Ancaman Separatisme Di Indonesia - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 2, 2020

Ancaman Separatisme Di Indonesia


Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)

Saat ini Indonesia juga sedang menghadapi masalah Papua yang terancam kasus disintegrasi. Sayangnya, rezim Jokowi terkesan membiarkan berbagai organisasi atau kelompok yang sering menyuarakan isu Papua merdeka. Belakangan ini terkuak skandal penjualan senjata gelap kepada kelompok KKB. Selain warga sipil ternyata ada sejumlah oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam bisnis jual-beli senjata api ilegal di Papua. Pelaku yang memasok senjata api kepada KKB diketahui merupakan oknum dari anggota TNI dan juga oknum anggota kepolisian. 

Ada beberapa organisasi sparatis di Papua hari ini. Di antaranya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Australia West Papua Asocciation (AWPA), dan Internastional Lawyers for West Papua (ILWP) di Inggris. Sebagai contoh, meskipun telah berulang melakukan pembunuhan terhadap aparat keamanan Indonesia, OPM yang diduga keras sebagai pelakunya hanya disebut sebagai gerombolan pengacau keamanan (GBK) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB), bukan sebagai organisasi teroris atau kelompok makar yang perlu ditumpas melalui kekuatan militer.

Sangat disayangkan rezim Jokowi yang mengklaim nasionalis justru sepertinya abai terhadap kegiatan yang memecahbelah kesatuan Indonesia. Sikap pemerintah Indonesia memang terkesan melakukan pembiaran dan tampak lemah. Meskipun telah berulang kali melakukan pembunuhan terhadap aparat keamanan Indonesia, Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga keras sebagai pelakunya hanya disebut GPK (gerombolan pengacau keamanan) atau KKB (kelompok kriminal bersenjata) bukan organisasi teroris dan makar.

Sikap berbeda ditunjukkan kalau berhadapan dengan kelompok dari umat Islam yang dituduh teroris. Pemerintah sangat serius memberantasnya. Yang masih diduga pelaku teroris saja banyak yang ditembak mati. Dengan bantuan Australia dan Amerika Serikat, Densus pun dibentuk menyukseskan agenda politik Amerika, agenda perang melawan terorisme dengan sasaran khusus umat Islam.

Lemahnya sikap pemerintah juga terlihat dari sikap pemerintah yang cendrung diam, tidak melakukan  protes terhadap negara-negara yang memberikan jalan dibukanya kantor kelompok separatis Papua. Dalam waktu dua tahun sejak dibukanya kantor pertama di Kota Oxford Inggris April 2013,  kelompok separatis Free West Papua pimpinan Bennya Wenda membuka kantor di beberapa negara seperti Australia, dan Belanda. Celakanya, Pemerintah Indonesia malah bekerjasama erat dengan negara-negara imperialis ini.

Pemerintah juga membiarkan kelompok-kelompok LSM liberal asing maupun lokal yang dengan gencar menyerukan Papua Merdeka. Termasuk pihak Gereja yang  mendorong disintegrasi Papua. Gereja diketahui aktif mendorong disintegrasi Papua. Terlihat dari dari hasil sidang sinode GKI (Gereja KristenIndonesia) Oktober 2011 yang mengeluarkan pesan mendorong Hak Menentukan Nasib Sendiri orang Papua. Pesan yang sejalan dengan rekomendasi World Allinance of Reform Churche 2004. Padahal berdasarkan pengalaman disintegrasi di Timor Timur, Gereja bekerja sama dengan kekuatan imperialis asing dan LSM komprador berperan penting memuluskan disintegrasi.

Seperti yang berulang kita ingatkan, senjata ampuh yang digunakan adalah demokrasi. Sebelumnya, nilai penting demokrasi  yaitu hak menentukan nasib sendiri telah terbukti sukses memecah Timor Timur dari Indonesia. Seharusnya ini menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk menolak sistem demokrasi. Bayangkan, kalau setiap wilayah di Indonesia, atas nama hak menentukan nasib sendiri, menuntut kemerdekaan diri, maka dipastikan Indonesia akan terpecah menjadi beberapa negara kecil yang lemah tak berdaya.

Mulusnya upaya disintegrasi tidak bisa dilepaskan dari  kegagalan pemerintah rezim liberal untuk mensejahtrakan rakyat Papua. Meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, rakyatnya hidup dalam kemeskinan. Lagi-lagi pangkalnya adalah sistem demokrasi, yang telah memuluskan berbagai UU liberal. Inilah yang melegitimasi perusahaan mancanegara seperti FreePort untuk merampok kekayaan alam Papua untuk kepentingan mereka sendiri.

Kepada rakyat Papua, kami menasehati, disintegrasi bukanlah solusi bagi persoalan rakyat Papua. Meminta bantuan negara-negara imperialis untuk memisahkan diri, justru merupakan bunuh diri politik. Perangkap yang akan akan memangsa kita dengan rakus. Memisahkan diri justru akan memperlemah Papua. Negara-negara imperialis yang rakus justru akan lebih leluasa memangsa kekayaan alam negeri Papua. Disintegrasi hanyalah untuk kepentingan segelintir elit yang berkerjasama dengan negara-negara asing untuk mendapatkan tahta dan harta.

Apa yang menjadi penderitaan rakyat Papua, sesungguhnya juga dialami oleh wilayah-wilayah lain di Indonesia. Pangkal persoalannya, adalah diterapkannya sistem Kapitalisme dengan pilar pentingnya demokrasi dalam sistem politik dan liberalism dalam ekonomi. Inilah penyebab utama kemiskinan rakyat Papua , rakyat Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya.

Intervensi negara-negara imperialis yang melakukan berbagai makar justru menjadi penyebab pertumpahan darah di berbagai kawasan negeri termasuk Papua. Negara buas ini menggunakan penguasa-penguasa boneka mereka sebagai 'bodyguard'. Mengamankan kepentingan penjajahan tuan-tuan mereka  dengan cara yang represif. Tidak peduli meskipun harus menumpahkan darah rakyat mereka sendiri.

Karena itu, tidak ada jalan lain untuk keluar dari persoalan ini, kecuali kita mencampakkan sistem kapitalisme. Menerapkan syariah Islam secara totalitas. Syariah Islam inilah yang akan mampu menjaga keamanan rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa pandang bulu, tidak melihat suku, bangsa, warna kulit dan agama.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here