Sertifikat Halal - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 30, 2020

Sertifikat Halal


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

Urusan halal dan haram merupakan hal yang krusial dalam Islam. Tidak boleh diputuskan tanpa merujuk kepada sumber - sumber otoritatif dalam Islam. Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas Syar'i menjadi empat sumber otorotarif Islam. Artinya untuk mengambil hukum halal dan haram harus dilakukan oleh orang - orang yang menguasai ilmunya, yakni paham tentang wajhul istidlal (pengambilan kesimpulan dari sebuah dalil) dan metode istinbath (penggalian hukum). 

Di samping menguasai ilmu tersebut, bekal keimanan dan ketaqwaan mutlak diperlukan. Hal ini guna mencegah dari potensi manipulasi hukum dan fatwa. Oleh karena Allah SWT menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambaNya adalah para ulama. Alasannya para ulama tersebut adalah sosok yang memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi.

Mengenai sertifikat halal sebuah produk, di dalam Omnibus Law Ciptaker, tidak lagi menjadi monopoli MUI. BPJPH (Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal) menggandeng ormas Islam dan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat terbitnya sertifikat halal sebuah produk. Mengingat Indonesia akan mengembangkan KIH (Kawasan Industri Halal).

Menurut laporan Global Islamic Economy bahwa di tahun 2017, nilai belanja produk industri halal di Indonesia mencapai Rp 218,8 miliar dolar AS. Sedangkan nilai belanja di sektor makanan dan minuman halal mencapai nilai Rp 170 miliar dolar AS. Tentunya ini menjadi peluang besar dalam mengembangkan industri halal.

Di dalam pasal 33 ayat 3, MUI diberikan waktu maksimal 3 hari guna bersidang fatwa halal sebuah produk yang sudah diverifikasi LPH (Lembaga Penjamin Halal). Jika MUI dalam 3 hari belum bisa mengeluarkan fatwa halal, maka BPJPH bisa langsung menerbitkan sertifikat halal. Ini tentunya berbahaya. 

Fatwa halal dan haramnya sebuah produk tidak hanya disandarkan kepada aspek kesucian dan kesehatan. Akan tetapi pengkajian dalil - dalil yang berkaitan dengannya. Apalagi bila terdapat ikhtilaf (perbedaan pandangan) di dalam fiqih Islam. Tentunya memerlukan penguasaan ilmu tarjih dari ta'arudh yang terjadi. 

Sebagai contoh, hukum mengenai memakan daging Ikan Hiu. Sebagian fuqaha berpandangan haram lantaran Hiu itu bertaring. Sedangkan yang lain memandang boleh dengan alasan dalil umum mengenai sucinya air laut dan bangkainya. Menghadapi hal sedemikian tentunya pihak yang akan mengambil hukum memakan daging Ikan Hiu harus melakukan aktifitas tarjih. Tanpa melakukan tarjih akan memicu kebingungan umat akan hukumnya. Di tengah - tengah masyarakat akan terjadi perbedaan pandangan hukum.

Begitu pula yang membahayakan adalah potensi terbukanya self declare.  Self Declare adalah mendeklarasikan kehalalan produk secara mandiri. BPJPH dengan hanya berbekal hasil verifikasi produk dari LPH langsung bisa menerbitkan sertifikat halal tatkala dalam 3 hari belum ada fatwa halal MUI. Bahkan BPJPH bisa langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal bila ada surat keterangan dari pemohon mengenai tidak adanya perubahan komposisi produknya sesuai standar BPJPH. Padahal fatwa halal tidak didasarkan pada dugaan maupun surat keterangan akan tetapi melakukan aktivitas yang disebut tahqiqul manath (meneliti obyek yang akan dikenai hukum). Artinya tetap ada audit produk. 

Belum lagi potensi self declare dari usaha mikro dan menengah. Mereka cukup membuat pernyataan akan kehalalan produknya melalui saluran ormas Islam dan perguruan tinggi. Dan sertifikat halal pun bisa didapatkannya dengan mudah. 

Jadi sangat rentan sekali jaminan kehalalan produk yang beredar di kalangan masyarakat. Demikianlah ketika Kapitalisme - sekuler masih menjadi landasan, maka hukum halal haram menjadi terkooptasi dalam bingkai yang mengatasnamakan pengembangan industri halal. Tetap saja profit oriented menjadi tujuannya.

Oleh karena itu sebagai bagian dari aktifitas riayatus syu'un (mengurusi urusan rakyat) jaminan halal suatu produk yang beredar harus ditangani oleh negara. Dalam hal ini Islam menetapkan ada 3 lini yang terlibat di dalam jaminan kehalalan produk.  Ketaqwaan individu, kontrol sosial dan negara yang menerapkan hukum. 

Negara wajib melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada warganya mengenai konsep halal dan haram sebuah produk. Dalam hal ini kepahaman individu tentang hukum Islam menjadi jaminan terjaganya hukum halal haram tetap jadi asas kehidupan. Selanjutnya masyarakat harus ikut mengontrol produk - produk yang dibuat dan yang diedarkan di tengah - tengah mereka. Masyarakat bisa segera melaporkan kepada instansi terkait bila ditemukan adanya keraguan pada suatu produk. 

Fungsi individu dan kontrol sosial akan optimal tatkala negara berperan penuh dalam hal ini. Terdapat sebuah kaidah fiqih yang mengatakan bahwa "amrul Imam yarfaul khilaf", perintah kepala negara menyelesaikan persengketaan. Sangat penting sekali peran negara, menjaga persatuan umat dan memberikan kepastian hukum. 

Tatkala terjadi perbedaan pandangan hukum terhadap sesuatu maka negara harus mengambil keputusan akhir sebagai undang - undang negara. Walaupun keputusan negara menguatkan satu pandangan madzhab fiqih tertentu, akan tetapi keputusan tersebut bukan dipandang sebagai pandangan madzhab tertentu. Keputusan tersebut adalah sebagai undang - undang negara. Semuanya harus terikat dengan ketetapan negara. 

Dalam hal daging Hiu, negara wajib mengambil keputusan berdasarkan pandangan terkuat yakni boleh makan daging Hiu. Keharaman hewan bertaring itu hanya berlaku bagi hewan darat. Ini seolah sesuai dengan pandangan madzhab yang membolehkan makan daging Hiu. Yang harus digarisbawahi bahwa bila sudah menjadi keputusan negara maka itu adalah undang - undang. 

Dalam pelaksanaannya, negara akan mempercayakan kepada para qadhi dan fuqoha yang memang ahli di bidangnya. Mereka adalah wakil negara yang resmi. Secara teknis mereka bisa diberikan payung hukum kelembagaan oleh negara. Dan auditor produk - produk bisa melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan memiliki sertifikat auditor dari negara. Biaya penjaminan halal ini semuanya dikover oleh Baitul Mal.  

Demikianlah sistem Islam dalam melakukan penjaminan halal sebuah produk. Asas halal haram adalah yang utama, bukan orientasi keuntungan. Alasannya karena sistem Islam yakni Syariah dan Khilafah tujuannya adalah menjaga kelangsungan tatanan kehidupan Islam. Suatu tatanan kehidupan yang diwujudkan guna meraih keridhoan Allah SWT.  

# 26 Oktober 2020


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here