Melawan Tsunami Investasi Asing - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, October 8, 2020

Melawan Tsunami Investasi Asing


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

UU Omnibuslaw Ciptaker telah disahkan. Keputusan ini mengundang mosi tidak percaya sebagian masyarakat kepada pemerintah dan wakil rakyat yang telah mengebut pembahasan RUU Cipta Kerja. UU ini memantik kemarahan masyarakat yang saat ini bersama bergotong royong untuk menyelesaikan masalah pandemi covid-19 di Indonesia.

Melalui UU ini, investasi di Indonesia akan dibuka besar-besaran, tanpa penghalang yang rumit dengan begitu jelas akan mengundang banyak investor masuk ke Indonesia dari sisi manapun tidak hanya terfokus ke bidang ekonomi. Pertanian, kedokteran, pangan, industri bahkan sampai ke pendidikan bisa dikomersilkan. Semua aspek bisa dimasuki investor, jika mau. 

Ini akan menumbuhkan developmental baru, Indonesia sekali lagi akan mengulang Orde Baru (jika Omnibus Law) disahkan. Di Zaman Orde Baru, Mantan Presiden Soeharto membuka liberalisasi perdagangan dan investasi selebar-lebarnya. Jeleknya adalah ini seperti menempatkan Indonesia sebagai negara manja yang akan bergantung pada investor dan kekuatan modal asing. Jika suatu saat Indonesia kehilangan pegangan bahkan setelah adanya Omnibus Law ini, negara ini tidak akan pernah berdiri di kaki sendiri karena sudah terbiasa meminta bantuan asing.

Semua itu terjadi karena adanya kerangka legal melalui berbagai UU, apalagi sejak masa reformasi. Semangat dan keinginan kuat Pemerintah Jokowi-JK atas liberalisasi itu bertemu—dan dibingkai—dengan kerangka legal itu. Akibatnya, proses liberalisasi makin cepat dan sempurna.

Semua itu adalah akibat dari penerapan sistem kapitalisme-demokrasi. Karena itu untuk menghentikan liberalisasi dengan berbagai dampak buruk dan bahayanya secara total harus dilakukan dengan menghentikan penerapan sistem kapitalisme-demokrasi itu. Terus mempertahankan penerapan sistem kapitalisme-demokrasi sama saja dengan mempertahankan kerusakan yang selama ini terjadi.

Penghentian sistem kapitalisme itu hanya bisa dilakukan dengan menerapkan syariah Islam secara total. Cengkeraman asing itu di antaranya bisa dicegah dan dihentikan dengan menerapkan hukum Islam terkait kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan yang saat ini menyimpang harus dikembalikan sesuai dengan hukum kepemilikan dalam syariah. Begitu pula dengan pengelolaannya. Semua itu harus dibarengi dengan penerapan sistem ekonomi dan politik Islam. 

Sistem Islamlah yang akan memupus cengkeraman asing atas negeri ini. Pengelolaan negeri dan kekayaannya dengan sistem Islam akan membawa keberkahan, kemakmuran dan rahmat untuk seluruh individu rakyat. Penerapan syariah Islam secara total itu hanya bisa sempurna yang mengkuti manhaj kenabian. Inilah yang harus segera diwujudkan.

Karena itu sudah semestinya kaum Muslim serius dan sungguh-sungguh untuk saling bekerjasama berjuang dan berusaha mewujudkan semua itu guna menjawab pertanyaan di hadapan Allah SWT kelak.

]أَفَحُكْمَالْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ[

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS al-Maidah [5]: 50).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here