Ketika Demokrasi Melahirkan Pemimpin yang Abaikan Rakyatnya - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, October 10, 2020

Ketika Demokrasi Melahirkan Pemimpin yang Abaikan Rakyatnya


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah Puncak demo menolak UU Omnibus Law Ciptaker. Mahasiswa dan buruh menuju istana negara di Jakarta. 

Sementara itu Presiden Jokowi justru meninggalkan Jakarta menuju Kalimantan Tengah. Presiden Jokowi ada kunjungan kerja (8/10). Memang kunjungan kerja kepala negara tentunya sudah direncanakan jauh - jauh hari. Jadi tidak keliru bila dinyatakan bahwa kunker Jokowi kali ini tidak ada kaitannya dengan demo buruh yang terjadi.

Akan tetapi, semestinya kepala negara mempunyai skala prioritas dalam menyikapi urusan - urusan negara. Tidak elok rasanya di saat rakyat menuju istana mengadukan persoalannya, justru presiden lebih mementingkan kunker. Bukankah kunker tersebut bisa diwakilkan kepada menterinya?

Andaikan kedua gambar peristiwa tersebut disandingkan tentu menjadi hal yang membuat miris. Gambar - gambar aksi demo mahasiswa dan buruh diwarnai dengan berjibaku. Rasa sedih, haru, marah dan teriris menyaksikan sesama anak bangsa harus berhadapan hingga bentrok. Sedangkan pak presiden dengan tenangnya melihat ternak bebek.

Mengapa kau lari saat rakyat ingin mengadukan nasibnya? Bukankah pemimpin itu memang yang mengurusi semua urusan rakyatnya, termasuk dalam hal undang - undang. 

Akan menjadi sejuk bila pemimpin mempersilahkan rakyatnya untuk berbicara. Rakyat ingin agar pemimpin bisa memperhatikan kepentingan mereka. Saat itulah akan terjadi sharing pendapat antara rakyat dengan pemimpinnya. Bahkan adalah pemimpin yang bijaksana bila ia menerima pandangan rakyatnya yang benar. Di samping ia mengakui akan kesalahannya.

Adalah Khalifah Umar bin Khaththab ra tidak segan - segan menganulir kebijakannya yang telah nampak kesalahannya. Pernah Umar ra di depan rakyatnya menetapkan besaran mahar pernikahan. Pertimbangannya agar mahar tidak memberatkan. Sontak Syifa menyampaikan koreksinya. Atas dasar apa Khalifah menetapkan besaran mahar? Sedangkan di sisi lain, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menetapkan besaran tertentu untuk mahar. Hal ini diketahui oleh semua rakyatnya. Khalifah Umar ra tidak pernah merasa gengsi untuk mengakui kebenaran dari pihak lain. 

Fenomena lebih mengutamakan kunker daripada mengurusi rakyatnya, hanya mengkonfirmasi bahwa sistem demokrasi itu hanya melahirkan pemimpin yang abai atas rakyatnya. Demokrasi yang berasaskan sekulerisme akan menggeser nilai halal haram dalam penyelenggaraan negara. Maka tidak mengherankan sistem demokrasi layaknya mesin yang memproduksi berbagai penderitaan.

Sudah saatnya rakyat negeri ini meng-unninstal sistem demokrasi. Rakyat harus berjuang bersama mewujudkan penerapan sistem yang baik, yakni sistem Islam. 

Sistem Islam yakni penerapan syariat Islam dalam wadah Khilafah adalah satu - satunya harapan umat. Dengan sistem Islam akan mampu diwujudkan kepemimpinan yang baik. Kesejahteraan rakyat adalah cita - cita pengabdiannya. 

# 08 Oktober 2020


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here