Pilkada Jalan Terus Ciptakan Turbulensi Masalah? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, October 5, 2020

Pilkada Jalan Terus Ciptakan Turbulensi Masalah?


Oleh : Muhammad Ikhsan (Indonesia Justice Monitor)
 
Banyak kalangan memberikan masukan kepada pemerintah untuk fokus pencegahan virus corona atau covid-19. Pilkada dengan situasi pandemi ini sangat tidak rasional karena penyebaran Covid-19 masih terus terjadi dan angkanya semakin meningkat, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya klaster penularan baru Covid-19 pada Pilkada serentak 2020 Sementara upaya untuk meminimalisir penularan Covid-19 masih belum berjalan dengan optimal.

Namun tampaknya pemerintah bersikukuh untuk mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pada bulan Desember 2020. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun ini merupakan pilkada yang ketiga kalinya akan diselenggarakan di Indonesia, namun pemerintah sepertinya mengabaikan fakta di lapangan bahwa jumlah curva kasus Covid-19 di Indonesia terus menanjak, bahkan menjangkiti jajaran penyelenggara hingga bakal calon kepala daerah.

Belum lagi fakta lain kemarin awal di awal september dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu 243 dari total 743 bakal pasangan calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan dengan nekat membawa iring-iringan massa atau konvoi menuju gedung Komisi Pemilihan Umum di daerah masing masing.

Pemerintah seharusnya melakukan refleksi pada saat diselenggarakannya Pemilu tahun 2019 lalu, dimana tercatat sebanyak 894 Petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Apalagi Pilkada tahun ini jika tetap nekat diselenggarakan?

Berapa jumlah korban lagi yang akan berjatuhan?
Di mana saat ini masa pandemi belum juga berakhir, padatnya jadwal petugas KPPS saat Pilkada nanti jelas akan berimbas pada kelelahan fisik yang berujung pada menurunnya sistem imun sehingga mereka saat bertugas mudah sekali terjangkiti virus corona. 

Bayangkan saja, total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 adalah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Persoalannya bukan sekadar seberapa banyak penyelenggara pilkada yang tersebar di seluruh Indonesia, tetapi yang wajib diperhatikan juga adalah nyawa rakyat kecil yang akan menjadi peserta Hajat Politik demokrasi yang disebut sebut sebagai pesta rakyat ini. Pilkada yang tersebar di 270 daerah tersebut tentu saja akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Sepanjang tahun 2020 masyarakat masih membutuhkan jaminan keamanan dan kesehatan dari pemerintah untuk terhindar dari wabah virus covid-19 ini, jadi jangan sampai memaksa masyarakat untuk disuguhi tontonan praktik demokrasi itu dari tahun ke tahun. Rakyat perlu istirahat dan tetap berlindung di rumah masing masing pada masa pandemi dari kejenuhan menonton opera sabun politis yang penuh dengan resiko pada saat ini.

Dengan berbagai alasan di atas, sebaiknya pemilihan kepala daerah secara langsung tahun ini ditunda dulu. Pemerintahan harus tetap fokus untuk menangani masalah pandemi, lebih baik biaya pilkada yang tidak sedikit tersebut digunakan dulu untuk penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia, karena menyangkut nyawa rakyat banyak.
Pemerintah juga harus konsentrasi untuk mampu berlepas dari masalah keterpurukan ekonomi dan krisis multidimensi yang sedang menggerogoti, sehingga tidak menimbulkan gejolak gejolak lain yang terjadi pada masyarakat, dengan memaksakan diri untuk melakukan pilkada yang tidak tepat waktu.

Perihal masalah ini, menginfirmasi bahwa demokrasi gagal menyerap aspirasi publik. Demokrasi juga gagal menghilangkan aristokrasi yang cirinya kekuasaan dikuasai oleh kaum elit. Dalam praktek demokrasi dimanapun, kekuasaan tetap saja dipegang oleh kaum elit yaitu para kapitalis, elit partai, dan kelas politik. Hal itu sangat kentara. Penguasa dan politisi di negara demokrasi manapun selalu berasal dari dinasti kelas berkuasa secara politik dan ekonomi dan kelompoknya.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here