Antara Era Demokrasi Dengan Era Khilafah - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, October 12, 2020

Antara Era Demokrasi Dengan Era Khilafah


Hadi Sasongko (Direktur Political Grassroots)

Terbitnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja hari ini menguatkan persepsi sebagian masyarakat bahwa penguasa saat ini tampak tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Kebijakan ini disahkan di tengah resesi dan pandemi, saat rakyat menderita kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itu bertolak belakang dengan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Ketika masa paceklik dan kekurangan pangan melanda Madinah, Khalifah Umar tidak mau mengecap makanan enak dan hanya makan roti murahan yang diolesi minyak. Beliau berprinsip, jika rakyat bisa makan enak, biarlah dirinya menjadi orang terakhir yang bisa makan enak. Sebaliknya, jika rakyat kelaparan, biarlah dirinya menjadi orang terakhir yang terbebas dari kelaparan.

Ketika menjumpai sebagian rakyatnya kekurangan pangan, Khalifah Umar langsung menyelesaikannya dan mencukupi bahan makanan mereka, bahkan beliau memanggulnya sendiri. Agar rakyat Irak terbebas dari kemiskinan, Khalifah Umar memberikan bantuan cuma-cuma kepada para petani Irak agar bisa mengolah tanah mereka. Kebijakan itu dilanjutkan oleh para Khalifah Umayah dan Abbasiyah.

Perumahan yang termasuk kebutuhan pokok rakyat mestinya dijamin oleh Pemerintah. Namun, jangankan memberikan jaminan, yang terjadi justru penggusuran dilakukan di sana-sini. Hingga kini dengan berbagai dalih hal itu terus saja terjadi. Akibatnya, puluhan ribu orang tiba-tiba terlantar.

Sungguh berbeda dengan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab, lebih dari 13 abad lalu. Di dalam Hayah ash-Shahâbat, Syaikh al-Kandahlawi memaparkan, bahwa Umar pernah akan memperluas Masjid Nabawi. Namun, niatnya terkendala oleh penolakan al-Abbas yang rumahnya bakal kena gusur untuk tujuan itu. Khalifah Umar pun tidak memaksanya. Beberapa waktu kemudian al-Abbas sendiri yang memperluasnya. Begitu pun saat akan dilakukan perluasan masjid di Mesir yang untuk itu harus menggusur rumah seorang non-Muslim. Khalifah Umar juga tidak memaksanya, apalagi menterornya dengan mengirim preman.

Manshur al-Hajib, penguasa Andalusia, juga pernah berencana membangun jembatan di atas sungai yang membelah kota Qordova. Untuk itu, ia harus menggusur rumah seorang tua. Ketika orang tua itu meminta harga 10 dinar (setara 42,5 gram emas) utusan Manshur langsung menyetujuinya tanpa menawarnya. Saat dilaporkan kepada Manshur maka Manshur pun memanggil orang tua itu. Manshur al-Hajib memberikan penghargaan atas kesediaan orang tua itu menyerahkan tanahnya dan Manshur pun memberinya tambahan 90 dinar.

Kesehatan dan pendidikan sebagai kebutuhan dasar rakyat saat ini dirasa amat mahal. Namun oknum elit politisi lebih suka mematuhi nasihat pihak asing dengan menetapkan liberalisasi sektor pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, menjadi mahal; dan bisa jadi tidak terjangkau oleh masyarakat kecil.

Fakta di atas sungguh jauh dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para Khalifah dan penguasa dalam sistem Khilafah dulu yang memberikan pendidikan berkualitas dan beban biaya kepada rakyat. Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan hadiah hingga 100 dinar (setara 425 gram emas) untuk para penuntut ilmu. Khalifah al-Makmun membangun Bait al-Hikmah. Khalifah al-Mustanshir membangun Madrasah al-Mustanshiriyah yang bebas biaya. Hal sama dilakukan oleh Sultan Nuruddin M Zanki dengan membangun Madrasah an-Nuriah. Semuanya disertai dengan sarana yang lengkap dan bebas biaya.

Ideologi yang diterapkan dan diadopsi saat ini adalah ideologi Kapitalisme-sekular. Ideologi ini menjadikan manfaat atau kepentingan sebagai nilai yang diagungkan dan dijadikan tolok ukur. Di tengah ideologi dan sistem politik seperti saat ini, mustahil kita mengharapkan akan muncul negarawan seperti Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Manshur al-Hajib, Harun ar-Rasyid, al-Mustanshir, Abdul Hamid II dan sebagainya itu. Negarawan seperti mereka hanya bisa dibentuk dalam sebuah institusi negara yang berideologi Islam. Pemimpin dalam sistem Islam akan sadar bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di telinga mereka akan senantiasa terngiang sabda Rasul saw. berikut:

فَاْلأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Seorang pemimpin (penguasa) adalah pengurus rakyat; dia bertanggungjawab atas rakyat yang diurusnya. (HR al-Bukhari).

أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ أَبْغَضُهُمْ إِمَامٌ جَائِرٌ

Makhluk yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil dan yang paling dibenci-Nya adalah pemimpin yang zalim. (HR Ahmad).

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah memelihara dan mengurus (kepentingan) rakyat lalu meninggal, sementara ia menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan atasnya surga. (HR Muslim, Ahmad, dan ad-Darimi).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here