RUU HIP, UU Omnibus Law Ciptaker dan Tsunami Politik - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, October 8, 2020

RUU HIP, UU Omnibus Law Ciptaker dan Tsunami Politik


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Kursi kekuasaan menjadi batu ujian bagi pihak - pihak yang mendudukinya. Banyak yang tidak bisa lulus melalui ujian kekuasaan. 

Selama masa pandemi mulai Maret hingga Oktober saat ini, dilahirkan beberapa kebijakan yang justru menambah beban rakyat. Di antaranya adalah Kenaikan iuran BPJS, dan iuran Tapera termasuk kenaikan TDL. Begitu pula mulusnya UU Covid-19 dan UU Minerba. 

Disahkannya UU Covid - 19 dan UU Minerba sempat melahirkan riak - riak penolakan. Hanya saja riak - riak tersebut selanjutnya mereda. Kekuasaan dan partai penguasa bisa jadi berpikir bahwa ini adalah keberhasilan mereka. 

Wajarlah di tengah kesulitan hidup di masa pandemi ini, secara umum rakyat belum bisa mengkover penolakan. Bagi sebagian kalangan yang peka, bandul kekuasaan bergeser ke arah para kapital. 

Lantas, berbekal euforia kesuksesan itu, kekuasaan memutuskan melangkah lebih jauh. RUU HIP masuk prolegnas. 

Yang menjadi sorotan publik adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 di dalam konsiderannya. Tentu hal ini membuat meradang banyak kalangan. Padahal larangan paham Sosialisme, Marxisme dan  Komunisme di Indonesia tidak pernah dicabut.

Indikasi bahwa RUU HIP menjadi kendaraan untuk menyelundupkan Komunisme adalah adanya pemerasan Pancasila menjadi trisila dan ekasila. Tentu saja menjadi konsekwensi yang wajar dari tidak dicantumkannya TAP MPRS No 25 Tahun 1966 mengenai larangan paham Komunis dalam konsiderannya berupa pemerasan pancasila. 

Melalui RUU HIP ini ada upaya tafsir tunggal Pancasila. Bandul kekuasaan menjadi semakin ke kiri. Sangat gemuk badannya bagi PDIP, partai penguasa untuk bersembunyi. Sangat berat untuk menghilangkan stigma bahwa PDIP menjadi wadah bagi berkumpulnya anak keturunan PKI. 

Justru Hasto Kristiyanto,  Sekjend PDIP, membuat narasi Khilafahisme. Hal ini dilakukannya untuk menanggapi desakan memasukkan larangan paham PKI dalam RUU HIP. 

Apalagi yang menjadi ketua panitia penyusunan RUU HIP adalah Rieke Diah Pitaloka, dari fraksi PDIP.  Begitu pula pidato Ibu Megawati pada Milad ke - 44 PDIP. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung trisila dan ekasila. 

Di tengah jalan semakin banyak fraksi di DPR yang walk out dari pembahasan RUU HIP.  fraksi PDIP pun sendirian.

Di luar kalkulasinya, gelombang penolakan begitu dahsyat. Semua umat beragama terutama umat Islam dan TNI turun dalam satu gelombang. Sentimen PKI memang sensitif menyangkut sendi kehidupan bangsa dan negara yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Inilah tsunami politik di era pandemi. Akhirnya pembahasan RUU HIP dihentikan.

Andai saja pembahasan RUU HIP ini dilanjutkan, bisa dipastikan tsunami politik akan semakin dahsyat. Jika keadaan ini terjadi tidak menutup kemungkinan akan bisa menjatuhkan kekuasaan.

Ternyata DPR tidak mengambil pelajaran dari RUU HIP. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan UU Omnibus Law Ciptaker (www.kompas.com, 6 Oktober 2020). Hal ini lebih cepat dari rencana awal yakni tanggal 8 Oktober 2020.

Sontak pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker ini mendapat reaksi dengan eskalasi nasional. Rencananya akan ada aksi mogok nasional selama rentang 6 - 8 Oktober 2020. 

