RAKYAT BERSATU: TOLAK OMBINUS LAW CIPTAKER dan MENCATAT SIAPA SAJA YANG MENZOLIMINYA - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, October 8, 2020

RAKYAT BERSATU: TOLAK OMBINUS LAW CIPTAKER dan MENCATAT SIAPA SAJA YANG MENZOLIMINYA


Adam Syailindra 
Forum Aspirasi Rakyat

Rakyat hari ini disajikan cita rasa kezaliman dan buruknya perlakuan dari penguasa. Hingga hari ini Kamis 8 Oktober 2020, arus kepercayaan rakyat terhadap penguasa kian hari mulai merosot tajam. Rakyat merintih butuh makan namun pengurusan data dan distribusi tak jelas dan merata, kenaikan harga bahan pokok, geger dana covid-19, menjamurnya persekusi Ulama dan aktivis, tindakan menyalahgunakan kekuasaan bahkan terhangat mengenai produk UU Omnibus Law yang banyak mendapat kritik dari rakyatnya sendiri. 

Sementara itu di media sosial muncul tagar #MosiTidakPercaya. Tagar tersebut menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia. Mereka sudah tak lagi mempercayai DPR dan Pemerintah usai mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja yang penuh kontroversi.

Sudah berapa ratus kali aksi digelar oleh kaum buruh, mahasiswa, pelajar dan rakyat berbagai kota maupun provinsi di Indonesia untuk mengingatkan penguasa tak dianggap oleh mereka yang duduk di istana dan gedung dewan yang terhormat. 

Disisi lain peserta aksi seolah dihadap-hadapkan dengan aparat yang tak lain adalah keluarga besar dari rakyat Indonesia. Pemimpin yang diamanahi tugas untuk mengatur urusan rakyat makin jauh dari garisnya. Nampaknya gemerlap tahta dan manis harta  yang disajikan oleh "pengua-saha" telah membuka kedok brutal mereka.

Jika diharapkan UU OL Ciptaker itu untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat, namun mengapa hingga hari ini banyak sekali penolakan dari rakyat? Nah rakyat kini mulai membaca dan mencatat bahwa UU OL Ciptaker ini nampaknya pro kepada kaum borjuis investor kapitalis. 

Dalam Ciptaker ini prioritasnya adalah peningkatab ekosistem investasi dan kegiatan usaha. Ini tertuang dalam Pasal 4a yaitu ekosistem investasi dan kegiatan berusaha... Demi investasi akan ada perampingan perijinan usaha dan kemudahan usaha. Diantaranya penyederhanaan persyaratan dasar perijinan usaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan, dan penyederhanaan persyaratan investasi (pasal 6)

Rakyat khawatir jika demi investasi apapun jalannya akan ditempuh walau memutus urat keadilan, menzalimi rakyat dan potensi munculnya kediktatoran. Bahkan beberapa peristiwa terkait persoalan lahan atau tanah antara perusahaan dan rakyat kian masif. Belum lagi jika ada oknum aparat dan pejabat yang berselingkuh untuk membungkam suara rakyat.

Hal ini makin menegaskan bahwa sistem demokrasi liberal hanya melahirkan rezim pengkhianat rakyat dan produk UU yang jauh dari kepentingan rakyat. Memberikan angin segar dan jalan bebas hambatan kepada penjajah asing dan aseng untuk menguras potensi SDA di Indonesia dan menjadikan rakyat budak di negeri sendiri, menyedihkan! 

Maka sudah waktunya rakyat bersatu tolak omnibus law, catat siapa saja kelompok partai pemimpin yang menzoliminya. Saatnya tinggalkan demokrasi dan kembali pada sistem Islam. Karena Islam adalah jalan keselamatan dan kemuliaan, maka Islam mewajibkan kepada penguasa untuk amanah dengan memberikan keteladanan, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang dinaunginya.

Terakhir sebagai peringatan.. Ada sebuah pesan dari Rasulullah untuk penguasa, "Siapa yang diamanahi Allah SWT untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, ia tidak akan mencium bau surga" (HR Bukhari dan Muslim)


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here