Anatomi Krisis Nuklir Korut - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, October 15, 2020

Anatomi Krisis Nuklir Korut


Umar Syarifudin (pengamat politik internasional)

Korea Utara untuk pertama kalinya memamerkan rudal balistik antarbenua pada parade militer untuk menandai ulang tahun ke-75 berdirinya Partai Buruh yang berkuasa pada Sabtu lalu. Para analis mengatakan rudal itu, yang ditunjukkan pada kendaraan pengangkut dengan 11 as, akan menjadi salah satu rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesar di dunia jika bisa dioperasikan. Juga ditampilkan adalah Hwasong-15, yang merupakan rudal jarak jauh yang pernah diuji oleh Korea Utara, dan yang merupakan rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam (SLBM). (Tempo.co, 12/10/2020)

Korut tidak bergeming meski AS menggelontorkan serangkaian sanksi ekonomi kepada Korut karena aktivitas program pengembangan senjata nuklirnya. Meskipun Presiden AS, Donald Trump, dan Kim Jong-un sudah dua kali bertemu untuk berunding di Singapura dan Vietnam akan tetapi, negosiasi terakhir di Vietnam pada Februari 2019 nihil, tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Dan setelah itu Korut kembali meningkatkan ketegangan melalui serangkaian uji coba rudal. Walhasil, Korea Utara masih tetap dijatuhi serangkaian sanksi oleh PBB terkait program nuklir dan misil.

Permasalahan krisis nuklir Korut dengan AS adalah program nuklir Korut dimulai sejak tahun 1986 ketika AS menuntut informasi detil dari Korut, yang menolak untuk memberikannya kepada AS dan justru mengirim info sebesar 19 ribu halaman tentang program nuklirnya ke Cina. Perjanjian antara AS dan Korut terjadi pada tahun 1994 setelah AS mengancam akan membidik instalasi reaktor nuklir Korut. Perjanjian tersebut memerintahkan penghentian program nuklir Korut, menutup Reaktor Yongbyon yang telah beroperasi sejak 1987. Sebagai gantinya, AS akan mengirim 2 jenis reaktor ‘light-water’. Namun, AS tidak memenuhi janjinya sehingga Korut pun memulai program nuklirnya kembali, menyalakan Reaktor Yongbyon, dan mengusir 2 pengamat internasional pada tahun 2002. Ini terjadi setelah AS menuduh Korut melakukan program nuklir rahasia dan Korut membalas balik dengan menuduh AS tidak menepati janjinya.

Pada bulan Oktober 2006, Korut mengumumkan tes nuklirnya yang pertama. Pada bulan Februari 2007, 6 negara (Korsel, Korut, AS, Rusia, Cina dan Jepang) berkumpul dan bersepakat untuk menghentikan operasi Reaktor Yongbyon, dengan insentif pengiriman pasokan bahan bakar dan bantuan dari AS sebesar 25 juta dolar. Setelah bantuan tunai mencapai Korut, Korut akan membolehkan inspeksi dari pengamat internasional serta menutup reaktor Yongbyon. Pada bulan juli 2008, Korut mengirim laporan tentang program nuklir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Proses negosiasi terhenti pada tahun 2008 karena perbedaan persepsi dalam memonitor kepatuhan Korut dalam menghentikan program nuklirnya.

Pada awal tahun 2009, Korut mengumumkan untuk menarik diri dari negosiasi 6 negara dan memulai kembali aktivitas Reaktor Yongbyon setelah kembali mengusir dua pengamat internasional dan mengancam untuk memulai tes nuklir. Pada bulan April tahun ini, Korut melakukan tes peluncuran roket jarak jauh yang bisa membawa satelit. Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi mengutuk uji coba roket dan menyerukan untuk memberikan sanksi yang sempat dibekukan setelah Resolusi no. 1718 pada tahun 2006, yang dikeluarkan setelah tes nuklir Korut yang pertama. Lalu pada tanggal 14 April 2009, Korut menarik diri dari perundingan 6 negara sebagai protes terhadap diberlakukannya sanksi terhadap dirinya sehari sebelumnya.

Dari fakta tersebut, tampak bahwa AS berlaku curang terhadap Korut dengan tidak memenuhi janjinya. Namun, Korut juga sudah menyadari kemungkinan tersebut. Ketika ia melihat AS berusaha mengelak, Korut pun memulai aktivitas nuklirnya. Tampaknya AS tidak berlaku tegas, mungkin karena tidak mau hubungannya dengan Cina terganggu, karena AS memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dengan Cina ketimbang reaktor nuklir Korut.