KSPI sendiri mengkonfirmasi bahwa akan ada demo 2 juta pekerja dari 10 ribu perusahaan di 25 propinsi se- Indonesia, menolak UU Omnibus Law Ciptaker. Dan hari ini Kamis, 8 Oktober 2020 menjadi Puncak aksi demo tersebut. 

Demo penolakan tidak hanya diikuti kalangan buruh. Kalangan mahasiswa pun ikut. Sekitar 7000 buruh dan mahasiswa bergerak menuju istana di Jakarta (8/10). Hanya saja, sejak tanggal 7 Oktober 2020, presiden tidak berada di istana. Mengingat Jokowi akan ada kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan (8/10). 

Aksi mogok nasional buruh menunjukkan bahwa negara memang tidak mempedulikan kaum buruh, rakyatnya sendiri. Negara lebih mementingkan peningkatan investasi. Apalagi di dalam UU Omnibuslaw Ciptaker, penggunaan TKA dipermudah. Cukup bagi perusahaan memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), maka TKA bisa didatangkan. Sebelum ini saja TKA sudah membanjiri Indonesia dengan legalitas Perpres No 20/Tahun 2018. Ke depan, nasib bangsa Indonesia tidak lagi menjadi tuan di negeri sendiri. 

Lengkap sudah pemerintahan saat ini menuai gelombang tsunami penolakan dari umat beragama, khususnya umat Islam dan TNI dalam kasus RUU HIP. Sekarang, kaum buruh, mahasiswa dan rakyat sipil juga bergerak menolak UU Omnibus Law Ciptaker.

Gelombang penolakan hanya mengkonfirmasi bahwa rakyat sudah bisa mengindera berbagai kedholiman yang menimpa mereka. Keberadaan negara yang mendapat amanat sesuai UUD 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, jauh panggang dari api.

Sebuah Catatan

Adalah urgen bagi bangsa ini untuk melihat akar masalah keterpurukan negerinya selama ini. Sesungguhnya para penguasa termasuk wakil rakyatnya dipilih dan terpilih melalui proses demokrasi. Mereka bekerja menggunakan mekanisme demokrasi. Akan tetapi proses demokrasi di negeri mereka hanya menghasilkan berbagai masalah. Utang luar negeri yang menumpuk, pengangguran, tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, eksploitasi swasta dan asing atas SDA serta kemiskinan. Artinya akar persoalannya terletak pada pemberlakuan sistem Demokrasi. 

Sistem Demokrasi telah melahirkan kekuasaan oligharki. Dalam demokrasi pula, bahaya laten Komunis mengintai. Oleh karena kesadaran bangsa tidak boleh hanya bersifat emosional. Penolakan emosional hanya melahirkan gelombang yang bisa dibajak. Bukankah Arab Spring telah memberikan pelajaran berharga akan hal ini. 

Penolakan masyarakat mesti dilandasi oleh kesadaran ideologis. Bahwa yang urgen dilakukan adalah pembinaan kepada masyarakat agar menjadikan Islam sebagai gerakan ideologisnya. Dengan begitu, mereka akan bergerak membuang Demokrasi. Rakyat akan berkumpul guna meminta penerapan Islam secara paripurna. Jika eskalasi politiknya sedemikian, ahlul quwwah dari kalangan militer mau tidak mau harus berada di barisan umat dan rakyat. Bahaya menghadang gelombang perubahan yang ideologis tersebut. Tidak bisa dibajak. Bila tak ingin tergulung, tentunya menjadi penopang dan penolong bagi tegaknya sistem Islam, yakni Khilafah, merupakan pilihan terbaik. 

Walhasil kesadaran ideologis Islam yang menjamin kebaikan bagi bangsa ini dan seluruh dunia. Dengannya akan mampu menggilas ideologi Kapitalisme, termasuk Komunisme. Keduanya akan dimasukkan ke dalam keranjang sampah peradaban. Mengingat keduanya selama ini hanya menghasilkan kerusakan dan kesengsaraan bagi umat manusia. 

# 8 Oktober 2020


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here