Khilafah Phobia & Kurang Piknik Literasi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, September 16, 2020

Khilafah Phobia & Kurang Piknik Literasi


(Tanggapan tulisan berjudul Imajinasi Negara Khilafah Prof Dr Biyanto M.Ag.)

Slamet Sugianto - Masyarakat Awam

Membaca tulisan Prof Biyanto berjudul Imajinasi Negara Khilafah dalam kolom opini Jawa Pos nampak kelihatan imajinatif. Bertumpu pada argumen perspektif sejarah yang dibangun oleh Prof Azyumardi Azra maupun Prof Peter Ceref sebagai bantalan membangun argumentasi bahwa Khilafah sebuah imajinasi adalah wujud kurang piknik secara literasi. Setidaknya mendalami lebih jauh korespondensi antara Peter Cerey dengan Prof Ismail Haqqi Kadi sejarahwan Turki yang lebih berkompeten menakar fakta JKDN (baca Jejak Khilafah di Nusantara). 

Jadi teringat talkshow sebuah program cangkrukan bersama seorang teman lulusan Leiden Of University yang membantu informasi bagaimana peta profilling pakar sejarah yang konsen di Indonesia atau lebih luas lagi di nusantara.

Dalam sebuah wawancara lengkap Anadolu Agency dengan Ismail Hakki Kadi yang dilakukan pada 27 Agustus 2020 di Istambul cukup bisa menguak. Ismail Hakki Kadi seorang Associate Professor bidang sejarah di Universitas Istanbul Medeniyet itu sejak April 2009 mulai meneliti mengenai hubungan Ustmani dengan Asia Tenggara. Dan diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan antara kekhilafahan Islam Turki Ustmani dengan kesultanan kesultanan Islam di nusantara baik formal maupun informal. Hubungan formal adalah relasi berbasis politik dan militer, yakni hubungan pada abad ke - 16 melalui surat menyurat dan bermacam macam hubungan militer. 

Terkait dengan pertanyaan via email Peter Cerey kepada Ismail Hakki Kadi adalah dalam kontek mempertanyakan hubungan kesultanan Islam di Jawa (Demak dan Mataram) dengan kekhilafahan Turki Ustmani. Dan jawaban Ismail Hakki Kadi cukup bijak bahwa belum ditemukannya dokumen bukan berarti hubungan itu sama sekali tidak ada. Hanya karena tidak menemukan dokumennya di arsip Ustmani dikatakan hubungannya tidak ada.

Sikap kehati hatiannya terhadap klaim ada dan tidak adanya juga ketika Ismail Hakki Kadi menakar klaim hubungan itu dalam sosok Ibrahim dalam buku yang ditulis Ricklefs berjudul Mystical Sentences in Java. Seorang sosok yang digambarkan sebagai utusan Ustmani yang melakukan peran mediasi antara Kesultanan Yogjakarta dengan Belanda pada 1750-an. Bahkan Ismail menjelaskan bahwa dokumen-dokumen dengan relasi di Jawa sebatas pada periode abad ke 19 dan ke 20 dimana pada periode itu Ustmani membuka konsulat di Jakarta tahun 1883, yang menunjukkan ada banyak hubungan diplomatik antara Jawa dan Ustmani.

Di sinilah terlihat jelas bagaimana peta konstelasi profilling pakar sejarah yang kompeten untuk menakar Jejak Khilafah di Nusantara yang memunculkan kontroversi. Sekali lagi bahkan kontroversi seputar keterkaitan tersebut secara khusus diapresiasi oleh Ismail agar terdorong para pakar sejarah akhirnya bisa ditemukan dokumen dokumen baru yang bisa menguak berbagai pertanyaan yang meragukan hubungan di antara Kekhilafahan Islam dengan Kesultanan Islam di Nusantara dengan mencoba mengurai dan meneliti artefak artefak yang ada untuk menguak semantik keterkaitannya. 

Sebagai pakar sejarah, dalam konteks pembahasan menakar Jejak Khilafah di Nusantara nampaknya perlu diragukan kompetensinya. Selain karena memang si Peter selama ini hanya konsen pada masalah Babad Pangeran Diponegoro dengan pendekatan teori Weberian.

Membangun narasi khilafah dengan referensi literasi yang minim & miskin perspektif terhadap fakta sejarah apalagi mengandalkan Peter Cerey sebagai sosok yang diandalkan sebagai legitimasi membangun narasi khilafah penuh dengan nuansa political interest dalam bingkai war on radikalism bisa dipastikan akan menuai hasil gagal paham. Perlu kejujuran dan keluasan literasi untuk menakarnya sebagai sebuah kajian intelektual. Tanpa prejudice dan tanpa politicalize.

Bahasan khilafah sudah tuntas dipahami bersama. Pertama, khilafah adalah ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam kitab fiqih karya H. Sulaiman Rosyid. Bahkan disebut sebagai fardhu kifayah. Sebagai bahasan fiqih juga sudah clear menyangkut kewajibannya yang disepakati oleh para fuqaha. Kedua, dalam konteks legal aspect, tidak ada satupun produk undang undang atau aturan yang menyebut bahwa khilafah sebagai ajaran Islam yang terlarang. Bahkan oleh Kemenag dalam buku buku mata ajaran ditempatkan bergeser dari domain bahasan fiqih menjadi domain tarikh.

Sayangnya khilafah sebagai sistem ketata negaraan tidak ditempatkan secara obyektif layaknya demokrasi yang banyak dikaji dan diimplementasi. Bahkan sudah jatuh seolah olah diperlakukan bak berhala layaknya dewa tanpa cacat cela. Diperbincangkan dan diperguncingkan serta dicarikan pembenaran kesesuaiannya dengan ajaran ajaran Islam. Nampaknya perlu suasana lebih menghidupkan lagi suasana intelektual yang kondusif untuk membuka pintu ruang ruang diskusi khilafah sebagai konsep tawaran alternatif agar tidak terjebak pada kedunguan sistemik yang berakar dari khilafah phobia derifat islamophobia. []


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here