Menutup Celah Potensi Krisis Pangan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, September 18, 2020

Menutup Celah Potensi Krisis Pangan


Muh. Amin (Direktur Swasembada Center) 

Dikutip dari bisnis.com dikabarkan bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mengidentifikasi 27 negara terancam mengalami krisis pangan karena pandemi Covid-19.

Analisis terbaru FAO dan Program Pangan Dunia atau WFP menunjukkan bahwa pandemi memperparah situasi pangan di negara-negara yang sebelumnya rentan terhadap krisis dan kelaparan. FAO dan WFP menyatakan tak ada yang kebal terhadap krisis pangan.

Di Asia, kelaparan mengancam negara-negara seperti Afghanistan dan Bangladesh, sementara di Amerika Tengah yakni Haiti, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Peru, Ekuador, dan Kolombia.

Adapun di Timur Tengah, risiko krisis pangan juga melanda Irak, Lebanon, Sudan, Yaman dan Suriah. Di Afrika ada pula Burkina Faso, Kamerun, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Mozambik, Sierra Leone, Zimbabwe, Kongo, Republik Afrika Tengah.

Akibat Liberalisasi

Gonjang-ganjing krisis pangan oleh suatu negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis jika ditelusuri akan bermuara pada dua hal. Pertama, pemerintah senantiasa mengambil kebijakan reaktif bukan strategis. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memecahkan problem kenaikan harga sembako sering berfungsi sebagai 'pemadam kebakaran' semata. Bukan pemecahan secara total. Operasi pasar dan penurunan bea masuk impor merupakan hal yang umum digunakan. Namun, tetap saja sesaat. Bagaimana politik pertanian dalam rangka swasembada dan kedaulatan pangan yang ditetapkan pemerintah? Tidak jelas. 

Kedua, adanya liberalisasi sektor pertanian. Pemerintah di negara kapitalistik biasanya memposisikan diri sebagai regulator yang mengelola arus keluar-masuk barang –barang hasil pertanian, tanpa pernah menjamin ketersediaannya ditingkat pasar. Pemerintah 'berlepas tangan' terhadap hal tersebut. Bukan hanya itu saja, akibat liberalisasi pertanian, hanya pihak yang bermodal besar sajalah (baik swasta dalam negeri maupun asing) yang akhirnya menguasai sektor pertanian.

Kondisi yang ada semakin diperparah dengan merajalelanya konversi lahan pertanian subur menjadi daerah industri tanpa memperhatikan tata kelola lahan dan ruang lingkup kawasan. Akhirnya lahan-lahan subur pertanian semakin tahun semakin menyempit dengan kualitas pertanian semakin berkurang dan tercemar oleh limbah industri.

Politik Pertanian dan Politik Ekonomi

Syekh Abdurrahman Al Maliki dalam As Sisayah Al iqtishadi al mustla mengungkapkan, pada dasarnya politik pertanian dijalankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk hal ini biasanya ditempuh dua jalan, Pertama, dengan jalan intensifikasi seperti melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produktivitas tanah. Kedua, dengan ekstensifikasi, seperti menambah luas area yang akan di tanam.

Intensifikasi pertanian dapat dicapai dengan menggunakan obat-obatan, penyebarluasan teknik-teknik modern di kalangan para petani, dan membantu pengadaan benih serta budidayanya. Termasuk melakukan bioteknologi untuk bidang pertanian. Salah satunya adalah bioteknologi transgenik, yakni dengan menghasilkan varietas yang lebih unggul. Indonesia saat ini telah berhasil memproduksi wartel, tomat, dan lainnya dengan teknologi ini. karenanya Negara harus memberikan investasi modal yang cukup. Hitung-hitungannya memang tidak jangka pendek seperti dagang, namun inilah strategi paling pokok dan jitu dalam menegakkan politik ketahanan pangan. Dalam strategi ini, melakukan impor besar bidang pertanian adalah tindakan yang sangat kontra produktif. Intensifikasi pertanian ini semakin serius ketika kita berhadapan dengan konversi lahan pertanian ke penggunaan lain yang kian mengkhawatirkan.

Cara ekstensifikasi pertanian dicapai dengan mendorong agar menghidupkan tanah yang mati dan memagarinya. Dengan memberikan tanah secara cuma-cuma oleh negara bagi mereka yang mampu bertani yang tidak memiliki tanah. Negara harus mengambil secara paksa dari orang-orang yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun berturut-turut. Terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

"Siapa yang memiliki sebidang tanah, meka hendaklah dia menanaminya, atau hendaklah ia berikan kepada saudarnya. Apabila ia mengabaikannya, maka hendaklah tanahya diambil." Problem klasik para buruh petani yang tidak memilik lahan yang luas untuk berproduksi, insya Allah terjawab dengan titah baginda Rasul ini.

Dan untuk lebih strategis, kebijakan politik pertanian ini harus disenergiskan dengan strategi politik industri. Syekh Al Maliki menyebutkan, politik industri ditegakkan untuk menjadikan suatu negara sebagai negara industri. Sedang untuk menjadi negara industri ditempuh satu jalan saja, yakni dengan menciptakan industri alat-alat (industri penghasil mesin) terlebih dahulu. Termasuk peralatan mesin mekanisasi pertanian. Selama berbagai peralatan pertanian kita masih tergantung pada Barat, selamanya pula Barat terus memiliki kesempatan untuk mendikte dan menghegemoni kita.

Realitas menunjukkan harga dapat saja merangkak. Dalam situasi demikian, tidaklah mengherankan rakyat kecil banyak yang menjerit. Karenanya, politik pertanian ini dalam kenyataannya harus dipadukan dengan politik ekonomi. Dalam politik ekonomi Islam, kebutuhan pokok setiap individu dijamin kebutuhannya, sementara untuk kebutuhan sekunder dan tersier pemerintah menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan siapapun memenuhinya sesuai dengan kesanggupan. Artinya, kebutuhan akan pangan (sembilan bahan pokok), sandang dan papan setiap individu-individu masyarakat dijamin mendapatkannya. Ketika mereka secara individual tidak dapat memenuhinya, keluarganya pun tidak dapat menolong, maka pada saat demikian pemerintah harus langsung turun tangan. Tidak boleh ada seorang penduduk pun yang kelaparan dan tinggal di emper jalanan. Bila hal itu terjadi maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah.

Rasulullah SAW sebagai kepala negara telah mengalihkan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pokok rakyat ke pundaknya jika orang-orang yang wajib memenuhinya itu tidak mampu. Beliau bersabda: "Oleh karena itu, jika seorang mukmin meninggal serta meninggalkan warisan, silakan orang-orang yang berhak memperoleh warisan itu mengambilnya. Namun, jika ia meninggal sembari meninggalkan hutang atau keluarganya yang terlantar maka hendaklah mereka datang kepadaku (sebagai kepala negara) sebab aku adalah penanggungjawabnya."  (HR. As-Habus Sittah).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here