Kitab Al-Imamah al-'Uzhma 'Inda Ahl As-Sunnah wa al-Jama'ah - SpeakUP-Community

Breaking

Breaking News:

test banner

Thursday, November 5, 2020

Kitab Al-Imamah al-'Uzhma 'Inda Ahl As-Sunnah wa al-Jama'ah


M. Arifin (Tabayyun Center)

Judulnya Al-Imâmah al-'Uzhma 'Inda Ahl As-Sunnah wa al-Jamâ‘ah, karya Abdullah bin Umar Sulaiman ad-Dumaiji (terbit 1987). Kitab setebal 718 halaman ini ditulis ad-Dumaiji sebagai tesis untuk meraih gelas magister di Universitas Ummul Quro Makkah tahun 1983. Setelah diadakan ujian (munâqasyah) oleh Dewan Penguji, ad-Dumaiji pun dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude (mumtâz). Di antara Dewan Penguji itu adalah Syaikh Sayyid Sabiq, seorang ulama yang terkenal dengan kitabnya, Fiqih Sunnah.

Kitab ini secara garis besar ingin membahas isu-isu terpenting dalam Khilafah, seperti definisi Khilafah dan wajibnya Khilafah, walaupun tidak semua aspek dalam Khilafah terbahas, misalnya lembaga-lembaga negara dalam Khilafah secara lengkap. Ad-Dumaiji membagi kitabnya dalam sebuah mukadimah, dua bab isi, dan sebuah bab kesimpulan. Dua bab isi itu, yang pertama, mengenai Imamah (Khilafah) menurut Ahlus Sunnah; kedua, mengenai Imam (Khalifah) menurut Ahlus Sunnah.

Bab pertama dirinci lagi menjadi empat sub-bab, yaitu: (1) definisi Imamah; (2) wajibnya Imamah dan dalil-dalilnya; (3) tujuan-tujuan Imamah; dan (4) metode pengangkatan Imam. Bab yang kedua juga dirinci lagi menjadi empat sub-bab, yaitu: (1) syarat-syarat Imam; (2) hak dan kewajiban Imam; (3) pemberhentian Imam; dan (4) berbilangnya Imam. Bab kesimpulan berisikan 26 butir-butir kesimpulan dari keseluruhan uraian kitab yang panjang lagi lebar.

Sebelum dilanjutkan, perlu klarifikasi dulu mengenai istilah Khilafah dan Imamah. Kedua istilah ini sebenarnya sama saja maknanya alias sinonim. Dalam kitabnya, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (IX/881), Wahbah Az-Zuhaili berkata, "Patut diperhatikan bahwa Khilafah, Imamah Kubra dan Imarah al-Mu'minin merupakan istilah-istilah yang sinonim (mutarâdif) dengan makna yang sama."

Jadi, Imamah sama dengan Khilafah, dan Imam sama dengan Khalifah. Ad-Dumaiji sendiri dalam kitabnya hlm. 34 juga mengutip pendapat senada dari Muhammad Najib al-Muthi'i. Dalam takmilah (catatan pelengkap) yang dibuatnya untuk kitab Al-Majmû‘ Syarh Al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi (XVII/517), Al-Muthi’i berkata, "Khilafah, Imamah, dan Imârah al-Mu’minîn adalah sinonim."

Lalu apa latar belakang ad-Dumaiji menulis kitabnya ini? Ad-Dumaiji menerangkan dalam Mukadimah (hlm. 7-10), bahwa yang mendorongnya adalah adanya upaya-upaya jahat berupa tasywîh (pencitra-burukan) dan tadnîs (pencemaran) terhadap ajaran Khilafah yang telah ada sejak masa awal Islam hingga masa modern kini. Ad-Dumaiji memberikan beberapa contohnya (hlm. 8-9). Misalnya pendapat Abdul Hamid Mutawalli dalam Mabâdi’ Nizhâm al-Hukm hlm. 162, yang menyatakan bahwa berdirinya Khilafah seperti yang digambarkan para fukaha adalah mustahil untuk masa sekarang. Contoh lain adalah pendapat Syaikh al-Maraghi (penulis Tafsîr Al-Maraghi) yang berkata, "Dimungkinkan sebuah pemerintahan Islam keluar dari agama Islam lalu menjadi sebuah pemerintahan sekular. Tidak ada larangan untuk itu... seperti halnya negara Turki yang baru." (Musthafa Shabri, Mawqif al-'Aql wa al-'Ilm wa ad-Din, IV/285).

