Hakikat Islam Moderat Bagi Barat


Taufik S. Permana (Geopolitical Institute)

Khalil Al-Anani di situs Amerika "The Washington Report" mengatakan "Barat masih diselimuti kecemasan akan ekstrimisme Islam, dan masih banyak lembaga dan pusat-pusat penelitian Amerika yang melakukan sejumlah penelitian dan penelitian tentang bagaimana untuk mencapai spesifikasi "Islam moderat". Penelitian ini menunjukkan bahwa titik awal yang utama, yang harus bagi Amerika Serikat adalah mulai membangun jaringan aktivis Islam moderat yang bersembunyi dalam definisi dan identifikasi mereka, para aktivis Islam. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa mungkin bisa mengatasi kesulitan dalam menentukan apa hakikat mereka kaum moderat melalui klasifikasi yang dibuat oleh beberapa penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari Institut "RAND", seperti penelitian Cheryl Benard "Islam Sipil Demokratis“, dan penelitian Angel Rabasa “Dunia Islam Setelah Peristiwa 11 September".

Dan untuk tujuan ini, penelitian telah membuat beberapa ciri-ciri utama yang dengannya dapat menentukan apa hakikat "Islam moderat" menurut standar Barat. Dan yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Menerima demokrasi: Menerima nilai-nilai demokrasi Barat merupakan indikator penting untuk mengidentifikasi "Islamis moderat". Beberapa aktivis Islam menerima demokrasi dengan membuang kata Barat. Sementara yang lain menerima sebagian yang sesuai dengan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama prinsip "Syura", dan mereka berpendapat bahwa "Syura" sinonim bagi demokrasi.

Juga, dengan meyakini demokrasi, maka sama artinya dengan menolak gagasan negara Islam yang dikendalikan oleh para ulama. Oleh karena itu, para aktivis Islam moderat percaya bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hak bicara mewakili "Allah".

2. Menerima sumber-sumber tanpa "fanatik" pada undang-undang hukum. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa salah satu perbedaan utama antara Islam "radikal" dan "moderat" adalah sikap terkait masalah penerapan syariah. Tafsir (interpretasi) tradisional terhadap syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan tidak menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa melalui sebuah artikel yang dibuat oleh seorang penulis Sudan, Abdullah bin Nu’aim yang mengatakan bahwa pria dan wanita, orang beriman dan tidak beriman tidak memiliki hak yang sama dalam hukum Islam.

3. Menghormati hak-hak perempuan dan agama minoritas: Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa "kaum moderat" lebih bisa menerima perempuan dan minoritas dari berbagai agama. Mereka berpendapat bahwa kondisi diskriminatif atas perempuan dan minoritas dalam Quran harus dipertimbangkan kembali, karena keadaan yang berbeda dari keadaan yang ada selama zaman Nabi Muhammad. Mereka membela hak-hak perempuan dan minoritas agar mendapatkan semua manfaat dan hak-hak dalam masyarakat.

4. Meninggalkan terorisme dan kekerasan yang ilegal: Di sini, penelitian menegaskan bahwa "Islam moderat" percaya-seperti halnya dalam agama-agama besar-pada pemikiran (ide) "perang yang adil", akan tetapi harus menentukan sikap terhadap penggunaan kekerasan, kapan penggunaannya dianggap legal dan ilegal?

Pada akhir bagian ini, penelitian membuat serangkaian pertanyaan, semacam tolok ukur yang memisahkan antara "akitivis Islam moderat", dengan mereka yang "bersembunyi di balik argumen moderasi dan demokrasi, seperti halnya dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir," kata penelitian tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tes untuk membuktikan sejauh mana kemoderatan dari setiap kelompok Islam atau tidaknya. Dan hal ini dapat tergambar melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah kelompok (jamaah) menoleransi "kekerasan" atau melakukannya? Dan jika tidak menoleransinya, apakah pernah melakukannya di masa lalu?

-Apakah kelompok (jamaah) mendukung demokrasi sebagai "hak" di antara hak asasi manusia?.

- Apakah kelompok (jamaah) menghormati semua hukum dan undang-undang internasional untuk perlindungan hak asasi manusia?

- Apakah kelompok (jamaah) memiliki pengecualian dalam hal hak asasi manusia (seperti kebebasan beragama, misalnya)?

- Apakah kelompok (jamaah) meyakini bahwa seseorang berpindah agama merupakan “hak asasi manusia”?

- Apakah kelompok (jamaah) meyakini pentingnya negata menerapkan hukum pidana (hudud) sesuai dengan hukum Islam?

- Apakah kelompok (jamaah) meyakini pentingnya negara memberlakukan hukum perdata yang sesuai dengan syariah. Dan apakah kelompok (jamaah) meyakini hak orang lain untuk tidak berhukum pada undang-undang seperti ini, dan ingin hidup dalam hukum sekuler?

- Apakah kelompok (jamaah) meyakini pentingnya agama minoritas mendapatkan hak-hak yang sama seperti halnya mayoritas?

- Apakah kelompok (jamaah) meyakini "hak" agama minoritas untuk membangun rumah ibadah sendiri di negeri-negeri kaum Muslim?

- Apakah kelompok (jamaah) meyakini bahwa sistem hukum didasarkan pada prinsip-prinsip non-agama?


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post