Lawan! - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, October 8, 2020

Lawan!


Taufik S. Permana (Geopolitical Institute)

Amarah publik bergejolak, merespon ketidaktransparanan dan keengganan untuk melibatkan partisipasi publik ketika pemerintah menyusun rancangan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 UU OBL Ciker disahkan, UU ini dianggap publik sebagai over-keberpihkan pemerintah kepada investor. Wewengan korporasi saat dipandang menjadi lebih besar. 

Selanjutnya spirit UU ini dianggap sebagai proyek besar liberalisasi ekonomi pasar melalui ekspansi produksi, distribusi, dan reproduksi kapital. Salah satu yang paling populer adalah Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) di Cina. Dalam dokumen BRI, Indonesia termasuk wilayah Koridor Ekonomi Semenanjung Cina-Indocina yang berdampingan dengan enam koridor ekonomi baru di Asia, Eropa, dan Afrika.

Sebelumnya, Indonesia pun terbukti tak berdaya ketika produk Cina membanjiri pasar Indonesia sejak perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) dimulai tanggal 1 Januari 2010. Data statistik menunjukkan, perdagangan bebas ACFTA ini tidak menguntungkan Indonesia, sebaliknya menguntungkan Cina. Ini bisa dilihat dari neraca perdagangan antar kedua negara; Indonesia selalu defisit. Indonesia juga terjerat perjanjian kerjasama Asia Pasifik yang dikenal sebagai APEC. Kesepakatan itu mengharuskan bea masuk barang impor hingga nol sampai 5 persen.

Pemerintah melontarkan berbagai kebijakan yang bisa dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan liberalisasi itu. Di sektor jasa tenaga kerja, misalnya, tak tanggung-tanggung, orang asing akan diberi peluang untuk menjadi pejabat BUMN hingga posisi direksi.

Liberalisasi investasi nantinya akan membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya investasi asing. Untuk menyambut itu, di beberapa lawatan ke luar negeri, Presiden Jokowi telah mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jokowi menawarkan proyek-proyek infrastruktur antara lain rel kereta api, jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi di Forum Perdagangan Investasi dan Ekonomi Indonesia-Cina di Beijing, Cina. Tawaran itu juga disampaikan dalam forum Infrastructure Summit di Bali, dan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Sydney, Australia. “Inilah kesempatan Bapak-Ibu semuanya untuk masuk ke investasi ini,” kata Jokowi. “This is your opportunity!” begitu ungkapan berulang-ulang Jokowi kepada para investor asing.

Untuk menjamin kemudahan bagi investasi asing itu, Jokowi berjanji menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi kendala investasi. “Kalau Bapak-Ibu semuanya mendapatkan kesulitan, saya akan menyelesaikan,” ujarnya.

Rekan - rekan... Liberalisasi itu akan membawa sejumlah bahaya bagi negeri ini dan penduduknya. Apalagi Indonesia dinilai belum siap menghadapi pasar bebas itu. Selama ini nyaris persiapan untuk itu minim sekali. Pada saat liberalisasi itu berjalan makin luas dan sempurna, maka Indonesia akan menjadi bulan-bulanan. Indonesia akan menjadi pasar, sumber bahan baku, sumber buruh murah; sementara posisi manajemen, jasa dan banyak profesi akan diserbu oleh orang asing.

Liberalisasi perdagangan akan membuat harga produk luar lebih murah dari produk dalam negeri. Akibatnya, arus impor akan makin deras, sementara arus ekspor tidak sebanding dengan peningkatan impor. Neraca perdagangan pun akan terus defisit.

Sebelumnya, asing telah menguasai pengelolaan sumberdaya alam negeri ini. Liberalisasi finansial dan investasi akan membuat asing makin leluasa menguasai semua sektor kehidupan negeri ini. Penguasaan asing yang besar di sektor SDA, perdagangan, industri, kehutanan, perkebunan, perbankan, telekomunikasi, dan sektor lainnya akan makin dalam. Pembukaan ruang yang lebar bagi investor asing untuk turut membangun infrastruktur baik jaringan kereta api, jalan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya akan memperdalam penguasaan asing di negeri ini. Dengan itu, berbagai pelayanan publik akan berada di bawah penguasaan swasta (asing).

Dengan semua itu negeri ini akan makin dicengkeram oleh korporasi/perusahaan (asing). Karena itu ada risiko besar pada tahun 2021. Korporasi-korporasi asing akan bisa semakin dalam memengaruhi kebijakan negeri ini mulai dari perumusan hingga penerapannya. Semua gambaran itu menunjukkan penjajahan atas negeri ini akan terus terjadi bahkan makin dalam


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here