Di samping itu, perbuatan, pernyataan dan tanggapan AS terhadap peristiwa di Asia Timur Laut menunjukkan tujuan AS yang jelas. Salah satunya adalah memperkuat keberadaannya di sana sehingga membuat negara-negara di wilayah tersebut semakin bergantung kepadanya. Hal ini untuk memastikan posisi Amerika untuk memaksakan kehendaknya dan mengeksploitasinya karena AS memiliki jumlah tentara yang besar pada 2020 ini di Pasifik sekitar 375 ribu personil.

Artinya, AS berusaha mengendalikan krisis untuk menguatkan posisi di wilayah ini dan menunjukkan kepemimpinannya, terutama untuk menakut-nakuti Cina bahwa AS tidak segan untuk mengobarkan perang di tetangga dekat dan sekutu Cina seperti Korut kapan saja. Di lain pihak, AS ingin menggunakan kesempatan untuk menggertak Cina supaya mendapatkan kompromi di bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan; juga masalah politik regional sehingga bisa menunda penyatuan Taiwan ke Cina. Dengan itu, Cina bisa dikendalikan dan dibatasi ruang geraknya pada perbatasannya saja dengan menggunakan alasan program nuklir dan rudal Korut. Ini tidak aneh dan bisa diprediksi dari sikap AS menempatkan senjati anta rudal di Polandia dan radar deteksi rudal di Republik Czech untuk menghadapi Rusia dengan menggunakan Iran dan Korut sebagai alasan.

Mengenai sikap Cina, Cina menyerukan Korut untuk menahan diri dan memberikan kesempatan untuk negosiasi diplomatis. Cina melakukan negosiasi dengan bersikap tenang dan menggunakan metode yang tepat dalam menghadapi Korut. Cina juga menyerukan untuk menghapus semua bentuk kepemilikan senjata pemusnah massal di wilayah ini.

Hal ini menunjukkan bahwa Cina tidak siap menghadapi kemungkinan diserangnya Korut. Sebagaimana AS yang mengeksploitasi isu nuklir, Cina juga berusaha menggunakan isu ini untuk kepentingannya, yaitu dalam menghadapi masalah Taiwan, agar bisa disatukan kembali ke Cina. Tujuan Cina adalah memberikan tekanan kepada AS agar melepaskan dukungannya kepada Taiwan sehingga tidak menolak usaha Cina dalam mengambil alih Taiwan. Artinya, AS dan Cina sama-sama menggunakan isu Korut untuk Taiwan, tetapi dalam arah yang berlawanan.

Adapun bagi Korsel, negara ini tidak ingin memburuknya situasi akan mengarah ke tercetusnya perang yang bisa mengakibatkan dirinya menjadi korban. Korsel akan tetap bernegosiasi dalam kelompok 6 negara dan masyarakat internasional untuk mendapatkan solusi dari Krisis Korut termasuk memprioritaskan menjadi sekutu AS untuk mewujudkan kepentingannya.

Walhasil, apakah ketegangan ini akan mengarah pada tercetusnya perang? Ataukah AS akan menyerang instalasi nuklir Korut adalah kemungkinan yang sangat kecil, minimal dalam masa dekat?

AS tidak menggunakan aksi militer ketika Korut tidak memiliki nuklir ataupun misil balistik. AS juga sudah mengetahui rencana Korut untuk menguasai teknologi nuklir ini. Jadi, bagaimana mungkin AS akan menyerang Korut ketika ia sudah memiliki senjata nuklir dan memiliki hubungan yang erat dengan Cina?

Namun demikian, AS akan menggunakan insentif dan cara lain untuk membujuk Korut agar mau terlibat kembali dalam meja perundingan dengan melibatkan Korsel, dan mencari celah untuk membuka komunikasi dengan beberapa elemen Korut. Dengan demikian, AS akan berusaha untuk memulai mengubah kepemimpinan Korut agar melahirkan pemimpin yang lebih moderat, yaitu yang memahami kepentingan AS dan mau menerima insentif yang AS tawarkan.

Ke depan AS mempertahankan kondisi perang dengan Korea Utara untuk memberikan jalan bagi AS sebuah pembenaran bagi kehadiran militernya yang signifikan di Korea Selatan selama waktu yang diinginkan. Hal ini juga membantu membenarkan pangkalan militer Amerika yang penting di Jepang. 

Proyek militerisasi Amerika di Pasifik Barat memiliki dua tujuan: pertama, untuk mengamankan Samudera Pasifik, yang Amerika anggap sebagai perairan pribadinya; dan kedua, untuk mendekati batas-batas Cina dan Rusia agar dapat melawan ekspansi keduanya ke arah timur. Dengan demikian, di era Trump saat ini AS tidak memiliki niat menyelesaikan masalah Korea;  Amerika mungkin bisa memberi pelonggaran sanksi ekonomi kepada Korut asalkan Kim bersikap lebih moderat. Tentu hal ini dapat menguntungkan Amerika dengan target untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Korea Utara terhadap Cina.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here