Cacat Demokrasi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, October 21, 2020

Cacat Demokrasi


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

Terbitnya UU OBL Ciker dianggap menjadikan demokrasi Indonesia menjadi negara korporatokrasi. Pertanyaannya mengapa dengan demokrasi  rakyat otomatis akan masuk dalam cengkeraman korporatokrasi? Hal ini bisa kita ketahui jika kita mencermati faktor-faktor empiriknya, yaitu nilai-nilai demokrasi dan Pemilu.

Dalam demokrasi dikenal empat prinsip: kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku/berekspresi, kebebasan beragama, serta kebebasan kepemilikan.

Dengan kebebasan berpendapat, secara real rakyat terbebas dari nilai-nilai. Mereka bukan diikat nilai, tetapi justru mencipta nilai. Mereka pun tidak lagi tunduk pada "halal-haram". Selanjutnya, sikap ini mereka implementasikan dalam kebebasan perilaku.

Dalam kebebasan beragama, sebenarnya terkandung juga arti bahwa agama hanyalah urusan individu dan tuhannya. Ini berarti agama tak bisa mengintervensi kehidupan publik.

Pemerintah pun sulit memberantas berbagai pendapat atau perilaku menyimpang kecuali jika publik secara luas merasa resah.

Kita ketahui bahwa dari tiga jenis kebebasan ini maka hasilnya adalah rakyat terbebas dari nilai-nilai. Fakta ini sekaligus menggambarkan tahapan pertama di atas (rakyat terbebas dari kedaulatan kekuasaan dan kedaulatan nilai).

Adapun dengan kebebasan kepemilikan, setiap orang bebas memiliki apapun asalkan mampu. Bumi, air, dan kekayaan yang menjadi hajat hidup orang banyak tidaklah dikuasai oleh negara. Pihak yang mempunyai dana lebih besarlah yang akan menguasainya. Inilah yang membuat rakyat berada dalam tahapan kedua di atas (masuk dalam cengkeraman korporatokrasi).

Dari ketiga jenis kebebasan pertama, demokrasi menampung sekularisme dan liberalisme. Adapun dari kebebasan kepemilikan, demokrasi berpihak pada kapitalisme. Sekularisme dan liberalisme membuat pemerintah dan para penjaga nilai masyarakat tak bisa berbuat leluasa. Kapitalisme membuat para pemilik modal semakin kokoh.

Secara umum, kondisi masyarakat biasanya diwarnai oleh tiga hal: nilai, kekuasaan, dan harta. Yang menjadi pertanyaan adalah, mana di atara ketiga hal tersebut yang memimpin yang lain? Mana yang menjadi konstanta, mana yang sekadar menjadi variabel? Dalam masyarakat komunis, kekuasaan memimpin nilai dan harta. Dalam demokrasi (baca: Kapitalisme), maka nilai dan kekuasaan hanyalah variabel, hartalah yang menjadi konstanta. Wajar jika kemudian Pemerintah sibuk mencari investor ke luar negeri, bahkan meminta para konglomerat hitam pulang dan menyambutnya dengan karpet merah. Alasannya, pertumbuhan ekonomi 1% akan menyerap 400.000 lapangan kerja. Begitulah kata dunia usaha. Memang, ada yang membantahnya dengan mengatakan bahwa dengan besarnya sektor non-real maka pertumbuhan itu hanya menaikkan kondisi beberapa puluh orang saja. Mereka juga memberikan fakta-fakta bahwa rakyat tetap saja susah membeli sembako dan BBM walau pertumbuhan ekonomi dinyatakan naik. Sayangnya, itu bukan pendapat dunia usaha.

Hal lain yang bisa kita amati adalah Pemilu. Bagaimanapun dalam Pemilu faktor yang sangat dominan adalah suara terbanyak. Suara terbanyak terbukti sangat dikendalikan oleh media. Berapa persen rakyat yang tahu latar belakang bupati dan gubernur mereka? Berapa persen rakyat yang bisa menilai kapasitas para calon presiden? Tampak sekali bahwa faktanya modallah yang berkuasa. Dengan memahami bahwa para calon pemimpin eksekutif itu sangat kecil di hadapan para pemegang modal internasional yang kekuasaannya lintas negara, kita bisa memahami pula seberapa jauh para pemimpin itu bisa fokus dan konsisten memikirkan rakyat. Bagaimanapun syarat mereka terpilih adalah "pro pasar", bukan "pro rakyat".

Alhasil, negara demokrasi berarti negara kapitalis.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here