Kerapuhan Paradigma Ekonomi Kapitalisme - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Saturday, November 14, 2020

Kerapuhan Paradigma Ekonomi Kapitalisme


Aji Salam (ASSALIM Jatim)

Setiap ideologi tentu mempunyai paradigma dalam upaya mensejahterakan dunia. Berikut perbandingan paradigma ideologi Kapitalisme dan Islam dalam mewujudkan kemakmuran dunia. Dalam paradigma ekonomi kapitalis, permasalahan ekonomi yang mendasar adalah kelangkaan (scarcity) barang dan jasa. Sebaliknya, kebutuhan manusia tidak terbatas.

Sistem kapitalisme lalu fokus pada aspek produksi dan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kelangkaan. Mereka sering justru mengabaikan aspek distribusi dan kesejahteraan masyarakat banyak. Hal ini dapat dilihat dari keberpihakan yang sangat besar kepada para konglomerat. Pasalnya, pertumbuhan yang tinggi memang dengan mudah dapat dicapai dengan jalan ekonomi konglomerasi, serta akan sulit dan lambat jika ditempuh dengan mengandalkan ekonomi kecil dan menengah.

Dalam paradigma Islam, problematika ekonomi yang utama adalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat yang menyebabkan ada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidupnya yang meliputi pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan atau jaminan keamanan. Jalan pemecahannya adalah dengan mengatur pendistribusian harta yang adil dan benar, sementara negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negaranya.

Berikutnya, menurut paradigma kapitalis, ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika terjadi peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi (termasuk jumlah uang yang beredar di pasar modal) dalam sebuah perekonomian.

Sistem ekonomi kapitalis sering tidak memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai betul-betul riil, yakni lebih mengandalkan sektor riil (seperti pengerjaan proyek pembangunan, jual-beli barang dan jasa yang nyata) atau pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah semu, yakni mengandalkan sektor non-riil (sektor moneter, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, reksadana dll).

Faktanya, pertumbuhan ekonomi 85% ternyata ditopang oleh sektor non-riil (secara besar-besaran digenjot oleh bank sentral dan kebijakan pemerintah sendiri) dan sisanya sektor riil. Kondisi tersebut tentu telah memisahkannya dengan perekonomian sektor riil, karena uang tidak disalurkan untuk usaha nyata (produktif). Investasi di sektor keuangan (non-riil) yang menggantikan investasi di sektor yang produktif menciptakan "gelembung (bubble)". Ketika meledak, sektor moneter ambruk, maka ekonomi negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis juga ambruk.

Dalam paradigma Ekonomi Islam tidak akan ada lagi transaksi ribawi, pasar modal, pasar keuangan berbasis ribawi, spekulatif dan perjudian. Yang ada adalah sistem ekonomi berbasis sektor riil. Negara mendorong pelaku bisnis (pribadi maupun perusahaan) melakukan berbagai akad mudharabah, murabahah, musyarakah, dan yang sejenisnya yang sesuai dengan ketentuan syariah, meski tidak dilakukan oleh institusi bank syariah.

Terkait dengan aktivitas jasa lembaga keuangan dalam berbagai bentuknya, seperti transfer, pinjam-meminjam uang (qardh) dan penukaran mata uang sebagaimana saat ini dilakukan oleh bank syariah, insya Allah nanti akan diambil-alih oleh lembaga resmi Negara Khilafah. Khilafah akan menyelenggarakan berbagai pelayanan umum di antaranya: (1) jasa pos dan telekomunikasi; (2) jasa penghubung antara pemodal dan pengelola (perbankan tanpa riba); dan (3) jasa transportasi umum.

Jasa perbankan tersebut—meliputi jasa-jasa seperti transfer, penukaran mata uang, pencetakan dinar dan dirham, dan sebagainya—akan dilaksanakan oleh bank-bank negara yang menjadi cabang dari Baitul Mal (Lembaga kas/Keuangan Negara).


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here