Dilema Peradilan Indonesia - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Wednesday, November 11, 2020

Dilema Peradilan Indonesia


Mahfud Abdullah (Direktur Indonesia Change)

Masih banyak PR untuk menyelesaikan problem peradilan di Indonesia. Hukum hakikatnya dibuat untuk melindungi warga dari tindak kedzaliman dan kejahatan. Namun menjadi petaka besar jika menjelma menjadi 'industri'. Urusan keadilan pun seolah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Akibatnya,  keputusan pengadilan seringkali lebih tunduk terhadap pihak-pihak yang memberikan harga lebih tinggi

Sejatinya problem peradilan di Indonesia bukan hanya menyangkut aparatnya saja, namun juga pada sistem peradilan yang berlaku. Jika ditelisik secara cermat, sistem peradilan di negeri memberikan peluang kemenangan amat kepada para pemilik modal. Pasalnya, untuk memperoleh keputusan pengadilan dibutuhkan biaya besar.

Pertama, Sumber hukum yang berdasarkan akal ditafsirkan berdasarkan aspek juridis dan rasa keadilan. Ini karena kadangkala ketentuan UU bertentangan dengan apa yang disebut dengan rasa keadilan masyarakat. Selain itu banyak celah hukum pada KUHP sehingga seringkali dimanfaatkan untuk memanipulasi hukum. Hal ini kemudian mendorong adanya kebutuhan terhadap lawyer (pengacara atau penasehat hukum) yang membutuhkan yang tidak sedikit. Semakin besar  kasus yang dihadapi biaya layer pun semakin mahal. Di tangan oknum pengacara handal mereka dapat memutarbalikkan kebenaran, memtahkan berbagai argumentasi, dan mencari celah hukum yang membuat kliennya bisa lolos dari jerat hukum.

Kedua, adanya pengadilan yang bertingkat-tingkat. Keputusan pengadilan di bawahnya bisa dianulir oleh pengadilan di atasnya. Oleh karenanya, seseorang yang telah diputus bersalah dan harus menjalani hukuman sekian bulan atau tahun, kemudian mengajukan banding pengadilan ke tingkat atasnya yang lebih mengikat. Keputusan itu bisa memperberat hukuman, memperingan, atau bahkan membebaskan sama sekali. Itu berarti, untuk mendapatkan keputusan hukum tetap, harus menempuh beberapa jenjang pengadilan. Lagi-lagi, dibutuhkan uang untuk bisa mengikuti alur peradilan yang berbelit-belit ini. Akibatnya, hanya mereka yang memiliki uanglah yang bisa terus mengajukan banding. Mereka pula memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan 'pertarungan' di babak terakhir.

Model pengadilan berjenjang seperti ini jelas tidak efisien, menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya bukan hanya pihak yang berperkara namun juga para penegak hukum (polisi, hakim, jaksa). Proses yang lama tersebut membuat kepastian hukum tidak segera didapatkan pihak yang berperkara. Panjangnya jenjang pengadilan ini menjadi celah yang menguntungkan para mafia peradilan.

Di sisi lain penyelesaian hukum seperti ini membuat para pelaku kejahatan tidak akan jera atau takut untuk melakukan tindak kriminal. Akibatnya angka kriminal terus meningkat. Realitas ini tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara yang menganut peradilan sekular. Amerika Serikat, negara yang sering dianggap sebagai kiblat peradaban sekular, adalah contohnya. Menurut data, di AS aksi pembunuhan terjadi setiap 22 menit, pemerkosaan terjadi setiap 5 menit, perampokan berlangsung setiap 49 detik, dan pencurian terjadi setiap 10 detik. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan Prof. Morgan Reynold dari A & M University Texas, diperoleh data bahwa dari 500.000 pencurian yang terjadi setiap bulannya, ternyata hanya 6.000 pencuri yang tertangkap (Invansi Politik dan Budaya, Salim Fredericks, hal. 254).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here