Omnibuslaw Dan Kecanduan Impor - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 9, 2020

Omnibuslaw Dan Kecanduan Impor


Muh. Amin (Swasembada Center)

Protes besar - besaran di berbagai wilayah Indonesia menolak hadirnya Omnibuslaw Cipta kerja. Namun masih ada beberapa pihak ada yang menyambut baik penerbitan UU Omnibus Law yang nantinya bakal menggeliatkan perekonomian nasional. Harapan tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab apabila tidak terkontrol justru akan menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia.

Mengapa? Alasannya jika dilakukan penyederhaan perizinan berusaha, maka kegiatan ekspor dan impor bakal berpotensi longgar. Dari sisi frekuensi perdagangan memang bakal naik signifikan, namun akan terjadi tidak terkontrol dan terjadi perdagangan yang tidak berkualias. Efek Omnibus Law justru akan meningkatkan defisit perdangan kita ke depan. Inilah yang perlu diwaspadai. 

Hari ini saja ada beragam barang dan orang yang membanjiri negeri ini, pemerintah menjadikan tidak tercukupinya stok dalam negeri sebagai alasan. Namun jika keadaannya terus berulang, bahkan seolah jadi budaya, keadaannya akan berbeda.

Impor berbagai komoditas tersebut akan menjadikan kita tidak pernah mandiri dan selalu tergantung dengan negara lain. Kita dihegemoni oleh produk asing.

Sebagian pihak melihat pemerintah juga terkesan tidak pernah serius membenahi infrasruktur dan teknologi untuk menjamin kelangsungan tersedianya suplai komoditas tersebut, di musim dan keadaan tertentu.

Ikan asin sebagai contoh, kondisi minimnya suplai selalu berulang dengan alasan musim. Baik dari sisi penangkapan atau pun sisi pengolahan. Proses pengolahan kita yang hanya mengandalkan pada kondisi alam (pemanasan matahari) senantiasa menjadi persoalan di musim hujan.

Dan yang aneh, atas kondisi ini, pemerintah malah menginginkan sebagian persoalannya diserahkan kepada swasta asing (liberalisasi). Inilah wujud nyata mental yang pesimis. Banjir produk impor, sebenarnya juga sebuah konsekuensi logis ketika Pemerintah masuk dalam perangkap berbagai kesepatan wilayah ekonomi.

Berbagai kesepatakan ekonomi regional seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), AFTA (ASEAN Free Trade Area), NAFTA (North American Free Trade Area)/Perdagangan Bebas America Utara, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), TPP (Trans Pacific Partnership) , dan berbagai blok perdagangan lainnya adalah istrumen negara-negara besar untuk mendapatkan bahan baku murah dan meruntuhkan dinding batas pangsa pasar. Bahasa lain dan hakikatnya adalah penjajahan ekonomi.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagai contoh. Tujuan MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang meniscayakan terjadinya aliran (impor maupun ekspor) barang, jasa, investasi, modal, dan buruh terampil secara bebas.

Tarif bea masuk impor barang negara-negara ASEAN yang nol persen mencapai 96 % dari total barang yang diperdagangkan. MEA hakikatnya adalah instrumen penjahan ekonomi negara-negara maju atas negara-negara berkembang. Mau bersaing seperti apa disaat yang sama dan realitasnya kita senantiasa kalah bersaing. Sekali lagi kita terjajah.

Setelah MEA, Indonesia disebut-sebut juga akan ikut pada perdagangan Blok Amerika atau Trans-Pasific Partnership (TPP). Berikutnya akan masuk ke Blok Eropa, lalu blok China. Walau tanpa masuk blok China pun negara ini sudah banjir dengan produk China.

Memang tidak ada larangan untuk impor barang bagi sebuah negara. Namun ketika impor ini terus dilakukan dan menjadi budaya, keadaannya akan menjadikan negeri ini tidak pernah mandiri. Selain merupakan bukti bahwa Negara "kalah" dengan segelintir pengusaha importir yang memang mengeruk banyak keuntungan dari proses impor barang.

Karenanya banjir impor di negara ini merupakan cermin Negara yang belum mandiri dan dikelola oleh Penguasa.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here