Menhan Menanam Singkong, Hankam Siapa yang Mengurus? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, September 25, 2020

Menhan Menanam Singkong, Hankam Siapa yang Mengurus?


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Pada tanggal 9 Juli lalu, Presiden Jokowi menunjuk Menhan Prabowo Subianto berpartisipasi dalam program food estate guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kemenhan mendapat bagian menanam singkong. Menhan akan mengawali menanam singkong awal 2021 pada 30 ribu hektar di Kalteng. Targetnya, hingga 2025 Kemenhan bisa mencapai 1,4 juta hektar lahan yang ditanami singkong (www. nasional.okezone.com, 24 September 2020).

Program food estate ini menjadi program lintas kementerian. Kementan sendiri mendapat bagian menanam padi. Jadi bisa dibayangkan bila panen raya nasional, Indonesia akan menjadi lumbung makanan pokok. Bukankah makanan pokok orang Indonesia yang utama adalah beras dan singkong? 

Hari ini ketahanan nasional hanya diukur melalui ketahanan pangan. Buktinya Kemenhan yang kor - kompetensinya di hankam harus terlibat dalam program pangan. Sementara itu definisi penjajahan adalah dominasi politik, militer, budaya dan ekonomi atas suatu bangsa oleh bangsa lain yang lebih kuat. Artinya ketahanan negara itu bertumpu pada aspek politik, militer, budaya dan ekonomi. Lantas, melibatkan Kemenhan dengan menugasi menanam singkong tentunya menjadi suatu disorientasi hankam. 

Apakah karena saat ini Indonesia tidak pernah terlibat perang dengan bangsa lain dan ataukah tidak pernah diserang oleh negara lain, lalu arah ketahanan pangan menjadi fokus masa depan nasional? Bagaimana dengan nasib Papua yang hingga sekarang masih bergolak? Bagaimana pula kedaulatan negara yang lemah hanya sekedar mempertahankan Natuna yang disatroni kapal pertahanan China? Begitu pula, gagalnya rencana Indonesia untuk membeli Sukhoi 35 dari Rusia karena adanya tekanan AS sehingga beralih ke Eurothyphoon fighter. Kapan Indonesia bisa berdaulat terhadap penjagaan keutuhan wilayahnya sendiri?

Di Papua, OPM terus berulah. Di tahun 2018, 31 pekerja Trans Papua ditembak oleh OPM. Di tahun 2019, terjadi kerusuhan sosial pembantaian terhadap warga pendatang. Yang terbaru, dalam sepekan terakhir ini, ada 6 korban akibat ulah OPM (www.cnnindonesia.com, 21 September 2020). TNPB (Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat) milik OPM melancarkan serangan ke kantor bupati Intan Jaya, Papua (www.cnnindonesia.com, 23 September 2020). Ini pastinya menjadi PR besar bagi Kemenhan. 

Memang, kedaulatan Hankam dipengaruhi oleh kekuatan politik negara di pentas internasional. Opini umum yang dibentuk melalui hegemoni politik negara adidaya akan mampu memberi tekanan kepada bangsa lain. Kasus lepasnya Timor Timor tidak hanya persoalan militer, akan tetapi lebih kepada hegemoni politik yang mengarahkan opsi referendum menguat di pentas internasional. 

Oleh karena itu, menjadi urgen sekali Indonesia memiliki kemandirian politik di pentas internasional. Indonesia itu notabenenya sebuah negeri yang mayoritasnya penduduknya muslim. Artinya, Indonesia punya modal dasar yang kuat. Aqidah Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia akan melahirkan ruh jihad melawan penjajahan. Inilah yang ditakutkan oleh bangsa dan negara - negara imperialis.

Kedaulatan politik dan militer akan terwujud dengan menghadirkan Islam untuk dipahami secara ideologis oleh kaum muslimin. Bahwa mempertahankan setiap jengkal tanah negeri Islam adalah hal yang wajib dalam Islam. Maka setiap upaya untuk menghilangkan setiap rongrongan dari negara penjajah adalah sebuah ibadah. Bukankah Rasul Saw menegaskan bahwa mata yang berjaga di wilayah perbatasan negeri tidak akan tersentuh api neraka?! 

Sedangkan dari aspek hankam secara militer, Allah SWT telah mewajibkan bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan teknologi militer dan pertahanan hingga pada taraf yang bisa menggentarkan musuh. Tentunya dalam hal ini, Kemenhan yang harus menggawanginya. 

# 24 September 2020


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here