Mob Rule? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, October 21, 2020

Mob Rule?


Agus Kiswantono (Direktur FORKEI)

UU Omnibuslaw Ciptaker telah disahkan DPR, kini mendapatkan penolakan keras dari banyak elemen masyarakat. Kinerja DPR kian disorot. Namun sejatinya Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian penting dari konsep trias politica demokrasi ala Montesqieu yang banyak dianut negara-negara di dunia. Sebagai perwujudan institusi legislatif, selain menciptakan checks and balances dalam skema politik demokrasi, DPR juga melegislasi berbagai undang-undang yang (seharusnya) merupakan aspirasi masyarakat. Mereka dipilih oleh masyarakat dan terikat dengan kontrak politik untuk menjalankan aspirasi konstituen.

Namun, identitas DPR sebagai perwakilan rakyat, di negeri demokrasi manapun, hari ini dipandang negatif sebagian masyarakat. Hal ini tercermin dari dua hal sederhana. Pertama: kepada siapa anggota DPR berpihak. Kedua: untuk kepentingan siapa undang-undang dilegislasi oleh DPR.

Pertanyaan pertama tentu harus dikembalikan pada konsep demokrasi perwakilan yang kini dianut banyak negara. Sayang, harapan kaum Muslim di di sejumlah negara bahwa demokrasi dapat membawa kepentingan mereka tampaknya musykil untuk diwujudkan. Thomas Jefferson, pendiri negara Amerika Serikat, sejak awal telah menyangsikan demokrasi berpihak kepada rakyat. Ia malah menyebut demokrasi sebagai aturan mafia (mob rule). "A democracy is nothing more than mob rule, where fifty-one percent of the people may take away the rights of the other forty-nine," kata Thomas Jefferson.

Demokrasi disebut oleh Thomas Jefferson sebagai mob rule (aturan mafia). Pasalnya, 50+1 % orang dapat mengklaim diri mereka sebagai rakyat dan merampas hak 49 persen lainnya.

Gaya mob rule seperti ini makin signifikan pada lembaga legislatif. DPR yang secara de jure adalah lembaga perwakilan rakyat, dalam tataran praktis tidak benar-benar mewakili rakyat. Anggota DPR dan DPRD adalah perwakilan parpol yang disodorkan kepada publik untuk dipilih secara taken for granted. Sebagian besar tak dikenal pemilih dan diragukan pernah berkontribusi pada kepentingan publik. Alhasil, label 'wakil rakyat' yang disandang DPR lebih bersifat klaim ketimbang kenyataan.


Siapapun tak bisa memungkiri bahwa demokrasi itu berbiaya tinggi. Dibutuhkan uang hingga miliaran rupiah bagi seorang politisi untuk menjadi anggota DPR RI dan puluhan hingga ratusan juta untuk bisa menjadi anggota DPRD.

Biaya politik tinggi dan terbukanya kesempatan menerima sumbangan dana dari berbagai pihak membuka celah terjadinya investasi politik mulai dari caleg, parpol hingga capres-cawapres. Di sinilah terjadi kontrak politik parpol, caleg dengan para pengusaha. Pada tahapan ini integritas seorang caleg untuk menyuarakan rakyat makin diragukan.

Apalagi bila individu caleg telah menganut ideologi sekularisme-liberalisme, keberpihakan pada rakyat lebih diragukan lagi. Dengan ideologi seperti itu keberpihakan anggota dewan kelak bukanlah kepada konstituen mereka, tetapi kepada kalangan kapitalis lokal maupun asing.

Kepentingan asing untuk menciptakan tatanan masyarakat liberal tercermin dari bermunculannya UU yang bernuansa liberal. Aneh bila anggota Dewan yang katanya representasi rakyat justru merancang—apalagi bila mengesahkan—undang-undang yang isinya justru merugikan dan merusak konstituen mereka sendiri.

Kini umat memahami bahwa DPR minim memperjuangkan aspirasi publik, apatah lagi kepentingan umat Islam. Pasalnya, demokrasi yang ditegakkan di manapun akan selalu mensyaratkan sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, dan pemisahan agama dari pemerintahan. Kehadiran parpol Islam di gedung bundar tidak banyak memberikan pengaruh signifikan kepada umat karena mereka juga terbelenggu dengan syarat ini. Pertimbangan penyusunan dan pengesahan RUU bukanlah asas Islam, tetapi kepentingan. Mekanisme pengambilan-nya pun acap menggunakan pemungutan suara. Cara seperti ini jelas batil untuk menetapkan sesuatu itu haram atau halal.

Spirit sekularisme dan liberalisme inilah yang dibawa oleh mayoritas parpol-parpol yang ada di banyak negara muslim mendudukkan kader mereka di kursi legislatif. Sejak awal unsur agama (Islam) tak menjadi misi perjuangan mereka meski mayoritas negeri ini adalah Muslim dan mereka juga Muslim. Bagi mereka Islam hanyalah unsur spiritual, bukan asas perjuangan partai dan bernegara. Agama hanya komplementar, bukan asas kehidupan dan asas pemerintahan.

Spirit sekularisme ini yang juga mendorong munculnya sikap liberalisme di segala bidang: kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan dan kebebasan beragama. Munculnya kepala daerah yang bermasalah termasuk pernah tersangkut skandal seksual adalah cerminan parpol dan DPR serta DPRD telah mengabaikan aspek moralitas. Mereka tak peduli kader mereka pernah tersangkut berbagai kasus, termasuk berperilaku amoral.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here