Omnibuslaw CIPKA, Gelombang PHK, Gelombang Perlawanan - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, October 8, 2020

Omnibuslaw CIPKA, Gelombang PHK, Gelombang Perlawanan


Hadi Sasongko (Direktur POROS)

Seperti telah diperkirakan oleh banyak kalangan, pandemi global berimbas resesi global yang diikuti gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di berbagai belahan dunia. Setelah Indonesia terhempas ke jurang resesi ekonomi. Resesi ini berpeluang melahirkan krisis multidimensi, di antaranya gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.

Di sisi lain, UU omnibus law berpotensi akan menggusur semua kepentingan rakyat tanpa terkecuali. Buruh memang menjadi klaster tersendiri yang di bahas dalam omnibus law CIPKA, tetapi dalam klaster pengadaan lahan, rakyat di sudut mana sajapun akan terancam kedaulatannya dalam mengelola tanah yang selama ini di manfaatkan untuk pertanian, peternakan, perumahan rakyat, demi kepentingan investasi tidak ada jaminan bahwa apa yang kita punya saat ini akan dapat terus kita bisa pertahankan. Logika pembangunan yang gampang mengusir rakyat dari tanahnya saat ini sudah menyumbang 70 konflik tanah diatas lahan seluas 10.603 ha pada awal kebijakan pembangunan. Kemudahan izin lokasi yang mempermudah penggunaan lahan yang luas juga menghantarkan konflik yang tidak sedikit sampai 175 kasus konflik selama 2015 konflik dari usaha perkebunan menempati urutan pertama karena luas konflik mencapai 302.525 ha (data KPA). Selain itu kemudahan akan berdampak pada petani dari sawah samapi hutan, peternak, nelayan, masyarakat pesisir, petambak garam, penduduk kepulauan kecil, pelestarian lingkungan, kedaulatan Energi, pedagang kecil menengah, penggiat usaha kecil menengah, bahkan sampai Tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dampaknya sama sekali bukan untuk memberi kabar gembira, tetapi adalah kabar buruk karena landasannya adalah kepentingan investasi yang selama ini dianggap terhambat oleh pemerintah.

Sementara gelombang PHK di era pandemi ini cukup besar. Problem yang terjadi saat ini tidak lain merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis karena lemahnya struktur ekonomi pasar yang dianut. Akibatnya, ia tidak mampu menahan gejolak negatif di berbagai sektor. Akhirnya, perekonomian Indonesia melemah, perusahaan mengalami kerugian dan kas negara pun mengalami kesulitan. 

Dalam sistem ekonomi pasar Kapitalisme, lembaga perbankan dan keuangan merupakan pintu utama arus permodalan ke berbagai sektor perekonomian. Namun, dana tersebut lenyap begitu saja di sektor non-riil. Lembaga perbankan dan keuangan pun akhirnya lumpuh. Kelumpuhan tersebut mengakibatkan terhentinya proses produksi dan sekaligus mematikan daya beli perusahaan-perusahaan, khususnya di negara maju, termasuk terhadap barang-barang impor. Pertumbuhan ekonomi pun terus merosot sampai ke titik nol. Perusahaan-perusahaan di negara-negara pengekspor, termasuk Indonesia, yang men-supply berbagai kebutuhan ke negara-negara maju—seperti tekstil dan produk tekstil—akhirnya menurunkan kapasitas produksinya sekaligus mengurangi/merumahkan tenaga kerjanya.

Solusi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh negara (Khilafah), PHK sangat kecil sekali kemungkinannya bakal terjadi. Sebab, prinsip ekonomi Islam yang dianut adalah penyerapan pasar domestik yang sangat didukung oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan individu masyarakatnya. Ekspor bukan lagi tujuan utama hasil produksi. Sebab, sistem mata uangnya juga sudah sangat stabil, yaitu dengan menggunakan standar emas (dinar dan dirham). Dengan demikian, negara tidak membutuhkan cadangan devisa mata uang negara lain karena semua transaksi akan menggunakan dinar/dirham atau dikaitkan dengan emas.

Negara juga akan menerapkan sistem transaksi hanya di sektor riil dan menghentikan segala bentuk transaksi ribawi dan non riil lainnya. Dengan begitu, perputaran barang dari sektor riil akan sangat cepat dan tidak akan mengalami penumpukkan stok. Penawaran dan permintaan bukanlah indikator untuk menaikkan/menurunkan harga ataupun inflasi, karena jumlah uang yang beredar stabil sehingga harga akan stabil. Negara pun tidak perlu repot-repot mengatur jumlah uang beredar dengan menaikkan/menurunkan suku bunga acuan seperti yang dilakukan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Negara hanya akan memantau dan memastikan kelancaran proses distribusi barang dan jasa agar segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam, negaralah yang mengelola sumber kekayaan yang menjadi milik rakyat. Hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Dengan demikian, jaminan sosial bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, akan terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, daya beli masyarakat akan sangat kuat dan stabil. Harga tinggi bukan merupakan persoalan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan terpenuhinya kebutuhan individu, pola hidup masyarakat pun menjadi lebih terarah. Mereka tidak lagi terperangkap dalam pola hidup individualis, dengan bersaing dan harus menang, dengan menghalakan segala cara.

Pemerintah saat ini sepertinya telah kehabisan akal sehingga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menanggulangi masalah PHK massal tersebut, kecuali hanya wait and see saja. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk menghadapi krisis ini.

Sudah waktunya bagi Pemerintah dan masyarakat untuk memilih jalan keluar terbaik dari permasalahan ini. Caranya adalah dengan menolak berbagai kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk UU Omnibus law CIPKA. Berikutnya mengambil jalan yang ditawarkan Islam, yakni dengan menerapkan sistem ekonomi Islam sekaligus menerapkan sistem pemerintahan Islam. Tanpa itu, kita akan terus menderita akibat berbagai persoalan hidup yang tidak pernah berakhir.

Apakah sisem Jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here