Latar belakang inilah yang membuat ad-Dumaiji sangat prihatin dan sekaligus menentukan tujuan penulisan tesisnya. Ad-Dumaiji menyatakan bahwa kitabnya bertujuan untuk membersihkan konsep Imamah dari segala macam debu dan kotoran yang menempel sehingga konsep Imamah menjadi jelas bagi siapa saja yang hendak mencari kebenaran (thâlib al-haq) (hlm. 10).

Ad-Dumaiji dalam kitabnya sering harus membahas dan menilai berbagai pendapat, baik pendapat yang memang khilafiyah maupun pendapat asing yang lahir dari ideologi kapitalisme-sekular.

Dalam menghadapi masalah khilafiyah, Ad-Dumaiji senantiasa memaparkan hujjah (dalil) masing-masing pendapat, lalu melakukan tarjîh untuk memilih pendapat yang terkuat. Jadi, tidak sepihak langsung menyatakan pendapat yang dipilih. Sebagai contoh, ada khilafiyah mengenai hukum wajibnya Khilafah, apakah wajibnya itu berdasarkan syariah (pendapat Ahlus Sunnah) atau berdasarkan akal (pendapat Muktazilah). Ad-Dumaiji pun memaparkan dalil masing-masing lalu men-tarjîh yang terkuat, yaitu wajibnya Khilafah itu adalah berdasarkan syariah bukan akal (hlm. 65-71).

Dalam menghadapi pendapat asing Ad-Dumaiji juga bersikap adil. Terhadap sebagian intelektual yang menolak wajibnya Khilafah, seperti Ali Abdur Raziq (dalam kitabnya Al-Islâm wa Ushul al-Hukm), Abdul Hamid Mutawalli (dalam kitabnya Mabadi‘ Nizham al-Hukm fi al-Islam), dan Khalid Muhammad Khalid (dalam kitabnya Min Huna Nabda'), Ad-Dumaiji tetap berusaha menelusuri dan menampilkan hujjah mereka, lalu membantahnya dengan telak. Yang menarik, Ad-Dumaiji juga secara jujur menyebutkan "pertobatan intelektual" di antara penentang Khilafah itu. Tentang Khalid Muhammad Khalid, Ad-Dumaiji menulis secara obyektif bahwa semula Khalid menolak wajibnya Khilafah. Lalu Khalid bertobat dan menarik pendapatnya serta menulis sebuah kitab Ad-Dawlah fi al-Islam untuk me-nasakh kitab sebelumnya, yakni Min Huna Nabda' (hlm. 74-75). Cara penulisan yang adil dan obyektif dari Ad-Dumaiji ini memang patut diteladani.

Siapapun yang membaca buku Ad-Dumaiji ini akan memperoleh tambahan wawasan ilmu keislaman, khususnya fikih siyasah, yang tidak sedikit. Maklum saja, karena karya Ad-Dumaiji ini disajikan sebagai hasil olahan dari 260 kitab rujukan. Sebagaimana lazimnya penulisan ilmiah, kitab ad-Dumaiji ini penuh dengan catatan kaki yang memudahkan pembacanya memeriksa dan meneliti rujukan aslinya.

Sebagai contoh, ketika membicarakan dalil-dalil wajibnya Khilafah, Ad-Dumaiji ternyata menemukan enam macam dalil. Dalil pertama: Al-Quran, yaitu QS an-Nisa‘: 59, QS al-Maidah : 48-49, QS al-Hadid: 25, serta ayat-ayat hudud, qishash, zakat, dan lain-lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Khalifah. Dalil kedua: As-Sunnah, baik sunnah qawliyah maupun sunnah fi'liyah. Dalil ketiga: Ijmak Sahabat setelah wafatnya Rasul dan menjelang wafatnya Umar. Dalil keempat: Kaidah Syar'iyah yang berbunyi: Ma la yatimm al-wajibu illa bihi fahuwa wajib (Suatu kewajiban yang tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya). Menegakkan syariah secara total (sebagai suatu kewajiban) tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya Khilafah sehingga Khilafah wajib hukumnya. Dalil kelima: Kaidah Dharar, yaitu hadis: La dharara wa la dhirara (Tidak boleh menimbul-kan kemadaratan pada diri sendiri maupun orang lain). Tanpa Khilafah, umat berada dalam kemadaratan. Karena itu, Khilafah wajib ada untuk menghilangkan kemadaratan. Dalil keenam: Khilafah termasuk perkara yang dituntut oleh fitrah dan adat manusia (Lihat: Ad-Dumaiji, al-Imamah Al-'Uzhma, hlm. 49-64).

Sungguh, penjelasan hampir 20 halaman untuk dalil-dalil wajibnya Khilafah ini sudah barang tentu akan memperluas cakrawala wawasan keilmuan Muslim. Kita patut berterima kasih kepada penulisnya.


 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here