Teguran Rakyat Untuk Penguasa Merespon UU OBL CIPKER - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, October 10, 2020

Teguran Rakyat Untuk Penguasa Merespon UU OBL CIPKER


Boedihardjo, S.H.I 

Saat ini demo besar - besaran terjadi di mana-mana merespon disahkannya UU OBL Ciker. Pemerintah Pusat diaanggap sebagian kalangan tampak tidak memiliki kemampuan dan kepekaan lagi. Padahal harapan masyarakat adalah pemerintah hendaknya fokus dalam masalah covid 19, ancaman jutaan PHK, dan resesi ekonomi. Tidak perlu membahas Omnibus. Omnibus Law disahkan dianggap tak mampu menyelesaikan masalah resesi ekonomi, malah mengundang liberalisasi investasi asing berbondong-bondong masuk ke indonesia, dan masalah PHK tidak bisa tertanggulangi.

Diprediksi kemiskinan meningkat. Bandingkan semua ini dengan sikap 'Umar ketika melihat penderitaan rakyatnya yang kelaparan saat ‘Am Ramadah (Tahun Kemarau). DalamSunan al-Baihaqi, dinyatakan bahwa 'Umar telah menggelontorkan dana untuk rakyatnya yang terkena dampak kekeringan sampai hujan turun, dan mereka tidak mengalami masalah akibat kekeringan. 'Umar juga mengunjungi mereka dengan menunggang kuda untuk melihat kondisi mereka. Saat menyaksikan mereka, beliau pun tak kuasa menahan tangis. Tatkala mereka memuji 'Umar, beliau pun mengatakan, "Celakalah kamu, pujian itu pantas Anda lakukan kalau aku mengeluarkan dana dari hartaku atau harta al-Khaththab. Tetapi, aku hanya mengeluarkan dana dari harta Allah." (Hr. Baihaqi, juz VI, hal. 357).

Walhasil negeri ini memerlukan strategi baru, misi baru, bahkan visi baru agar dapat keluar dari krisis. Demokrasi menjadi alat legalisasi penjarahan bagi para konglomerat dan kapitalis asing. Suara rakyat diperalat untuk meloloskan agenda-agenda yang tidak pro rakyat. Sudah saatnya kita kembali pada visi penciptaan manusia yang ditetapkan Allah dalam al-Quran. Visi itu adalah ketaatan kepada Allah dengan segala hukum yang Allah turunkan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah (taat kepada)-Ku. (QS Adz-Dzariyât [51]: 56).

Ketaatan kepada Allah berarti melaksanakan seluruh syariah-Nya. Dengan menerapkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan. Sudah waktunya bagi Pemerintah dan masyarakat untuk memilih jalan keluar terbaik dari permasalahan ini.

Dalam konsep Islam, mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu melalui mekanisme bekerja:

1) Membuka lapangan pekerjaan dengan proyek-proyek produktif pengelolaan SDAE yang ditangani oleh negara, bukan diserahkan pada investor;

2) Islam juga memastikan upah ditentukan berdasar manfaat kerja yang dihasilkan oleh pekerja dan dinikmati oleh pengusaha/pemberi kerja tanpa membebani pengusaha dengan jaminan sosial, kesehatan, dan JHT/pensiun. Ini mekanisme yang fair tanpa merugikan kedua belah pihak;

3) Negara menyediakan secara gratis dan berkualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk semua warga negara, baik kaum buruh atau pengusaha. Sedangkan layanan transportasi, perumahan, BBM, dan listrik tidak akan dikapitalisasi karena dikelola negara dengan prinsip riayah/pelayanan;

4) Negara dilarang menjadi tukang palak yang banyak memungut pajak dan retribusi di segala lini. Negara dalam Islam adalah daulah riayah bukan daulah jibayah.

Inilah sistem yang hari ini dibutuhkan kaum buruh, yang menghadirkan peran negara secara utuh untuk menjamin terpenuhinya hajat asasi rakyat. Bukan hanya hadir untuk meregulasi hubungan harmonis tanpa konflik antara buruh dan pengusaha.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here