Menghadang Khilafah Melalui Law Approach? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, September 4, 2020

Menghadang Khilafah Melalui Law Approach?


Boedihardjo, S.H.I (Ketua LBH Pelita Umat Korwil Jatim)

Khilafah adalah ajaran Islam. Bukan ideologi. Hampir tidak ada seorang pun ulama yang mukhlish—sejak generasi awal Islam hingga generasi muta'akhirin—yang mengingkari kewajiban untuk menegakkan khilafah ini.

Namun negara - negara Barat mendorong dunia muslim untuk menghentikan organisasi yang mendakwahkan Islam kaffah terus berlanjut. Cara lain yang digunakan Barat adalah dengan melakukan pendekatan hukum atau Law Approach. Mereka membuat UU yang bisa menjegal usaha untuk menegakkan Khilafah tersebut. Sebutlah misalnya UU anti-smith, UU keamanan nasional, UU anti diskriminasi dan sejenisnya. Terbukti, beberapa usaha penegakan Khilafah terhalang karena dibenturkan dengan UU tersebut. Dinyatakan, misalnya, bahwa disebut Khilafah adalah ide yang menjurus pada paham dan perilaku anti semit, mengganggu keamanan nasional.

Jika kemudian cara-cara sebelumnya tidak mampu untuk menjegal ide Khilafah, maka negara akan beralih dengan cara melakukan tindakan represif terhadap para aktivis pejuang Khilafah. Inilah yang dialami oleh beberapa aktivis di sejumlah Negara, termasuk di sejumlah negeri Muslim seperti Malaysia, Pakistan, Bangladesh, termasuk di Indonesia. Pemerintah di negeri ini tampak mulai represif untuk mencegah berkembangnya ide khilafah di Indonesia. Buktinya, Pemerintah mencabut BHP Ormas HTI beberapa tahun lalu. Padahal ormas itu sekadar untuk menyampaikan pendapat atau gagasan yang dilindungi oleh UU.

Semoga, dengan mengetahui dan menyadari upaya-upaya yang dilakukan oleh Barat untuk membendung tegaknya Khilafah, kita bisa terhindar dari upaya yang dilakukan oleh Barat tersebut, termasuk tidak mau di adu domba dengan sesama Muslim.

Selain itu, kalau Barat saja percaya bahwa Khilafah akan kembali tegak pada tahun 2020-an sebagaimana prediksi dokumen bertajuk Mapping The Global Future oleh NIC, yang dengan itu mereka berupaya sekuat tenaga untuk menghalangi tegaknya Khilafah, maka seharusnya umat Islam lebih bersemangat lagi dalam memperjuangkan Khilafah. Pasalnya, tegaknya Khilafah bagi umat Islam bukan karena faktor ramalan atau prediksi, namun karena merupakan sebuah keniscayaan, yang berasal dari bisyarah (kabar gembira) yang disampaikan oleh Rasulullah saw.

Yang perlu dicatat, bahwa kewajiban adanya khilafah telah disepakati oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Tidak ada khilafiyah (perbedaan pendapat) dalam masalah ini, kecuali dari segelintir ulama yang pendapatnya tidak diakui (Lihat: Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, 6/163-164).

Hal yang sama telah lama dinyatakan oleh Imam al-Qurthubi, "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut (mengangkat khalifah) di kalangan umat dan para imam mazhab; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-'Asham—yang tuli ('asham) terhadap syariah—dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya." (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, 1/264).

Imam an-Nawawi juga menyatakan, "Mereka (para imam mazhab) telah bersepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah." (An-Nawawi, Syarh Muslim, 12/ 205. Lihat juga: Asy-Syarbini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj, XVI/287; Abu Yahya Zakaria al-Anshri, Fath al-Wahâb, II/268; Asy-Syaikh Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bajairimi, Hasyiyah al-Bajayrimi 'alâ al-Khatib, XII/ 393).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here