Jangan Ada Rakyat Yang Kelaparan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 30, 2020

Jangan Ada Rakyat Yang Kelaparan


Hadi Sasongko (Direktur PoroS)

Setiap ideologi mempunyai paradigma dan metodenya masing-masing mengenai bagaimana cara negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Namun, Islam mempunyai keunggulan yang tidak terdapat dalam ideologi lainnya, yakni Kapitalisme dan Sosialisme.

Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, jaminan sosial dalam Kapitalisme bukanlah ide asli dalam Kapitalisme, melainkan sekadar ide korektif setelah Kapitalisme yang pro mekanisme pasar menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan di Barat pada abad ke-19 (Al-Maliki, 1963: 157).

Adapun Sosialisme berusaha mewujudkan jaminan sosial melalui ide persamaan dalam kepemilikan. Dalam Sosialisme, kepemilikan individu, khususnya alat produksi, akan dilarang karena dianggap menghalangi keadilan. Dengan larangan itu, individu akan mempunyai kesamaan dalam kepemilikan dan pada gilirannya akan memperoleh jaminan sosial. Ide ini menurut Abdurrahman al-Maliki justru tidak menjamin perwujudan jaminan sosial. Sebab, Sosialisme sebenarnya lebih mengutamakan larangan kepemilikan alat produksi, tanpa mampu memastikan apakah jaminan sosial terwujud atau tidak. Jadi, yang betul-betul dijamin dalam Sosialisme adalah larangan kepemilikan alat produksi, bukan jaminan sosialnya itu sendiri. Ini berbeda dengan Islam yang dengan seperangkat hukum syariahnya betul-betul menjamin kebutuhan-kebutuhan rakyat, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan penyempurna (sekunder), tanpa melarang kepemilikan individu (Al-Maliki, 1963: 157).

Islam membagi kebutuhan dasar (al-hajat al-asasiyah) menjadi dua. Pertama: kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan dan papan. Kedua: kebutuhan dasar masyarakat, yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan (Muqaddimah Ad-Dustur, II/18; Abdurrahman tal-Maliki, as-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 165).

Peran negara dalam pemenuhan kedua kebutuhan dasar tersebut berbeda. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan dan papan), negara pada dasarnya berperan secara tidak langsung, kecuali jika individu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Disebut tidak langsung, karena negara tidak langsung memberikan sandang, pangan dan papan secara gratis kepada rakyat. Dalam hal ini peran negara adalah memastikan penerapan hukum-hukum syariah, khususnya hukum nafkah (ahkam an-nafaqat), atas individu-individu rakyat, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar individunya. Jika hukum ini sudah diterapkan dan individu tetap tidak mampu, barulah negara berperan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 167-177).

Adapun dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat/seluruh rakyat (keamanan, kesehatan dan pendidikan), negara sejak awal memang berperan secara langsung. Artinya, negara wajib menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan dan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis (Abdurrahman al-Maliki, as-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla, hlm. 177).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here