Demokrasi Is Worst Possible Form of Government? - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 16, 2020

Demokrasi Is Worst Possible Form of Government?


Hadi Sasongko (Direktur Poros)

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang di dalamnya banyak keputusan pemerintah atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak yakni dari mayoritas di pemerintahan atau di belakang kebijakan yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak, yakni dari mayoritas di pemerintahan (consent of a majority of adult governed). Tataran Realitas, demokrasi dikendalikan oleh sinergi kepentingan para kapitalis dan penguasa yang memonopoli kebijakan, bukan untuk rakyat.

Abbas al-'Aqad dalam ad-dimuqrathiyah fi al-Islam menjelaskan, kedaulatan adalah sandaran hukum, yaitu sumber yang menghasilkan undang-undang, atau pemimpin yang memiliki hak ditaati dan harus beramal sesuai perintahnya. Winston Churchil mengeluarkan deklarasi yang bunyinya "democracy is worst possible form of government" (demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari bentuk pemerintahan).

Demokrasi mudah meluncur ke arah tirani. Amerika serikat yang membangga-banggakan diri sebagai kiblat demokrasi dan HAM, selalu menjadikan 2 proaganda tadi sebagai alat penjajahan. Paul Findley senator AS lewat bukunya "Mereka Yang Berani Bicara dan Diplomasi Munafik Ala Yahudi", membongkar dominasi loby Yahudi (AIPAC) dalam tubuh Kongres AS. Tidak seorang pun calon presiden AS yang bisa duduk di kursi kepresidenan tanpa direstui oleh lobi Yahudi tersebut, tegasnya

Fenomena mahar politik yang merupakan bagian dari politik uang (money politics) dalam sistem demokrasi merupakan persoalan sistemik yang sulit diselesaikan. Pasalnya, sistem demokrasi yang berlaku di negeri ini berbasis sekuler dan berdasarkan suara terbanyak. Sehingga baik buruk akan mendapatkan legitimasi asal memperoleh dukungan paling banyak. jika seorang caleg yang bermodal gagasan saja tanpa di topang modal kuat akan keok. Ini bisa dipahami karena logika pesta demokrasi saat ini adalah logika suara dan kekuatan modal. Yang berkantong tebal sajalah yang akan menang.

Kontestan pesta demokrasi nyatanya tidak berdaulat, tetapi harus nurut pendapat partai. Jadilah, yang menentukan adalah elit partai. Pada akhirnya merekalah yang berdaulat, bukan anggota parlemen apalagi rakyat. Lebih dari itu, dalam demokrasi sarat modal. Para politisi dan parpol butuh dana besar untuk menjalankan proses politik. Dana itu sebagian kecil dari kantong sendiri dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Maka para pemilik modal itulah yang menjadi pihak paling berpengaruh dan paling berdaulat.

Sudah maklum, bahwa agar para calon kontestan pilkada, pileg, pilgub sampai pilpres bisa melenggang ke Senayan maka dia harus meraih suara terbanyak. Agar dapat suara terbanyak maka dia harus 'terkenal'. Supaya terkenal maka dia harus ‘memperkenalkan diri’ dengan serbuan iklan, baik di media cetak maupun elektronik ataupun dalam bentuk yang lain. Ujungnya dia harus berkocek tebal. Jika tidak 'kaya' maka jangan berharap berhasil melenggang ke senayan.

Maka menaruh harapan besar adanya perubahan setelah pileg adalah sebuah mimpi. Sebab para caleg yang terpilih bisa diprediksi adalah orang-orang yang minim ide dan lebih mementingkan pengembalian modal. Mereka akhirnya akan mengabdi pada kepentingan pemilik modal daripada untuk kepentingan rakyat.

Mungkinkah para penguasa itu totalitas melayani rakyat? Jika uang menjadi panglima. Sedangkan konsep atau ide akhirnya menjadi lips service pemanis kampanye semata. Demokrasi membonsai gagasan tapi menyuburkan politik uang. Inilah buruknya demokrasi. Jikalau ada gagasan/konsep maka itu semua adalah janji palsu. Buktinya, setelah pemilu, antara yang dilakukan dengan yang diucapkan saat kampanye seperti air dengan minyak. Tidak pernah sama. Dan itu terjadi berulang setiap pemilu.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here