Kekeliruan Paradigma Omnibuslaw Ciker Dan Kekeliruan Standar Kapitalisme - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 9, 2020

Kekeliruan Paradigma Omnibuslaw Ciker Dan Kekeliruan Standar Kapitalisme


Aji Salam (ASSALIM JATIM)

Amarah masyarakat meletus setelah Omnibuslaw UU Cipta Kerja disahkan. Pasalnya beberapa pengaturan dalam UU ini dianggap akan berimbas pada ketidakpastian aturan dan implementasi uji kelayakan lingkungan hidup, serta melemahnya instrumen pencegahan lingkungan hidup dengan dihapusnya izin lingkungan, dan pembatasan partisipasi publik. Pada akhirnya, pengaturan ini akan menghambat investor untuk patuh terhadap standar kepatuhan lingkungan hidup dan sosial yang ditetapkan Lembaga Keuangan Internasional.

Sebelumnya upaya perubahan kebijakan (deregulasi) yang di upayakan pemerintah (eksektif dan legislatif) selalu menghadapi perlawanan protes rakyat. Terutama menjelang pelantikan DPR/MPR dan presiden, yang sampai merenggut nyawa demonstran akibat prilaku brutal alat keamanan negara dalam menyikapi demonstran yang menolak kebijakan pro investasi dari kebijakan politik berbasis sosial, hukum, budaya dan ekonomi.

Jika kita pelajari akar konflik ini berawal dari sistem Kapitalisme yang menetapkan kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja dan penentuan gaji buruh berdasarkan biaya hidup terendah adalah akar permasalahan perburuhan. Islam sebagai satu-satunya ideologi yang diridhai oleh Allah SWT telah memberikan pemecahan secara tuntas terhadap permasalahan tersebut.

Padahal Islam mengharamkan kebebasan kepemilikan (hurriyah milkiyyah). Namun, Islam justru mengajarkan konsep ibahah al-milkiyyah. Dua konsep ini jelas berbeda. Konsep hurriyah milkiyyah ini membebaskan manusia untuk bisa memiliki apapun dengan sebab kepemilikan apapun, tanpa melihat halal-haram. Sebaliknya, konsep ibahah al-milkiyyah jelas tidak, karena justru faktor halal-haramlah yang menentukan status kepemilikan seseorang, apakah boleh atau tidak. Sebab, kepemilikan adalah bagian dari aktivitas manusia dan hukum asalnya mubah. Setiap Muslim bisa saja memiliki, tetapi caranya harus terikat dengan cara yang ditentukan oleh syariah; seperti berburu, menjadi broker, bekerja dan sebab kepemilikan lain yang dibolehkan oleh syariah.

Setelah harta berhasil dimiliki, Islam pun menentapkan cara tertentu yang bisa digunakan untuk mengembangkan harta tersebut, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Karena itu, dalam pandangan Islam, tidak ada kebebasan bagi seseorang untuk memiliki apa saja, dengan cara apapun. Sebaliknya, setiap orang harus terikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam untuknya. Jika apa yang hendak dia miliki diizinkan oleh Islam, dan diperoleh dengan cara yang juga dibenarkan oleh Islam, maka berarti itu menjadi izin baginya. Inilah konsep ibahah al-milkiyyah dalam Islam yang berbeda secara diametral dengan konsep hurriyah milkiyyah dalam Kapitalisme.

Kedua: Islam mengharamkan kebebasan bekerja (hurriyah al-‘amal) dan mensyariatkan konsep ibahah al-‘amal. Sebagaimana konsep kebebasan kepemilikan, konsep kebebasan bekerja (hurriyah al-‘amal) ini juga membebaskan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan apapun, tanpa melihat apakah pekerjaan tersebut halal atau haram. Orang boleh bekerja sebagai pelacur, mucikari, membuat khamer, termasuk menghalalkan segala cara.

Ini berbeda dengan konsep ibahah al-‘amal karena justru faktor halal dan haramlah yang menentukan boleh dan tidaknya pekerjaan tersebut dilakukan oleh seseorang. Bekerja adalah salah satu aktivitas manusia yang hukum asalnya mubah/boleh. Tiap Muslim boleh bekerja, tetapi cara (pekerjaan) yang dia lakukan untuk menghasilkan harta jelas terikat dengan hukum syariah. Dia boleh bekerja sebagai buruh, berdagang, bertani, atau berkebun yang memang dibolehkan oleh syariah. Sebaliknya, dia tidak boleh memproduksi khamr, melakukan jual-beli babi, membudidayakan ganja, atau bekerja di perseroan saham, bank riba, kasino, dan sebagainya. Jelas, semua pekerjaan tersebut diharamkan oleh Islam.

Dengan demikian, dua faktor yang memicu terjadi masalah perburuhan tersebut telah berhasil dipecahkan oleh Islam, dengan mengharamkan konsep kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja. Sebaliknya, Islam memberikan solusi yang tepat dan tuntas, melalui konsep ibahah al-milkiyyah dan ibahah al-‘amal.

Ketiga: solusi Islam dalam penentuan standar gaji buruh. Standar yang digunakan oleh Islam adalah manfaat tenaga (manfa’at al-juhd) yang diberikan oleh buruh, bukan biaya hidup terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan. Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat. Jika terjadi sengketa antara buruh dan majikan dalam menentukan upah, maka pakar (khubara’)-lah yang menentukan upah sepadan (ajr al-mitsl). Pakar ini dipilih oleh kedua belah pihak. Jika keduanya tidak menemukan kata sepakat, maka negaralah yang memilihkan pakar tersebut untuk mereka, dan negaralah yang akan memaksa kedua belah pihak ini untuk mengikuti keputusan pakar tersebut.

Dengan demikian, negara tidak perlu menetapkan UMR (upah minimum regional). Bahkan penetapan seperti ini tidak diperbolehkan, dianalogikan pada larangan menetapkan harga. Sebab, baik harga maupun upah, sama-sama merupakan kompensasi yang diterima oleh seseorang. Bedanya, harga adalah kompensasi barang, sedangkan upah merupakan kompensasi jasa.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here