Jalan Gelap Separatis Di Wilayah Papua Itu... - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Monday, November 2, 2020

Jalan Gelap Separatis Di Wilayah Papua Itu...


Eko Susanto (Koordinator BARA)

Era reformasi yang telah berlangsung lebih dari 22 tahun ternyata tidak mengikis keinginan memisahkan diri beberapa daerah di Indonesia. Benih-benih disintegrasi justru kian menguat pada tahun 2020. Padahal berbagai jurus telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengikis semangat disintegrasi tersebut.

Pemekaran Provinsi Papua menjadi dua, yakni Papua dan Papua Barat, tak serta-merta memuaskan sebagian rakyat di wilayah tersebut terhadap pelayanan pemerintah pusat. Justru gerakan yang menginginkan kemerdekaan kian meluas. Jika dulu hanya berkonsentrasi di Jayapura, kini gerakannya telah melebar ke Sorong, Ibukota Papua Barat. Pemberian Otonomi Khusus dengan pengucuran dana triliunan rupiah pun tak mengangkat kesejahteraan rakyat setempat. Sebaliknya, uang yang begitu banyak memunculkan koruptor-koruptor baru. Terbukti puluhan anggota DPRD Papua terpaksa harus mendekam di penjara karena terlibat penggelapan uang rakyat.

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di wilayah paling timur Indonesia. Padahal di sisi lain, wilayah ini adalah memiliki kekayaan alam yang melimpah-ruah. Papua adalah penghasil emas terbesar di dunia. Ini belum termasuk mineral dan tambang lainnya, serta hasil hutan. Ketimpangan inilah yang mendorong sebagian rakyat Papua menginginkan kemerdekaannya. Mereka melakukan dua upaya sekaligus untuk mendorong Papua agar lepas dari Indonesia, yakni secara persuasif dan fisik.

Aksi fisik dilakukan dengan mengangkat senjata. Sudah puluhan kali kelompok bersenjata Papua—Pemerintah menyebut mereka Organisasi Papua Merdeka (OPM)—menyerang aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polri) serta warga sipil. Jumlah korban meninggal dan luka-luka sudah lebih dari 40 orang. Ada tentara, polisi, masyarakat sipil, pegawai negeri sipil, sampai sopir. Hampir setiap bulan ada penyerangan oleh OPM ini. Serangan-serangan sporadis paling tidak terus mengangkat isu Papua ke level nasional. Beberapa kali serangan terjadi di sekitar lokasi tambang PT Freeport, menjadikan isu Papua ini terangkat ke dunia internasional.

Bersamaan dengan aksi fisik 'pemberontakan' ini, sebagian warga Papua melakukan kampanye baik nasional maupun internasional untuk referendum. Mereka membuat perwakilan di beberapa negara seperti Inggris, Belanda dan Australia. Mereka juga meluncurkan situs/laman 'Papua Merdeka'. Tak hanya itu, mereka terus mencari dukungan ke Amerika dan Eropa.

Munculnya semangat distintegrasi di beberapa wilayah Indonesia tak lepas dari sistem politik demokrasi. Demokrasi memberikan jaminan kepada semua warganya untuk menyatakan pendapatnya, berserikat dan berkumpul, bahkan melepaskan diri dari sebuah wilayah—hak menentukan nasibnya sendiri. Contoh yang paling nyata adalah lepasnya Timor Timur dari NKRI.

Di sisi lain, sistem kapitalisme dan liberalisme di bidang ekonomi menjadi biang terjadinya kemiskinan struktural. Alih-alih meningkatan kesejahteraan rakyat, sistem kapitalisme justru memunculkan kesenjangan yang kian menganga antara di kaya dan si miskin. Orang-orang kaya—pemilik modal—mendapatkan akses yang lebih luas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara kaum miskin justru kian sulit mendapatkan penghidupan.

Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak asing dan kalangan tertentu untuk mendorong munculnya disintegrasi. Sudah menjadi pengetahuan umum, keinginan referendum di Papua mendapat dukungan dari dunia internasional dan gereja. Bahkan sebagian anggota Kongres Amerika pun secara nyata menyatakan dukungan tersebut dan pernah berkunjung ke Papua. Demikian pula LSM-LSM internasional ada di balik aksi tuntutan referendum Papua. Dukungan gereja terlihat ketika hasil sidang sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia) Oktober 2011 yang mendorong Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi orang Papua. Pesan ini sejalan dengan rekomendasi World Allinance of Reform Church 2004.

Berbagai peristiwa di Papua dan tuntutan referendum ala Cornelis memunculkan benang merah peran kalangan Kristen untuk mengobok-obok Indonesia dan menancapkan kukunya. Ini mengingatkan pada peristiwa pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Mereka pun mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika ada tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Gereja ini tidak berjalan sendiri. Mereka mendapat dukungan imperialis, kapitalis dan LSM asing yang notabene seagama, serta suasana yang kondusif bagi sebuah pemisahan diri, yakni adanya hak menentukan nasib sendiri dalam demokrasi. Wallahu a'lam.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here