SIAPA YANG BELUM BACA UU CIPTA KERJA, RAKYAT ATAU DPR ? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Friday, October 9, 2020

SIAPA YANG BELUM BACA UU CIPTA KERJA, RAKYAT ATAU DPR ?


Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik


"....Karena itu, jangan berhenti berteriak, jangan berhenti nyinyir dan julid, jangan mau ditakut-takuti dengan narasi "belum baca kok sudah protes", saya juga yakin yang bikin narasi juga belum baca, tanda tangan juga asal-asalan, mereka cuma pengen kita mingkem."

[Zulkifli S Ekomei, 7/10/2020]


Penulis tergelitik dengan penggalan artikel yang ditulis oleh Zulkifli S Ekomei berjudul 'Para penghianat itu bersarang di Senayan'. Ada kontra narasi yang menarik untuk digaungkan.

Ya, beberapa hari ini anggota DPR baik dari PDIP, PKB, dan PAN meminta rakyat untuk terlebih dahulu membaca  substansi pasal UU Ciptaker, ketimbang langsung menyatakan penolakan. Selanjutnya, politisi di Senayan terlihat mengarahkan agar protes  publik diarahkan ke Mahkamah Konstitusi, dengan mengajukan Yudisial Review.

Secara normatif, himbauan ini sah-sah saja. Tetapi, secara substantif himbauan ini merendahkan nalar publik. Seolah, rakyat yang memprotes UU Omnibus Law tak membaca UU tersebut. Seolah, hanya DPR yang membaca dan paham UU tersebut.

Karena itu, unggahan artikel dari Bung Zulkifli S Ekomei, sangat menarik untuk mengkounter isu garing dari DPR. Dalam artikelnya, dikatakan :

"....Karena itu, jangan berhenti berteriak, jangan berhenti nyinyir dan julid, jangan mau ditakut-takuti dengan narasi "belum baca kok sudah protes", saya juga yakin yang bikin narasi juga belum baca, tanda tangan juga asal-asalan, mereka cuma pengen kita mingkem."

Penulis pikir benar juga. Jangan-jangan DPR memang belum baca ? Jangan-jangan DPR tidak paham isi UU Ciptaker yang menyengsarakan rakyat ? Atau jangan-jangan DPR tidak peduli atas isi UU Ciptaker ?

Terbukti, menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Herman Khaeron serta Amin AK mengaku tidak menerima draf RUU Ciptaker sebelum rapat paripurna diselenggarakan pada Senin (5/10).

Lalu, anggota DPR saat paripurna menyetujui apa ? Bagaimana mungkin mereka membaca UU tersebut, lha wong RUU nya tidak dibagikan saat menjelang paripurna ? Apa DPR hafal semua isi RUU Ciptaker ?

Mungkin, yang dihafal hanya 'harga per pasal' dikalikan jumlah total pasal. dengan modal hafalan itu, DPR langsung menyatakan 'Setuju!' saat pimpinan DPR hendak mengesahkan RUU Ciptaker.

Jadi terbukti kan, anggota DPR belum baca ? Setidaknya, mayoritas belum baca. Begitu nuduh rakyat belum baca dan tidak paham UU Ciptaker.

Anggota DPR RI itu totalnya ada 575 Anggota. Saat Paripurna pengesahan RUU Ciptaker, yang hadir hanya 318 anggota atau 55 % total anggota. Meskipun memenuhi Quorum, tapi jelas ada 45 % anggota DPR yang tidak hadir.

Kemana 45 % anggota DPR lainnya ? Tidur ? Yang hadir saja tidak dibagikan RUU, tidak baca sebelum pengesahan di Paripurna, apalagi yang tidak hadir ?

Begitu gayanya DPR minta rakyat baca dulu baru protes. Mestinya, anggota DPR baca dulu, pahami dulu, baru disahkan di Paripurna.

Jokowi saja teken Perpres belum baca isinya. Harusnya DPR menasehati presiden, jangan nyinyir ke rakyat. Tugas DPR itu melakukan kontrol ke eksekutif, bukan nyinyir ke majikannya.

Karena itu, rakyat jangan mau dibodoh-bodohi oleh  narasi DPR. Mereka terbukti khianat pada amanah rakyat, jadi tak perlu didengar seruannya untuk membaca UU Coptaker atau mengarahkan perjuangan ke MK.

Penulis setuju dengan seruan Bung Zulkifli S Ekomei, agar rakyat jangan mingkem. Terus bicara, terus menulis, terus melawan. Enak saja, sudah dizalimi disuruh diam. [].


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here