BST Dan Kegagalan Demokrasi - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 16, 2020

BST Dan Kegagalan Demokrasi


Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)

Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) akan diperpanjang hingga tahun 2021. Namun untuk sementara, dana bantuannya direncanakan lebih kecil yakni sebesar Rp200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

"Presiden Jokowi sudah menyetujui untuk perpanjangan BST yang dimulai bulan Januari sampai Juni. Nilainya menjadi Rp200 ribu per orang. Tapi mudah-mudahan bisa disesuaikan lagi menjadi Rp300 ribu tergantung keputusan Presiden," kata Juliari, Sabtu (14/11).

Perpanjangan penyaluran BST dilakukan untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya terganggu akibat Pandemi Covid. Dalam kondisi normal, katanya, pemberian bantuan ini terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan. (cnnindonesia.com, 15/11/2020)

Komentar

Program bantuan tunai seperti BST dinilai tidak akan mampu menahan tambahan angka kemiskinan akibat kenaikan harga - harga dan dampak resesi.

Selain tidak efektif, realisasi pembagian BST berpotensi salah sasaran. Selain itu pembagian dana tunai untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak efektif. Pasalnya, rumah tangga sasaran merasa dana kompensasi itu sifatnya sementara sehingga mereka cenderung menggunakannya untuk keperluan konsumtif.

Jadi jelas, "program perlindungan" yang disiapkan tidak cukup melindungi rakyat miskin. Yang terjadi hanyalah mengurangi dampaknya saja. Dampak keseluruhannya tetap saja akan sangat berat dirasakan. Mereka yang menerima BST, nyatanya akan tetap tergerus daya beli mereka. Sebab BST sudah habis untuk menutup kenaikan ongkos bensin ataupun tagihan listrik. Bagi mereka yang tidak menerima BST, penurunan daya beli mereka akan lebih besar lagi, termasuk para pekerja.

Dari semua itu, pada akhirnya dampak resesi ekonomi menimpa semua rakyat. Yang paling merasakan dampaknya tetap saja adalah rakyat kebanyakan, khususnya rakyat miskin. Lalu di mana klaim bahwa UU Omnibuslaw Ciptaker itu demi rakyat miskin? Jika demikian siapa lantas yang diuntungkan atau dengan kata lain demi siapa UU itu?

Melihat kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang terkontaminasi Utang, berdampak pada kemandirian kebijakan.Dimana seharusnya pemerintah meningkatkan dan mengefisienkan manajemen dan pengelolaan segala sumber pemasukan.Bukan dengan jalan privatisasi atau swastanisasi.Sehingga pendapatan dan potensi tersebut yang seharusnya terserap oleh Negara menjadi keuntungan swasta, baik itu swasta asing maupun domestik.

Hal lain adalah, kebocoran akut, akibat kebijakan politik demokrasi yang amburadul. Ada beberapa kasus mengindikasikan adanya permainan dan kebijakan Negara yang permisif terhadap kebocopran pengelolaan kekayaan Negara. Sehingga pada akhirnya Rakyat yang dikorbankan akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola Negara.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here