta di seluruh dunia. Skenario yang sama diperkirakan bahwa jumlah orang yang hidup di bawah ambang batas 5,50 dolar AS per hari naik dari 548 juta orang menjadi hampir empat miliar.

Menurut penulis angka kemiskinan mengalami tren penambahan Kemiskinan yang mendera sebagian rakyat negeri ini bukan karena negeri ini miskin. Sebaliknya negeri ini kaya raya. Sebab kemiskinan di negeri ini adalah kekayaan itu tidak terdistribusi secara merata dan adil pada seluruh rakyat.  Itu terjadi karena sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi dan diterapkan di negeri ini tidak bisa mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil.

Karena itu pangkal penyebab kemiskinan tidak lain adalah sistem ekonomi kapitalisme-liberal yang diterapkan di negeri ini.  Dalam sistem ekonomi ini berlaku prinsip 'survival of the fittest', siapa yang kuat dialah yang menang. Akibat dari sistem kapitalisme itu, kekayaan terkonsentrasi pada sebagian kecil orang. 

Keadaan ini diperparah diantaranya oleh maraknya korupsi dari hulu hingga ke hilir. Juga diperparah oleh alokasi anggaran yang tidak berpihak pada rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di negeri ini adalah kemiskinan struktural, diakibatkan oleh sistem dan bersifat sistemik. Masalah kemiskinan tidak mungkin diatasi selama sistem yang menjadi penyebab utamanya yaitu sistem kapitalisme berikut sistem politik demokrasinya terus eksis.

Solusi problem kemiskinan haruslah solusi sistemik dan ideologis, yaitu dengan jalan mencampakkan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Hal itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan juga merubah sistem kapitalisme yang eksis. Solusi sistemik dan ideologis itu adalah dengan jalan menerapkan syariah Islam secara utuh termasuk sistem ekonomi Islam.

Hanya sistem Islamlah yang bisa mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil. Yaitu melalui penerapan hukum-hukum Sistem Ekonomi Islam termasuk tentang kepemilikan, tasharruf kepemilikan dan pendistribusian harta diantara masyarakat.

Secara lebih khusus, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, Sistem Islam menempuh dua strategi: ekonomi dan non ekonomi. Strategi non ekonomi adalah dengan strategi zakat, infak dan shadaqah.  Meski potensi ziswak di negeri ini sangat besar, akan tetapi belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, karenanya harus diiringi oleh strategi ekonomis yaitu melalui pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan asasi masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan pokok ditempuh dengan strategi. Pertama, Islam memerintahkan setiap laki-laki agar bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Dalam hal ini negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk rakyat, baik dengan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Secara langsung negara bisa membuka lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan. Sedangkan secara tak langsung, negara harus menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Diantaranya dengan sistem administrasi dan birokrasi yang mudah, sederhana, cepat, dan tanpa pungutan.  Negara juga akan menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi yang menghambat, seperti penimbunan, kanzul mal (QS at-Tawbah [9]: 34), riba, dsb. Negara pun bisa memberikan bantuan teknis, informasi, dan modal kepada rakyat yang mampu berusaha/bekerja. Negara menghilangkan sektor non riil, sehingga harta berputar di sektor riil sehingga berefek langsung pada perekonomian riil.

Kedua, jika individu itu tetap tidak mampu, maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya. Ketiga, jika kerabat tidak ada atau tidak mampu, maka beban itu beralih ke baitul mal yakni kepada negara. Nabi saw. bersabda:

« اَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا، فَإِلَيَّ، وَعَلَيَّ »

"Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajibanku." (HR. Ibnu Hibban)

Sedangkan pemenuhan kebutuhan asasi masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan, maka negara memenuhinya secara langsung dengan menyediakannya kepada rakyat secara gratis atau minim biaya. Untuk membiayai semua itu, selain berasal dari harta milik negara juga dari hasil pengelolaan harta milik umum seperti migas, tambang, laut, danau, sungai, hutan dan sebagainya.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here