Agar Wahana 'Investasi' Dan Intervensi Kapitalis - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Tuesday, October 20, 2020

Agar Wahana 'Investasi' Dan Intervensi Kapitalis


Hadi Sasongko (Direktur PoroS)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar secara serenpak pada tanggal 9 Desember 2020 di masa pandemi COVID-19. Ada 270 daerah yang memilih kepala daerahnya. Tahapan Pilkada dimulai dari akhir Agustus hingga Desember 2020.

Masyarakat berharap tidak ada praktik politik uang dalam pemilihan kepada daerah maupun presiden karena merupakan peluang bagi intervensi para kapitalis terhadap calon pemimpin yang terpilih. Atau minimal sebagai wahana 'investasi' seseorang. Namun intervensi para kapitalis di alam demokrasi merupakan keniscayaan. Sebab, yang mempunyai modal banyak untuk memodali pencalonan seseorang tentu tidak lain adalah para pemilik modal. 

Secara logika, calon para pemimpin yang notabene banyak dari kalangan pegawai negeri dan mantan pejabat militer kecil kemungkinan mempunyai 'cukup modal' untuk membiayai mesin politiknya. Kalau pun mereka punya, patut untuk 'dikritisi' lebih lanjut, darimana mereka punya? Sebab jika ditotal pendapatan resmi mereka dan setelah dikurangi pengeluaran mereka, pasti hanya cukup untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Tidak lebih dari itu. Jika demikian, yang berpotensi besar mempunyai dana hanyalah para pemilik modal atau para kapitalis.

Dan para kapitalis ini bisa berasal dari dalam negeri atau bahkan dari luar negeri. Jika para kapitalisnya berasal dari dalam negeri maka kepentingan-kepentingan jangka pendek dan nilai bisnis lah yang menjadi target utama 'penanaman investasi' mereka. Namun jika para kapitalis dari luar negeri maka selain target kepentingan bisnis juga menjadi salah satu pintu masuk bagi intervensi seluruh kebijakan pemerintahan. Yang pada akhirnya pemerintah yang ada tunduk dan patuh pada asing.Selain itu, orientasi seseorang untuk menduduki sebuah jabatan bukan lagi untuk 'melayani masyarakat; namun lebih pada ’investasi bisnis' murni. Mereka telah berhitung dengan cermat, berapa modal yang mungkin habis, kapan semuanya balik modal, bagaimana cara agar supaya balik modal dan yang terpenting adalah berapa besar keuntungan yang diperoleh.

Oleh karena itu, kita menjadi mengerti kenapa pemimpin kita acapkali abai terhadap kepentingan masyarakat? Kita bisa melihat betapa banyak kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat, seperti UU Omnibuslaw, Penanaman Modal, kenaikan BBM, kenaikan listrik, impor beras, tingginya harga beras, dan masih banyak lagi. Kebijakan yang ada dianggap sebagian masyarakat condong dan memihak para pemilik modal dan asing.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here