Lawan Perbudakan Modern! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 9, 2020

Lawan Perbudakan Modern!


Lukman Noerochim (Stafsus FORKEI)

Omnobuslaw UU Ciptaker mendapatkan kritik tajam dari dunia intelektual. Ada semacam kekhawatiran di kalangan arus bawah, dalam perbaikan nasib rakyat ke depan, jaminan kepastian hukum bagi kaum buruh dan seluruh rakyat akan semakin minim. Berbagai aturan yang dipandanb masih tidak serius melindungi buruh adalah kebijakan yang menghambat dalam pemikiran pemerintah sekarang. Dalam klaster Sanksi akan sangat banyak aturan perlindungan akan hilang demi kemudahan-kemudahan investor. Lalu bagaimana nasib rakyat yang protes? Ada kekhawtiran juga pintu penjara menanti karena akan dianggap menghalangi investasi. Sudah banyak kasus kriminalisasi kepada rakyat yang mempertahankan haknya di berbagai wilayah dunia, namun di tangkap karena di anggap menganggu stabilitas dan kepentingan nasional. 

Edy Mulyadi dalam tulisannya berjudul "UU Omnibus Law, Perbudakan Buruh Di Negeri Sendiri" menyebut UU Omnibuslaw Ciptaker sebagai pintu masuk perbudakan. Ia menyebut bahwa dengan konten yang menindas buruh seperti itu, pada hakekatnya RUU ini adalah pintu masuk bagi perbudakan terhadap buruh kita.

Bicara perbudakan modern, di tengah penerapan ideologi kapitalis termasuk dalam bidang ekonomi, akan sulit untuk mendapatkan migrasi yang aman dan jaminan kesejahteraan bagi para buruh khususnya pekerja migran.  Mantan Wapres Jusuf Kalla pernah menyatakan bahwa perbudakan modern saat ini terjadi karena aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dilanggar oleh para pengusaha yang tidak memberikan kebebasan bekerja kepada para pegawainya.  Padahal, pemerintah Indonesia telah membuat banyak kebijakan guna mencegah terjadinya perbudakan modern, mulai dari jam kerja yang dibatasi, hari kerja yang dibatasi, upah minimum kerja yang harus dilaksanakan, umur pekerja dan lingkungan kerja.  Namun perbudakan modern tetap saja terjadi, bahkan juga terjadi di banyak negara.  Human traficking berkembang pesat, yaitu membawa orang-orang bekerja tanpa aturan dan tanpa izin. 

Perbudakan moden juga terjadi diberbagai negara, meski sudah ada banyak aturan dan perjanjian internasional yang mengatur keamanan tenaga kerja, seperti the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families(ICRMW),  the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dan the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan masih banyak perjanjian lainnya. Namun pada faktanya tetap saja ada masalah, bahkan sampai muncul istilah perbudakan modern. Mengapa demikian?

Hal ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam sistem kehidupan saat ini termasuk sistem ekonominya. Migrasi tenaga kerja terjadi karena adanaya kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan di negara asal, termasuk di indonesia. Mantan Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Benny Soetrisno pernah mengatakan bahwa migrasi menjadi tumpuan Indonesia untuk mengurangi pengangguran dan kemisikinan. Hal itu karena Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Terlihat, dari jumlah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau pekerja rumah tangga masih begitu besar.  Berdasarkan data dari  Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumlah PLRT domestic worker yang dikirim ke negara penempatan mencapai 76.050. 

Kemiskinan adalah salah satu penyebab terjadinya migrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Dan perempuan pun ikut bekerja demi peningkatkan kesejahteraan keluarga,  terbukti dengan meningkatnya jumlah perempuan indonesia yang bekerja di luar.  Dengan pengarusan pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk kesetaraan gender, dan dalih bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan, berbondong-bondonglah para perempuan ke dunia kerja.

Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dalam pernyataan tertulis yang diterima Liputan6.com pada 17/5/2013, menyatakan  "1 Orang TKI yang berangkat bekerja di luar negeri, berarti 1 angka pengangguran teratasi dan 5 orang terbebas dari masalah kemiskinan karena 1 orang TKI menanggung rata-rata 4 anggota keluarganya. Di tengah keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri menjadi alternatif bagi warga untuk bekerja ke luar negeri."  Berdasarkan data BNP2TKI, terdapat sekitar 6 juta orang yang bekerja di 143 negara yang berarti 6 juta orang terbebas dari pengangguran dan 30 juta orang teratasi dari ancaman kemiskinan.  Adanya remitansi atau kiriman uang TKI ke keluarga mereka, juga dapat menggerakkan roda perekonomian keluarga. 

