Ketika Pendidikan Karakter Tanpa Karakter


Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 

BPIP melalui Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mengadakan diskusi bertajuk "Aktualisasi Nilai Pancasila di Lingkungan ASN Tenaga Pendidik Sebagai Teladan Dalam Bermasyarakat", di Ambon, Senin (23/11). Acara tersebut dihadiri sekitar 100 ASN guru (www.teropongsenayan.com, 24 Nopember 2020).

Kegiatan tersebut dimaksudkan agar guru mempunyai pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai pancasila. Hal ini merupakan modal awal sebelum mentransfer kepada peserta didik.

Para penyelenggara termasuk di dalamnya adalah guru harus berperan dalam penanaman nilai pancasila di tengah kehidupan negara dan bermasyarakat. Diharapkan nantinya manusia di dalam hidupnya membela keadilan, selanjutnya menentang kedholiman. Sikap demikian dijadikan sumber sila-sila selanjutnya dan dilakukan oleh penyelenggara negara. Tentunya yang dimaksud penyelenggara negara negara adalah pemerintah, jajarannya dan para abdi negara.

Berbicara tentang nilai dan perilaku, tentunya kita tidak hanya mendiskusikan falsafah dan teori. Yang lebih penting lagi adalah kesesuaiannya dengan pengamalan.

Sekilas mari kita melihat potret kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Mewujudkan kesejahteraan umum bagi rskyat tentu saja menjadi tujuan penyelenggaraan bernegara. Negeri ini kaya raya, bahkan disebut sebagai Negeri Zamrud Khatulistiwa. Anehnya angka kemiskinan masih tinggi, apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini. Penyebabnya bukan murni kemalasan bekerja atau pendidikan yang rendah. Justru yang utama lebih kepada keberpihakan kebijakan negara yang sangat minim terhadap kesejahteraan rakyat. Penyerahan SDA kepada korporasi swasta maupun asing atas nama investasi terus terjadi. Tambang emas Papua masih dikangkangi Freeport. Blok migas Cepu masih dikangkangi Exxon Mobile, dan lainnya. Di tengah pandemi saja terbit UU Minerba dan Omnibus Law. Kedua UU tersebut semakin melengkapi mengguritanya penguasaan SDA oleh korporasi. Lantas, dimanakah yang disebut keadilan itu? Dimanakah amanat UUD 1945 bahwa negara yang berhak mengelola bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Dalam hal ini patut kita renungkan bersama Firman Allah SWT berikut :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
Allah telah memberikan perumpamaan suatu negeri yang aman sentosa, rizqinya datang dari segala penjuru, hanya saja mereka mengingkari dengan nikmat Allah. Maka Allah menimpakan pakaian ketakutan dan kelaparan sebagai akibat dari apa yang mereka kerjakan (Surat An-Nahl ayat 112).

Berdasarkan ayat tersebut, ternyata ada nilai yang harus dilaksanakan sebagai negeri muslim terbesar ini, yakni pengelolaan SDA berdasarkan aturan Allah SWT. Bukankah Allah SWT telah melarang pengelolaan SDA diserahkan kepada perorangan atau korporasi? Alasannya SDA itu merupakan kepemilikan umum. Dengan menyerahkan SDA kepada korporasi, sebenarnya nasib bangsa telah digadaikan.

Begitu pula, apa yang bisa kita lihat di dunia pendidikan. Sikap religius sebagai salah satu komponen dalam PPK tidak linear dengan terwujudnya ketaqwaan. Sebagai contoh kasus pesta seks oleh 37 pelajar SMP di sebuah hotel (www.tribun-timur.com, 13 Juli 2020), jelas mencoreng dunia pendidikan. Masih banyak dekadensi moral remaja yang terjadi. 

Menilik fenomena tersebut terlihat dengan jelas adanya 2 hal mendasar yakni: Karakter hanya bertumpu pada asas nilai karakter itu sendiri, dan nilai karakter masih normatif. 

Tatkala manusia melakukan satu nilai akhlaq atau karakter baik karena dorongan manfaat dari karakter itu sendiri, maka hanya akan bersikap temporal. Saat ia mendapatkan manfaat, ia akan berkarakter baik. Sebaliknya, karakter baik itu tentunya terkikis. Betapa saat musim-musim kampanye janji-janji dan karakter baik begitu mudahnya diobral. Akan tetapi berbeda keadaannya saat berkuasa. Kesejahteraan umum masih jauh panggang dari api. 

Urgen sekali mewujudkan kesadaran bagi bangsa ini bahwa berakhlaq mulia dan menjauhi akhlaq tercela itu adalah perintah Allah. Dengan demikian, manusia akan selalu konsisten. Ia menyadari bahwa Allah SWT selalu mengawasinya dan akan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya.

Berikutnya, harus pula disadari bahwa akhlaq mulia itu bagian dari ajaran Islam. Tatkala Islam berbicara tentang keadilan maka Islam memberikan definisi dan batasan yang jelas. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Dan lawan adil adalah dholim. 

Dalam masalah SDA, Islam telah menempatkan SDA sebagai milik umum seluruh rakyat. Disebut adil tatkala SDA tidak diserahkan kepada swasta apalagi asing. Hasilnya adalah kedholiman atas seluruh rakyat. 

Begitu pula dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. Islam telah merincinya. Terdapat kewajiban untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Artinya tidak memandang dengan syahwat. Laki dan perempuan wajib menutup auratnya. Tidak boleh terjadi aktivitas berduaan antara laki dan wanita, di samping terdapat larangan untuk campur baur di antara keduanya. Laki dan wanita dilarang untuk berinteraksi di luar keperluan yang dibenarkan. Laki dan wanita diharamkan melakukan aktifitas perzinaan. Dengan aturan demikian, tentunya akan mampu diwujudkan karakter religius dalam PPK khususnya dalam hal pergaulan dengan lawan jenis. Masyarakat akan bisa terhindar dari perilaku seks bebas. 

Demikianlah sejatinya pendidikan karakter akan mampu mengantarkan kepada terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, tatkala sebagai muslim kita menjalankan semua ajaran Islam. Pastinya dengan menjalankan semua ajaran Islam itu merupakan wujud dan berkesesuaian dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

# 24 Nopember 2020


 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post