Kemiskinan di Indonesia dan banyak negara lain di dunia, sesungguhnya adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini berpihak kepada para pemilik modal. Hal ini nampak dengan dipilihnya parameter pertumbuhan ekonomi untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan para pemilik modal, sementara para pekerja sesungguhnya tidak mendapatkan tambahan kesejahteraan.

Dalam Global Wealth Report edisi ke-6, dilaporkan bahwa Koefisien Gini untuk Indonesia adalah sebesar 73,6 dan merupakan yang tertinggi di Asia. Hal ini mengindikasikan terjadinya distribusi kekayaan yang tidak merata.  Indikator ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan adanya perubahan substansial dan struktural serta terus mengoptimalkan pertumbuhan untuk memperbaiki distribusi kekayaan di antara penduduknya. 

Lembaga Oxfam menyebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.  Dalam laporannya, Oxfam menyatakan kekayaan empat milyader terkaya di nusantara, tinggi dari total kekayaan 40 persen penduduk  miskin – atau sekitar 100 juta orang. Indonesia masuk dalam enam besar negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia. Pada tahun 2016, satu persen orang terkaya memiliki hampir setengah (49 persen) dari total kekayaan populasi. Fakta di atas secara jelas menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis saat ini menghasilkan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi.

Tidak hanya itu saja. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadikan manusia sebagai komoditas atau barang demi meraih keuntungan materi, yang bahkan bisa diperjual belikan. Maraknya perbudakan modern adalah hasil sistem ekonomi kapitalis. Tujuan mendapatkan kekayaan melimpah membuat mereka menghalalkan segala macam cara, meski dengan merampas kebebasan dan kemerdekaan orang lain, bahkan dengan memperdagangkan dan mengeksploitasi laki - laki, termasuk anak-anak dan perempuan.

Berbagai upaya penghapusan perbudakan telah dilakukan. Padahal, persoalan perbudakan adalah persoalan sistemik, bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan komitmen atau himbauan saja.  Hanya Islam, yang memiliki kompatibilitas sebagai sistem kehidupan yang menyelesaikan semua permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem duniawi.  Apalagi, Islam adalah ideologi yang mampu menantang kebathilan ideologi lain –dalam hal ini Kapitalisme- yang menghasilkan semua keburukan yang timbul akibat migrasi tenaga kerja.

Berbeda dengan sistem kapitalis yang cacat sejak lahir, maka Islam adalah tatanan kehidupan sempurna yang berasal dari Pencipta manusia. Allah telah menetapkan bahwa tujuan politik ekonomi islam adalah mewujudkan kesejahteraan individu per individu. Karena itu, Allah mewajibkan negara  untuk menyiapkan berbagai sarana demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Lapangan pekerjaan yang memadai dengan gaji yang layak wajib disiapkan oleh negara.

Negara memiliki berbagai mekanisme yang akan menjamin terjadinya migrasi secara aman dan teratur. Islam telah menetapkan bahwa kehormatan dan kemuliaan manusia termasuk perempuan dan anak-anak harus dijaga. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berlaku baik kepada sesama manuisia, termasuk kepada peerempuan dan anak-anak. Rasulullah juga telah melarang untuk menimbulkan kemadharatan bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Dengan demikian, Islam mencegah terjadinya perbudakan modern.

Islam juga menetapkan kewajiban bekerja mencari nafkah adalah kewajiban para laki-laki. Meski Islam membolehkan perempuan untuk bekerja, namun bukan dengan kewajiban menafkahi keluarga. Hal ini karena Islam telah memberikan amanah kepada perempuan untuk menjadi istri bagi suaminya, dan ibu serta pendidik anak anaknya. Islam juga menetapkan lapangan pekerjaan perempuan adalah bidang yang sesuai dengan kodratnya dan tetap menjaga kehormatannya sebagai perempuan.

Berbagai aturan Islam tersebut. tidak hanya menjamin kesejahteraan individu dan keluarga saja, namun juga menjaga keutuhan keluarga dan kuatnya ketahanan keluarga serta menjaga kualitas generasi. Dan pada akhirnya akan membangun peradaban yang mulia.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here